Bimas Buddha Tingkatkan Kesejahteraan Guru dengan Dukungan Anggaran Signifikan
JAKARTA - Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha (Bimas Buddha) menegaskan komitmennya terhadap kesejahteraan guru agama Buddha di seluruh Indonesia.
Upaya ini diwujudkan melalui penyaluran anggaran lebih dari Rp16 miliar, sebagai bentuk penghargaan negara terhadap peran guru dalam membangun karakter bangsa.
Dirjen Bimas Buddha, Supriyadi, menyebut guru sebagai “arsitek peradaban” yang mendidik generasi penerus dengan nilai-nilai keagamaan dan moral. Menurutnya, kesejahteraan guru tidak hanya menunjukkan penghargaan, tetapi juga menjadi strategi memperkuat kualitas pendidikan agama di tanah air. “Kesejahteraan mereka adalah bentuk penghargaan negara atas peran mulia dalam membangun karakter bangsa,” ujar Supriyadi.
Baca JugaKapolri Lantik Kapolda Baru Perkuat Profesionalisme Polri di Daerah
Program ini mencakup tunjangan profesi, insentif, serta pengembangan kompetensi guru melalui sertifikasi dan program pendidikan profesi guru (PPG). Seiring berjalannya program, para guru agama Buddha diharapkan dapat memperoleh pengakuan profesional yang setara, baik bagi guru PNS, PPPK, maupun non-ASN.
Peta Guru Pendidikan Agama Buddha di Indonesia
Hingga triwulan III 2025, terdapat 1.640 guru Pendidikan Agama Buddha yang tersebar di berbagai provinsi. Mereka terdiri dari 623 guru berstatus PNS, 194 guru PPPK, dan 823 guru non-ASN yang aktif mengajar di jenjang pendidikan formal maupun informal. Dari total tersebut, sebanyak 911 guru telah memiliki sertifikasi pendidik, sementara 729 guru lainnya sedang mengikuti atau menunggu pelaksanaan PPG.
Program PPG ini ditargetkan selesai sepenuhnya pada 2026, sehingga seluruh guru Pendidikan Agama Buddha memperoleh hak profesional yang sama dan dapat menikmati tunjangan profesi sesuai ketentuan. Supriyadi menambahkan, “Kami telah menuntaskan PPG Batch 1 bagi 372 guru, dan Batch 2 untuk 143 guru masih berjalan hingga 3 November 2025. Tahun depan, seluruh guru yang belum bersertifikasi akan diselesaikan.”
Langkah ini menjadi bagian dari upaya sistematis Kemenag untuk meningkatkan kualitas tenaga pendidik agama, sekaligus memperkuat fondasi pendidikan karakter di kalangan siswa.
Program Tunjangan dan Insentif Guru
Selain PPG, Bimas Buddha menyalurkan berbagai tunjangan dan insentif sebagai bagian dari afirmasi kesejahteraan guru. Untuk guru non-ASN, tunjangan profesi guru (TPG) diberikan sebesar Rp2 juta per bulan. Insentif tambahan diberikan sebesar Rp250.000 per bulan bagi 2.932 guru non-PNS, serta Tunjangan Khusus Daerah 3T bagi 45 guru yang bertugas di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Setiap guru yang telah lulus sertifikasi akan difasilitasi tunjangan profesinya pada tahun anggaran berikutnya. Supriyadi menegaskan bahwa tahun 2026, Kemenag telah menyiapkan pagu khusus untuk memastikan seluruh guru bersertifikasi mendapatkan hak profesionalnya. Langkah ini diharapkan mampu mendorong motivasi guru sekaligus memperkuat mutu pendidikan agama Buddha di Indonesia.
Selain aspek material, kesejahteraan guru juga mencakup rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan tugas sehari-hari. Dengan demikian, guru dapat fokus pada pembelajaran dan pengembangan karakter peserta didik secara maksimal.
Peran Kemenag dalam Pengembangan Profesional Guru
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, I Nengah Duija, memberikan perspektif yang sejalan terkait pentingnya kesejahteraan guru. Menurutnya, dukungan negara tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyentuh aspek profesional dan batin guru. Hingga 2025, tercatat 6.960 guru agama Hindu di seluruh Indonesia menjadi sasaran program peningkatan kesejahteraan dan profesionalitas dari Kemenag, dengan total alokasi anggaran lebih dari Rp19 miliar.
Kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir secara nyata dalam mendukung guru agama. Baik melalui Bimas Buddha maupun Bimas Hindu, langkah-langkah afirmatif mencakup tunjangan, insentif, dan program pengembangan kompetensi. Semua ini dilakukan untuk memastikan guru dapat melaksanakan tugasnya secara optimal, sekaligus memajukan kualitas pendidikan agama di Indonesia.
Dampak Positif terhadap Kualitas Pendidikan dan Bangsa
Penyaluran anggaran dan program afirmatif bagi guru agama Buddha diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan guru secara finansial, tetapi juga memperkuat motivasi mengajar dan kualitas pendidikan. Dengan guru yang profesional dan dihargai, peserta didik dapat menerima pendidikan agama yang lebih berkualitas, berkarakter, dan relevan dengan tantangan zaman.
Selain itu, program ini memperkuat integritas pendidikan agama di seluruh Indonesia, memastikan kesetaraan hak antara guru PNS, PPPK, dan non-ASN. Kombinasi antara tunjangan, insentif, sertifikasi, dan PPG menjadi strategi jangka panjang pemerintah untuk membangun fondasi pendidikan karakter yang kuat.
Melalui berbagai inisiatif ini, Kemenag menunjukkan komitmennya untuk hadir sebagai mitra guru dalam membangun bangsa. Guru agama Buddha, sebagai arsitek peradaban, mendapat pengakuan profesional yang setara, serta dukungan finansial dan non-finansial untuk terus berkontribusi bagi kemajuan pendidikan dan moral bangsa.
Rekomendasi
