Sidak Forkopimda Bangka Selatan Atasi Kelangkaan Gas Melon: Temuan, Kebijakan, dan Imbauan

Sidak Forkopimda Bangka Selatan Atasi Kelangkaan Gas Melon: Temuan, Kebijakan, dan Imbauan

JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan bersama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan serangkaian inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan gas elpiji tiga kilogram untuk mengatasi kelangkaan yang meresahkan masyarakat. Wakil Bupati Bangka Selatan, Debby Vita Dewi, memimpin langsung sidak ini untuk memastikan distribusi dan harga gas melon tetap terkendali dan sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Temuan Inspeksi: Distribusi yang Tertib dan Harga Sesuai HET

Sidak yang dilakukan oleh Wakil Bupati Debby Vita Dewi bersama Forkopimda pada Kamis (6/2) mengunjungi satu agen gas, tiga pangkalan, dan satu warung kelontong. Dalam pengamatan tersebut, Debby menyatakan bahwa proses pendistribusian yang ada sudah berjalan lancar dan tepat sasaran.

“Kita bersama Forkopimda meninjau bagaimana distribusi gas elpiji tiga kilogram. Kita lihat akhir-akhir ini menjadi masalah di masyarakat untuk pendistribusian," kata Debby Vita Dewi.

Pemerintah daerah juga berfokus pada penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah dituangkan dalam Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.44.850.q/IV/2021 tahun 2021. Harga ini bervariasi tergantung kecamatan, dengan harga tertinggi mencapai Rp27.900 di Kecamatan Kepulauan Pongok.

Penataan Regulasi dan Komitmen Penegakan Hukum

Menurut Debby, kelangkaan gas elpiji tiga kilogram yang terjadi beberapa waktu belakangan dapat diakaitkan dengan penataan regulasi oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah berusaha mencari penyebab utama di balik kesulitan masyarakat mendapatkan gas elpiji, mulai dari Pertamina, agen, pengecer, hingga ke tangan masyarakat.

"Ternyata pendistribusian masih jalan dan lancar. Alhamdulillah sehingga tidak ada masalah-masalah di masyarakat," jelas Debby Vita Dewi.

Debby menekankan pentingnya transparansi dalam distribusi gas elpiji bersubsidi. Ia memperingatkan kepada pengusaha agar tidak mengambil keuntungan yang tidak adil atas situasi ini. Pemantauan ketat akan terus dilakukan guna mencegah permainan harga atau penimbunan stok oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Forkopimda menjamin kelancaran pendistribusian gas. Itu harus dan adalah tugas Forkopimda," tegasnya.

Imbauan kepada Masyarakat: Hindari Panic Buying

Selain itu, pemerintah daerah meminta masyarakat untuk tidak melakukan panic buying sebagai respons dari kelangkaan gas elpiji. Panic buying berpotensi menyebabkan lonjakan harga yang tidak terkendali dan memberikan peluang bagi oknum tertentu untuk mencari keuntungan.

Debby Vita Dewi menjelaskan, panic buying dapat mengacaukan perekonomian daerah. Sesuai hukum permintaan dan penawaran, tingginya permintaan dengan stok yang terbatas dapat mendorong harga barang menjadi lebih mahal.

"Sebab penyaluran dari Pertamina ke agen hingga pangkalan gas masih normal seperti biasanya bahkan stok masih ada. Jangan sampai ada masyarakat atau konsumen melakukan panic buying," ujar Debby Vita Dewi.

Regulasi pemerintah telah menetapkan alokasi gas subsidi, dimana setiap rumah tangga berhak mendapatkan maksimal lima tabung gas per bulan. Pembelian di luar batasan tersebut hanya berlaku bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Harapan untuk Kestabilan Ketersediaan Gas Elpiji

Melalui sidak dan kebijakan terbaru, pemerintah Kabupaten Bangka Selatan berharap bahwa ketersediaan gas elpiji tiga kilogram bersubsidi dapat segera pulih. Ketatnya pengawasan dan penegakan hukum di harapkan dapat mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang.

"Karena satu kartu keluarga (KK) dan satu kartu tanda penduduk (KTP) itu satu tabung gas. Kecuali untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)," pungkas Debby Vita Dewi.

Dengan langkah nyata dari pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, diharapkan permasalahan distribusi gas elpiji tiga kilogram dapat teratasi dengan baik, menjaga kesejahteraan dan ketenangan masyarakat Bangka Selatan.