Legislator Desak Pemetaan Kebutuhan Listrik Nasional oleh PLN

Legislator Desak Pemetaan Kebutuhan Listrik Nasional oleh PLN

JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan efisiensi penggunaan listrik di seluruh negeri, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendesak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melakukan pemetaan yang lebih rinci mengenai kebutuhan listrik nasional. Pemetaan ini diharapkan dapat mencakup semua daerah mulai dari Aceh hingga Papua.

Dalam rapat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direksi PT PLN di Parlemen, Senayan, Jakarta, Asep Wahyuwijaya menekankan pentingnya analisis menyeluruh mengenai kebutuhan listrik secara nasional. Ia menyinggung perlunya PLN untuk mengetahui secara tepat pasokan yang dibutuhkan di seluruh pelosok negeri. "Sesungguhnya berapa sih kebutuhan pasok listrik di Republik ini, dari Aceh sampai Papua kira-kira kebutuhannya berapa? Itu harus dibedah terlebih dahulu," ujar Asep.

Pemetaan tersebut, menurut Asep, tidak hanya sekedar meninjau angka-angka namun juga harus mampu menggambarkan kemampuan serta tantangan yang dihadapi PLN dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Mengingat peran listrik sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang diusung Presiden Prabowo Subianto, langkah ini dianggap krusial. "Jadi, dari kebutuhan itu berapa yang sudah bisa dicapai, berapa kontribusi di sektor bisnis, dan berapa kekurangannya," tambah Asep.

Selain itu, Asep juga menyoroti pentingnya pemetaan dalam mendukung kegiatan ekonomi yang lebih luas. Ia menekankan bahwa pencapaian realisasi Commercial Operation Date (COD) PLN saat ini masih banyak yang belum tuntas, sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL). "Mestinya kita cara berpikirnya kalau kita simulasikan sangat sederhana, kebutuhannya sekian ribu gigawatt misalnya, sekarang capaiannya segini. Konstribusi listrik desa seperti ini, industri swasta yang kita beli juga segini, maka akan terlihat petanya, jadi progresnya harus terukur," Asep menjelaskan lebih lanjut.

Di sisi lain, Asep Wahyuwijaya juga menyoroti temuan Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Pahala Nainggolan, terkait ketidaktepatan sasaran pada subsidi listrik. Data menunjukkan bahwa hingga tanggal 13 November, terdapat lebih dari 10 juta penerima subsidi 450 VA dan 900 VA yang tidak sesuai sasaran. "Data per 13 November itu 10 juta lebih penerima subsidi 450 VA dan 900 VA itu tidak tepat sasaran. Angkanya sangat presisi sekali, 10.626.807 penerima yang tidak tepat sasaran," ujarnya dengan tegas.

Ketidaktepatan sasaran ini berdampak besar pada pemborosan anggaran negara, yang mencapai sekitar Rp1,2 triliun per bulan. Menyikapi hal ini, Asep mendesak PLN untuk serius dalam menangani masalah ini. "Ini saya kira perlu direspon, kenapa Pak Dirut? karena Negara perlu uang 100 milyar, 1 triliun, amat sangat berharga. Kita bicara efisiensi ini betul-betul harus kita maksimalkan," tegas Asep, yang juga merupakan politisi NasDem asal Dapil Jabar V/Kabupaten Bogor.

Langkah-langkah efisiensi dan pemetaan kebutuhan listrik yang lebih detail diharapkan mampu optimal dalam penggunaan anggaran negara, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara lebih efektif. Desakan ini juga sejalan dengan upaya meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penyaluran subsidi listrik, sehingga anggaran bisa dialokasikan ke area yang lebih tepat dan produktif.

Dengan adanya pemetaan kebutuhan dan pembenahan penyaluran subsidi ini, diharapkan kesuksesan penyediaan tenaga listrik dapat lebih terarah, tidak hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat luas. Tantangan ini menjadi perhatian besar bagi PT PLN untuk segera ditindaklanjuti pada masa mendatang, agar bisa menjawab kebutuhan listrik nasional yang terus berkembang.