KPR

Menteri PKP Saksikan Kesepakatan Strategis TNI AD, BP Tapera, dan Bank Mandiri untuk Penyediaan KPR FLPP

Jumat, 07 Februari 2025

JAKARTA - Dalam sebuah langkah strategis untuk meningkatkan akses perumahan bagi prajurit TNI AD, Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait menghadiri penandatanganan Nota Kesepahaman antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Kesepakatan ini difokuskan pada penyediaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Acara bersejarah ini berlangsung di Mabes TNI AD, Jakarta, pada Kamis, 6 Februari 2025.

"Hari ini kita menyaksikan nota kesepahaman penting antara TNI AD, BP Tapera, dan Bank Mandiri mengenai dukungan penyediaan KPR melalui FLPP. Program ini mencakup prajurit, ASN TNI AD, dan masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, ini adalah program inklusif yang mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat. Berdasarkan kesepakatan ini, akan dibangun 5.517 unit rumah," ungkap Maruarar Sirait, Menteri PKP, saat memberikan keterangan di sela acara.

Kolaborasi Multi-Pihak dan Inklusif

Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, dan Direktur Utama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Darmawan Junaidi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pembangunan rumah yang terjangkau dan merata di seluruh Indonesia, sebuah inisiatif yang sejalan dengan Program Tiga Juta Rumah yang dicanangkan oleh pemerintah.

Lingkup kerja sama ini mencakup dukungan penyediaan KPR melalui FLPP, yang melibatkan prajurit, ASN TNI AD, serta masyarakat berpenghasilan rendah dengan pembagian tanggung jawab, wewenang, dan kompetensi yang sesuai dengan masing-masing pihak.

Maruarar Sirait menyatakan, “Kegiatan ini juga mendukung pelaksanaan Program Tiga Juta Rumah yang diinisiasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Tahap pertama akan dimulai dengan groundbreaking sebanyak 5.517 unit di lima lokasi, yaitu Serang, Bekasi, Bantul, Bogor, dan Brebes."

Groundbreaking dan Harapan kepada Presiden

Lebih lanjut, Menteri PKP mengungkapkan kesiapan untuk memulai groundbreaking pembangunan perumahan ini pada 20 atau 21 Februari 2025. "Tanggal 20 itu hari Kamis, jadi kami siap melaksanakan pada Kamis, Jumat, atau Sabtu. Saya juga telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Prabowo dan berharap beliau dapat hadir jika waktu memungkinkan," ujar Maruarar.

Sebagai bagian dari persiapan, Menteri PKP menekankan akan segera mengirimkan undangan resmi dan laporan kepada Presiden mengenai kesiapan pelaksanaan groundbreaking di Serang, Banten. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan proyek ini berjalan lancar dan sesuai dengan rencana.

Arah Baru dalam Akses Perumahan

Kerja sama ini menandai babak baru dalam akses perumahan yang lebih inklusif dan terjangkau bagi kalangan yang selama ini seringkali terpinggirkan dalam kebijakan perumahan. Dengan pembangunan awal sejumlah 5.517 unit rumah, program ini diharapkan dapat menjadi model dan inspirasi bagi proyek perumahan lain di seluruh Indonesia.

Proyek ini tidak hanya sekadar memberikan hunian, tetapi juga harapan bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dukungan dari berbagai pihak menunjukkan betapa seriusnya komitmen untuk mewujudkan perumahan yang layak bagi semua orang.

Kesepakatan ini diharapkan akan membuka jalan bagi lebih banyak kolaborasi di masa depan yang dapat mengatasi tantangan perumahan di Indonesia. Melalui langkah ini, diharapkan akan tercipta sinergi positif yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI AD dan ASN-nya tetapi juga kalangan masyarakat berpenghasilan rendah yang layak mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau.