Pemprov Gorontalo Jalin Kerja Sama dengan BNI untuk Digitalisasi Pendapatan Daerah
- Kamis, 13 Februari 2025

JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo mengambil langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan pembayaran pajak melalui digitalisasi pendapatan daerah. Langkah ini diwujudkan dengan kerjasama antara Pemprov Gorontalo dan PT Bank Negara Indonesia (BNI) yang diumumkan secara resmi dalam acara penandatanganan nota kesepahaman (MoU) di rumah jabatan Gubernur Gorontalo, Kamis (tanggal).
Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, mengungkapkan optimisme atas kerja sama ini dan menekankan pentingnya modernisasi sistem pembayaran untuk meningkatkan pendapatan daerah. "Kami telah menandatangani nota kesepahaman tentang penggunaan fasilitas layanan jasa perbankan guna mendukung program digitalisasi pendapatan daerah," ujar Rudy dengan penuh keyakinan. Penandatanganan tersebut dilakukan bersama Pemimpin Wilayah 11 BNI, Lodewyck Z.S Pattihahuan.
Kerja sama ini terutama secara khusus memfokuskan pada fasilitas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang diharapkan dapat memberikan kemudahan signifikan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. "Kerja sama ini paling banyak berkaitan dengan pembayaran pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor," jelas Lodewyck. Ia menambahkan bahwa kemudahan dalam pembayaran pajak ini adalah prioritas utama.
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, BNI berkomitmen membangun sistem digital yang inovatif dan user-friendly yang diharapkan dapat mulai beroperasi pada semester pertama tahun 2025. "Jadi yang dibangun ini adalah sistem di mana masyarakat dapat membayar pajak melalui berbagai platform bergerak (mobile), ATM, dan agen 46 kami. Intinya, masyarakat lebih mudah dan nyaman," kata Lodewyck, menyoroti fleksibilitas dari berbagai opsi pembayaran yang akan tersedia.
Kabag Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, Sukril Gobel, menilai kerja sama ini sebagai langkah penting dalam memperluas basis pembayaran pajak. Ia juga menjelaskan bahwa selama ini Pemprov Gorontalo telah bekerja sama dengan Bank SulutGo (BSG) dalam mengelola pembayaran pajak daerah. "Kerja sama selama ini sudah maksimal. BNI menawarkan teknologi sehingga akan saling menunjang dengan BSG dan masyarakat akan lebih banyak pilihan," ujarnya. Dengan pilihan platform pembayaran yang lebih bervariasi, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah dan nyaman dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Dari data yang dihimpun oleh Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, terungkap bahwa total penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun 2024 mencapai angka Rp145,4 miliar. Sementara itu, penerimaan dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menunjukkan kontribusi yang signifikan dengan total Rp114,8 miliar. Angka-angka tersebut menegaskan bahwa sektor ini memberikan kontribusi penting terhadap pendapatan daerah.
Digitalisasi dianggap sebagai solusi utama untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi proses pengumpulan pajak. Keberhasilan implementasi sistem pembayaran digital ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dan meminimalisir potensi kebocoran pendapatan daerah. "Dengan adanya sistem yang terintegrasi, kami tidak hanya fokus pada kemudahan aksesibilitas, tetapi juga menjaga integritas dan efektivitas pengawasan transaksi pajak," tambah Sukril.
Sementara itu, masyarakat Gorontalo menyambut baik inisiatif pemerintah dan BNI ini, berharap bahwa kedua belah pihak dapat merealisasikannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memudahkan masyarakat dalam membayar pajak, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik.
Kemitraan strategis antara Pemprov Gorontalo dan BNI ini merupakan langkah penting dalam inovasi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakatnya. Sistem pembayaran digital akan memberikan dampak signifikan dalam perkembangan ekonomi serta meningkatkan kepatuhan warga dalam membayar pajak. Ke depan, Pemprov Gorontalo berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam mengimplementasikan solusi-solusi inovatif lain guna mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Dengan semakin berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya kebutuhan akan layanan publik yang cepat, mudah, dan transparan, kerja sama seperti ini diharapkan dapat menjadi contoh dalam upaya optimalisasi pelayanan publik di Indonesia. Seluruh proses implementasi sistem baru ini akan diawasi secara ketat agar tidak hanya memenuhi standar operasional tetapi juga memberikan pengalaman pengguna yang intuitif dan mudah diakses.

David
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
8 Mobil Listrik Modern Hadir dengan Aplikasi Canggih
- 10 September 2025
2.
Makanan Tradisional Jepang Mendukung Umur Panjang Sehat
- 10 September 2025
3.
Daftar Harga BBM Pertamina Seluruh Indonesia Hari Ini
- 10 September 2025
4.
PLN Pastikan Tarif Listrik September 2025Tetap Stabil
- 10 September 2025
5.
Harga Minyak Naik, Prospek Ekonomi Tetap Menjanjikan
- 10 September 2025