Indonesia Perkuat Ekonomi Domestik Pasca Penolakan Kesepakatan Pajak Global oleh Trump

Perkuat Ekonomi Domestik

Setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menolak kesepakatan Solusi Dua Pilar Pajak Global, pemerintah Indonesia memutuskan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa Indonesia akan menghormati kebijakan yang diambil oleh Presiden terpilih AS. Namun, mengingat pengaruh besar AS terhadap ekonomi global, langkah tersebut diperkirakan dapat berdampak luas.

Sri Mulyani menambahkan, Indonesia akan mengamati penerapan kebijakan pajak dan tarif yang dijanjikan oleh Trump. Sementara itu, pemerintah terus berupaya memperkuat resiliensi ekonomi dalam negeri dengan berkoordinasi bersama Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.

Pemerintah juga akan mendorong kebijakan yang mendukung tujuan ekonomi nasional, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mempercepat pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.

Baca Juga

BGN Tutup 106 Dapur MBG Usai Kasus Keracunan Massal

Salah satu kebijakan utama dalam kesepakatan pajak global adalah penerapan pajak minimum global atau global minimum tax (GMT), yang mewajibkan perusahaan multinasional dengan omzet setidaknya 750 juta Euro untuk membayar pajak minimum 15%. Saat ini, lebih dari 40 negara telah menerapkan kebijakan ini, dengan sebagian besar di antaranya mulai berlaku pada tahun 2025, termasuk Indonesia.

Secara umum, kebijakan ekonomi AS di bawah Trump mempengaruhi ketidakpastian pasar keuangan global. Ekonomi AS yang kuat dan kebijakan tarif yang ketat menahan laju disinflasi di AS, memperbesar ketidakpastian terhadap kebijakan moneter di AS. Kenaikan yield US Treasury dan ketegangan politik global semakin memperburuk situasi, dengan banyak investor beralih ke aset keuangan AS, sementara dolar AS terus menguat.

Untuk tahun 2025, IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global hanya akan mencapai 3,3%. Namun, kebijakan Trump setelah pelantikan dinilai lebih moderat dibandingkan prediksi pasar sebelumnya. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi ini.