Menteri PKP Sebut Penyaluran KPR Subsidi Capai 93.484 Unit Hingga 5 Februari 2025, Ini Rinciannya

Menteri PKP Sebut Penyaluran KPR Subsidi Capai 93.484 Unit Hingga 5 Februari 2025, Ini Rinciannya

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau yang lebih akrab disapa Ara, baru-baru ini mengungkapkan pencapaian signifikan dalam program pengadaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Hingga 5 Februari 2025, total realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi mencapai 93.484 unit. Angka ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk menyediakan hunian yang terjangkau bagi masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan subsidi.

Rincian Realisasi Penyaluran KPR Subsidi

Dalam acara Grand Launching Super App Bale by BTN yang diadakan di Jakarta pada Minggu, 9 Februari 2025, Ara menjelaskan bahwa dari total 93.484 unit, penyaluran terdiri dari dua bagian utama. Pertama, realisasi KPR melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 37.955 unit. Kedua, ada tambahan 1.384 unit yang telah melalui akad Tapera khusus untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, Ara juga menjelaskan mengenai status pembangunan rumah. Saat ini, terdapat 10.232 unit KPR dalam proses pembangunan. Sementara itu, ada 11.783 unit yang telah selesai dibangun namun belum mencapai tahap akad. Proses persetujuan kredit juga menunjukkan angka yang menggembirakan, dengan 23.413 unit telah mendapatkan persetujuan. Adapun akad kredit yang sudah terlaksana mencapai 8.717 unit.

Kebijakan Pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Ara, dalam kesempatan tersebut, menegaskan bahwa pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan penting untuk memastikan akses kepemilikan rumah lebih terbuka bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Salah satu kebijakan utama adalah pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penghapusan biaya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Kini semua masyarakat bisa memiliki rumah dengan harga terjangkau. BPHTB yang biasanya lima persen, sekarang sudah nol persen. Dulu harus bayar, sekarang sudah gratis. Ini kesempatan emas yang harus dimanfaatkan," ujar Ara. Ia juga menekankan pentingnya mengalihkan belanja dari hal-hal yang tidak produktif menuju investasi pada hunian.

Target Ambisius Pemerintahan Presiden Prabowo

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah menetapkan target ambisius untuk membangun hingga 3 juta rumah setiap tahun. Target ini mencakup pembangunan 2 juta unit di pedesaan dan 1 juta unit di perkotaan. Pemerintah melalui Satgas Perumahan bahkan menyebutkan bahwa target jangka panjang mencakup pembangunan 15 juta rumah selama masa kepemimpinan Prabowo.

Hashim Djojohadikusumo, salah satu penasihat dalam bidang properti dan perumahan, juga menegaskan bahwa pembangunan perumahan akan terus ditingkatkan. "Kami menargetkan 15 juta rumah selama satu periode kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika beliau menjabat dua periode, jumlah ini bisa mencapai 30 juta rumah. Ini adalah visi yang sangat ambisius, dan kita harus memastikan bahwa target ini bisa tercapai,” ucap Hashim dalam sebuah dialog tentang properti.

Kesimpulannya, capaian hingga Februari 2025 menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menargetkan akses perumahan bagi masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan pro-rakyat yang diterapkan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah, diharapkan target ambisius pembangunan jutaan rumah bisa terealisasi dengan baik. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan rakyat tetapi juga memberikan kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi melalui sektor perumahan.

Ara mengharapkan agar masyarakat bisa memanfaatkan momen ini untuk memiliki hunian mereka sendiri. "Di tengah banyaknya pengeluaran yang tidak produktif seperti judi online, sekaranglah saatnya untuk serius membangun masa depan dengan memiliki rumah. Dengan kebijakan baru ini, kesempatan memiliki rumah tidak pernah lebih terjangkau dari sebelumnya," tutup Ara.