Krisis Bahan Bakar Memicu Mogok Kerja Sopir Sampah di Jembrana

Krisis Bahan Bakar Memicu Mogok Kerja Sopir Sampah di Jembrana

JEMBRANA- Belasan sopir dan tenaga pengangkut sampah di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kabupaten Jembrana melakukan aksi mogok kerja pada Rabu, 4 Desember 2024. Aksi mereka merupakan bentuk protes terhadap macetnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang menghambat operasional truk pengangkut selama dua hari terakhir.

Para sopir khawatir jika krisis BBM ini tidak segera teratasi, layanan pengangkutan sampah akan terganggu, berisiko menimbulkan penumpukan sampah di tempat pembuangan sementara (TPS) dan menciptakan masalah lingkungan baru. "Kami sudah kemarin tidak ada BBM. Kami hanya menunggu perintah dari atasan saja kalau ada BBM kami jalan," keluh Gede Basur, salah seorang sopir truk sampah.

Masalah ini dimulai sejak Selasa, 3 Desember 2024, ketika jatah BBM untuk operasional habis akibat keterlambatan pencairan anggaran oleh pemerintah daerah. Bahkan beberapa sopir harus menggunakan uang pribadi untuk membeli BBM agar dapat bekerja. Made Widiana, sopir truk lainnya, menyebutkan bahwa masalah ini sangat mengganggu aktivitas mereka. "Masih menunggu BBM dan instruksi dari atasan kami. Kami tidak bisa selalu membiayai sendiri," ungkapnya.

Di sisi lain, Ni Putu Yanti Ariasih, petugas SPBU di Desa Kaliakah, mengungkapkan bahwa pihaknya terpaksa menghentikan sementara penjualan solar kepada Dinas Lingkungan Hidup Jembrana. Langkah ini diambil karena habisnya kuota solar dan adanya tunggakan pembayaran dari dinas tersebut. Selain itu, kelangkaan solar yang terjadi akhir-akhir ini semakin mempersulit situasi. "Kami sudah ada limit kerjasamanya jadi limitnya itu sudah melebihi kuota," jelas Ni Putu Yanti.

Menanggapi situasi ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Jembrana, I Made Budiasa, menjelaskan bahwa kendala dalam sistem informasi pengelolaan keuangan daerah (SIPKD) menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran tersebut. "Hari ini baru mulai bisa dioperasionalkan lagi. Nah tadi juga sudah kita konfirmasi ke BPKAD mudah-mudahan hari ini sudah bisa diamprah dan hari ini sudah bisa kita laksan sehingga besok sudah bisa cair," ujarnya dengan optimis.

Untuk sementara waktu, Dinas Lingkungan Hidup mengambil langkah emergensi seperti menyedot BBM dari kendaraan dinas yang jarang digunakan untuk memenuhi kebutuhan truk sampah. Selain itu, mereka juga terpaksa mengurangi jumlah trip pengangkutan sampah dan memfokuskan pada area-area yang dianggap vital guna mencegah penumpukan sampah yang lebih parah.

Strategi ini diharapkan dapat memberikan sedikit ruang bernapas sembari menunggu pencairan anggaran dan normalisasi distribusi BBM. Namun, jika situasi tidak segera teratasi, dampaknya dapat meluas hingga berdampak pada kesehatan dan kenyamanan masyarakat.

Kondisi ini juga membawa kekhawatiran bagi masyarakat Jembrana yang bergantung pada pelayanan pengelolaan sampah yang efektif. Penumpukan sampah bukan hanya menimbulkan bau tidak sedap, tetapi juga menarik hama dan berpotensi menimbulkan resiko kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu segera menemukan solusi jangka panjang agar pelayanan publik tidak terganggu akibat masalah administrasi dan logistik.

Di tengah krisis ini, para sopir dan petugas kebersihan berharap agar ada langkah konkret dari pihak berwenang untuk memastikan mereka mendapatkan fasilitas pendukung yang memadai agar bisa bekerja dengan optimal. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan lingkungan yang bersih dan sehat, tantangan untuk memanajemen pengangkutan sampah ini menjadi semakin signifikan bagi pemangku kebijakan di Jembrana.

Melihat urgensi dan resiko yang ditimbulkan, upaya penyelesaian masalah ini menjadi prioritas utama untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan dengan lancar dan menghindari kekacauan lebih lanjut dalam pengelolaan sampah di kabupaten tersebut. Sebuah solusi jangka panjang diharapkan dapat segera diterapkan agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan dan pelayanan kebersihan di Jembrana dapat ditingkatkan.