Transaksi Buy Now Pay Later (BNPL) Tembus Rp 8,41 Triliun, Naik 63,89%

Foto: Buy Now Pay Later (BNPL)

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peningkatan signifikan pada nilai transaksi fitur Buy Now Pay Later (BNPL). Berdasarkan data per Oktober 2024, total pinjaman BNPL yang dikelola oleh perusahaan pembiayaan mencapai Rp 8,41 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 3,27 triliun atau 63,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), Agusman, menjelaskan bahwa pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan BNPL serta bertambahnya jumlah perusahaan penyedia layanan BNPL dari 5 menjadi 7 perusahaan.

“Kinerja dan pertumbuhan BNPL oleh perusahaan pembiayaan terus menunjukkan tren positif, sejalan dengan perkembangan ekonomi berbasis digital yang semakin masif,” ujar Agusman dalam keterangannya.

Kontribusi Perbankan dalam Kredit BNPL
Selain perusahaan pembiayaan, perbankan juga mencatatkan pertumbuhan kredit BNPL yang signifikan. Pada Oktober 2024, debit kredit BNPL di sektor perbankan tumbuh 47,92% secara tahunan (year-on-year), meningkat dari 46,42% pada bulan September. Total nilai kredit BNPL perbankan mencapai Rp 21,25 triliun, dengan jumlah rekening aktif mencapai 23,27 juta.

Baca Juga

BCA Memperkuat Strategi Mitigasi untuk Menekan Risiko Kredit KPR

Meski demikian, porsi produk BNPL perbankan terhadap total kredit masih relatif kecil, yaitu sebesar 0,28%.

Agusman menyatakan optimisme bahwa pertumbuhan BNPL akan terus berlanjut seiring dengan transformasi digital di sektor keuangan dan meningkatnya adopsi layanan keuangan berbasis teknologi. “Dengan meningkatnya kebutuhan konsumen dan jumlah pelaku di industri ini, kami memperkirakan layanan BNPL akan terus menjadi salah satu pendorong utama inklusi keuangan di Indonesia,” jelasnya.

OJK akan terus memantau perkembangan layanan BNPL untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhannya yang sehat serta melindungi kepentingan konsumen di tengah pertumbuhan ekonomi digital.

(kkz/kkz)