BPS Catat Gini Ratio Maret 2026 Naik 0,368 Murni Ketimpangan Meningkat
JAKARTA – Tingkat ketimpangan pengeluaran di Indonesia mengalami kenaikan pada Maret 2026 walaupun angka kemiskinan memperlihatkan penurunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan Gini Ratio berada pada angka 0,368 atau meningkat 0,005 poin bila dibandingkan kondisi September 2025 sebesar 0,363.
“Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan Gini Ratio pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368. Angka tersebut naik 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363,” kata Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS M. Edy Mahmud dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (5/8) sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Tingkat ketimpangan di area perkotaan menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kawasan perdesaan. Gini Ratio di perkotaan mencapai 0,387 pada Maret 2026, sedangkan di perdesaan sebesar 0,296 di mana keduanya sama-sama mengalami kenaikan dari September 2025.
Sementara itu, populasi penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026 dari angka sebelumnya 23,36 juta orang pada September 2025. Persentase kemiskinan juga melandai dari 8,25% menjadi 8,07%.
“Tingkat kemiskinan pada Maret 2026 tercatat sebesar 8,07 persen, turun dibanding kondisi September 2025 yang sebesar 8,25 persen. Sebelumnya, BPS melaporkan jumlah penduduk miskin pada September 2025 mencapai 23,36 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang atau menjadi 22,93 juta orang pada Maret 2026,” ujar Edy sebagaimana dilansir dari berita sumber.
BPS mencatat garis kemiskinan nasional mencapai Rp669.235 per kapita tiap bulan pada Maret 2026, atau melonjak 4,33% dari Rp641.443 pada September 2025. Mengacu pada rata-rata 4,62 anggota dalam keluarga miskin, standar garis kemiskinan per rumah tangga berkisar Rp3,09 juta per bulan.
Pekerja Informal Masih Dominan
Kondisi ketimpangan ini turut merefleksikan kondisi struktur tenaga kerja di tanah air. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal berpendapat bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi nasional masih membentur kendala dalam hal penyediaan lapangan kerja.
Walaupun perekonomian Indonesia tumbuh 5,29% di kuartal II 2026, Faisal menganggap penciptaan lapangan kerja di sektor formal belum terdorong secara optimal oleh pertumbuhan tersebut.
“Pengangguran turun, tapi banyak orang bekerja di sektor informal,” kata Faisal sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Data BPS memperlihatkan persentase pekerja informal berada di angka 59,30% dari total angkatan kerja pada Mei 2026 atau setara 87,88 juta orang. Angka persentase tersebut turun tipis dari 59,42% pada Februari 2026, walau secara jumlah individu mengalami kenaikan dari 87,74 juta orang.
“Proporsi pekerja informal per Mei 2026 mengalami penurunan tipis dibandingkan dengan Februari 2026, menjadi sekitar 59,30 persen dari total penduduk yang bekerja,” kata Edy sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Sesuai penjelasan BPS, kategori pekerja informal mencakup orang yang berusaha mandiri, dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga, pekerja lepas, serta pekerja keluarga yang tidak mendapatkan upah.
