Aktivitas Pertambangan Diduga Sebagai Penyebab Banjir Bandang Sukabumi: Legislator Desak Tindakan Cepat

Aktivitas Pertambangan Diduga Sebagai Penyebab Banjir Bandang Sukabumi: Legislator Desak Tindakan Cepat

JAKARTA-Sukabumi mengalami bencana alam yang memprihatinkan berupa banjir bandang, yang sejumlah pihak menilai sebagai akibat dari aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Zainul Munasichin, menyatakan keprihatinannya terhadap bencana yang menimpa Kota dan Kabupaten Sukabumi, terutama di Kecamatan Pabuaran dan Kecamatan Sagaranten. "Ini musibah yang patut dijadikan perhatian bersama. Ini banjir bandang yang sangat parah," ungkap Zainul.

Bencana ini berdampak besar pada masyarakat sekitar, dengan akses ke lokasi bencana masih terputus akibat material banjir yang menghalangi jalan. Kondisi ini membuat distribusi bantuan ke masyarakat yang terdampak menjadi sangat sulit. Zainul meminta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera turun tangan. Menurutnya, BNPB memiliki alat berat yang dapat membersihkan akses, sehingga bantuan dapat segera didistribusikan ke masyarakat yang membutuhkan.

"Akses ke sana masih terputus. Kami minta kepada semua pihak, khususnya BNPB untuk segera turun tangan. Mereka butuh tenda, butuh makanan. Sampai sekarang belum bisa masuk, karena akses terputus," tegas Zainul. Sejauh ini, PKB telah mendirikan posko bencana, tetapi distribusi bantuan terhambat oleh kondisi jalan yang tidak bisa dilalui.

Zainul juga menyoroti dugaan bahwa banjir bandang ini timbul akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali, yang merusak ekosistem dan hutan di sekitar lokasi. Aktivitas tambang, terutama dari tambang galian yang masif, harus dievaluasi oleh pemerintah daerah. "Ekosistem rusak, hutan juga rusak. Ini harus dievaluasi. Menurut saya ini perlu menjadi perhatian," tandasnya.

Akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali ini, ekosistem menjadi rusak, dan daya dukung lingkungan berkurang drastis. Hutan yang merupakan reservoir alami air juga telah mengalami kerusakan parah, menyebabkan daya serap air hujan berkurang dan memperburuk kondisi saat hujan deras turun. Sejalan dengan hal ini, Zainul mendesak agar pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap izin dan pengawasan kegiatan pertambangan, terlebih di wilayah selatan Sukabumi.

Di sisi lain, respons cepat dari BNPB dan instansi terkait lainnya sangat dibutuhkan untuk menanggulangi dampak bencana ini. Pengiriman bantuan kebutuhan dasar seperti tenda dan pangan menjadi prioritas yang mendesak. Zainul berharap koordinasi yang baik antara BNPB dan pemerintah daerah dapat mempercepat penanganan bencana dan perbaikan infrastruktur yang rusak.

Selain itu, evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan penggunaan lahan dan perizinan tambang menjadi sangat penting agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan perlu menjadi perhatian serius dari semua pihak, baik itu pemerintah, pengusaha, maupun masyarakat umum, untuk menjaga keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem.

Sementara itu, PKB bersama para relawan telah berupaya memberikan bantuan, termasuk pendirian posko krisis meski mengalami kesulitan dalam pengiriman bantuan akibat terputusnya akses jalan. Zainul menegaskan perlunya tindakan cepat dan koordinasi oleh semua pihak terkait untuk menangani dampak bencana ini dan mencegahnya agar tidak berulang di masa depan.

Melalui bencana ini, diharapkan semua pihak dapat belajar pentingnya menjaga keseimbangan alam dan berkomitmen terhadap pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab. Pembelajaran penting bagi pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri agar dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan serta tangguh terhadap bencana. Banjir bandang di Sukabumi bukan hanya sebuah tragedi, tetapi juga panggilan untuk bertindak lebih bijak dalam menjaga alam.