Krisis Longsor di Perumahan Keledang Mas: DPRD Samarinda Akan Rekomendasikan Pencabutan Izin Pengembang

Krisis Longsor di Perumahan Keledang Mas: DPRD Samarinda Akan Rekomendasikan Pencabutan Izin Pengembang

JAKARTA – Perumahan Keledang Mas di Kecamatan Samarinda Seberang kini tengah menjadi pusat perhatian warga dan pemerintah setempat. Kondisi rumah yang mengalami kerusakan parah akibat pergerakan tanah semakin memprihatinkan. Peninjauan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Samarinda pada awal Februari lalu mengungkapkan situasi yang semakin krusial ini, setelah bencana tanah longsor yang melanda kawasan tersebut.

Sejarah Singkat Bencana Longsor

Bencana tersebut bermula bukan dari tanah yang langsung amblas, melainkan pergerakan tanah secara perlahan dari bukit yang berada di sekitar perumahan. Cuaca panas ekstrem memperparah kondisi, mengakibatkan retakan tanah yang merambat hingga merusak dinding dan lantai rumah warga. Beberapa hunian bahkan dinyatakan tidak layak huni dan mengancam keselamatan penghuninya.

Laporan dan Upaya Komisi III DPRD Samarinda

Dalam kunjungan yang dilakukan pada 10 Februari 2025, Abdul Rohim, anggota Komisi III DPRD Samarinda, menyoroti penanganan dari pengembang yang belum memadai dalam menghadapi situasi ini. "Sesuai dengan hasil tinjauan kami kemarin, memang di sana kerusakannya semakin bertambah. Ini sudah sejak 2023, tetapi belum ada kejelasan akan seperti apa solusinya," katanya saat ditemui pada 11 Februari 2025.

Pengembang Diberi Batas Waktu

Rohim menjelaskan bahwa pihak DPRD telah memberikan tenggat waktu kepada pengembang hingga 14 Februari 2025 untuk menunjukkan itikad baik dalam penyelesaian masalah ini. Apabila pengembang tidak memberikan respons yang serius, pihak DPRD siap merekomendasikan Pemkot Samarinda untuk mencabut izin operasional pengembang tersebut.

Kepentingan Warga dan Ancaman Pidana

Ancaman serius menghadang pengembang apabila gagal memenuhi tuntutan penyelesaian dari DPRD dan warga terdampak. "Makanya kami tegaskan dan yang paling penting ini adalah sikap dari pengembang. Kalau sampai pengembang tidak merespon dengan serius maka kita rekomendasikan kepada Pemkot untuk mencabut izin,” tegas Rohim. Ia juga mendorong pemilik rumah untuk mempertimbangkan upaya hukum terhadap pengembang yang dianggap lalai.

Rohim mengingatkan, “Karena landasan hukumnya itu ada dan supaya ini clear, daripada berlarut-larut.”

Peran Pemkot dan Harapan Warga

Selain tekanan dari DPRD, terdapat harapan besar dari warga agar Pemkot Samarinda menunjukkan aksi nyata. Politikus Partai Keadilan Sejahtera ini mengingatkan Pemkot untuk bersikap tegas dalam menanggapi bencana ini. "Jangan sampai warga berpikir pemerintah tidak serius memperhatikan kondisi mereka," tambahnya.

Pertemuan Berikutnya dengan Pengembang

Dalam upaya memberikan solusi konkret, DPRD Samarinda telah menjadwalkan pertemuan lanjutan dengan pihak pengembang. Rohim berharap pertemuan tersebut akan dihadiri langsung oleh pejabat yang berwenang. Hal ini didorong oleh pengalaman sebelumnya di mana hanya perwakilan yang hadir, dan tidak bisa mengambil keputusan apapun. Dalam pertemuan ini, diharapkan dapat diketahui lebih dalam sejarah pengembangan lahan dan apakah ada tumpang tindih tanggung jawab antara pihak pengembang. "Karena ternyata kemarin kita runut-runut historikalnya itu juga ternyata area ini ada dua pengembang," ungkap Rohim.

Kemungkinan adanya korelasi dan tumpang tindih tanggung jawab antara dua pengembang ini menjadi salah satu fokus DPRD untuk mengurai permasalahan yang ada.

Kondisi di Perumahan Keledang Mas semakin genting dengan penanganan yang lamban dari pengembang. Upaya DPRD Samarinda dalam menekan pengembang dan melibatkan Pemkot sebagai otoritas setempat menunjukkan keseriusan menghadapi permasalahan ini. Dengan tenggat waktu yang ketat, tekad yang tegas dari warga dan pemerintah diharapkan mampu membuahkan hasil yang konkret dan memberikan rasa aman bagi penduduk yang terdampak.

Apakah langkah-langkah ini akan efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada? Hanya waktu yang dapat menjawab, sementara ketegasan tindakan dari semua pihak menjadi kunci utama dalam penanganan krisis ini.