Open House Kementrans Fasilitasi Masukan Masyarakat 24 Jam Nonstop
JAKARTA - Kementerian Transmigrasi (Kementrans) menerima ribuan masukan, saran, dan kritik dari dalam negeri maupun luar negeri, termasuk Amerika Serikat, Jepang, China, dan Swedia.
Masukan ini mengalir setelah Kementrans menggelar Open House Transformasi Transmigrasi 24 jam nonstop melalui media sosial, yakni Live Instagram, TikTok, dan YouTube, yang berlangsung dari Sabtu, 18 Oktober 2025 hingga Minggu, 19 Oktober 2025. Tidak hanya secara daring, masyarakat juga menyampaikan aspirasi langsung di kantor Kementrans, Kalibata, Jakarta Selatan.
Mayoritas kritik dan saran yang diterima berfokus pada dua hal utama: peningkatan kualitas kawasan transmigrasi dan penguatan pembangunan manusia. Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara menyatakan, “Banyak sekali kritik, saran, dan masukan yang kami terima. Bahkan 24 jam ternyata tidak cukup untuk membahas satu per satu, baik yang bersifat teknis maupun fundamental,” saat menutup kegiatan Open House Transformasi Transmigrasi.
Baca Juga
Kegiatan ini sekaligus menjadi momen refleksi satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan ide konstruktif terkait kebijakan program transmigrasi ke depan.
Fokus pada Pembangunan Manusia dan Infrastruktur
Mentrans Iftitah menegaskan, transmigrasi bukan sekadar memindahkan penduduk dan membangun hunian. “Yang paling penting adalah membangun manusianya—pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja—agar mereka mandiri dan betah tinggal di kawasan transmigrasi,” ujarnya.
Selain hal-hal teknis, masyarakat juga memberi masukan terkait sanksi bagi transmigran yang menjual lahannya. Namun, pendekatan pemerintah tetap mengutamakan pembinaan, bukan hukuman. “Pendekatan kita selalu memberi pembelajaran, bukan sekadar memberi sanksi,” tambah Mentrans.
Dalam kesempatan tersebut, Mentrans juga menyinggung perlunya peninjauan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian, terutama pasal yang mengatur pendampingan pemerintah pusat selama lima tahun sebelum diserahkan ke pemerintah daerah. “Apakah lima tahun cukup bagi transmigran untuk hidup mandiri? Banyak laporan bahwa setelah lima tahun, mereka seperti anak ayam kehilangan induk. Ini yang sedang kami kaji bersama DPR dan kementerian terkait,” jelasnya.
Capaian Nyata Program Transmigrasi
Pemerintah tetap melanjutkan program pembangunan kawasan transmigrasi dengan anggaran lebih dari Rp 300 miliar pada tahun 2025. Dana ini digunakan untuk pengembangan infrastruktur sekaligus mendukung pemerintah daerah yang belum mandiri.
Terkait sertifikasi tanah, Mentrans Iftitah menyebutkan, dari 129.000 bidang tanah yang menjadi pekerjaan rumah, sekitar 6.600 sertifikat telah diterbitkan tahun ini, menyelesaikan persoalan yang tertunda hingga 30 tahun. Target akhir tahun adalah mencapai 12.000–13.000 bidang.
Program Transmigrasi Patriot juga menunjukkan hasil nyata, dengan distribusi lebih dari 2.000 sumber daya manusia unggul ke berbagai kawasan transmigrasi. Puluhan guru besar, ratusan peneliti, dan mahasiswa dari perguruan tinggi nasional dilibatkan. Mereka tidak hanya melakukan penelitian, tetapi juga mengajar masyarakat mengoperasikan komputer, mengembangkan BUMDes, hingga mengajar bahasa Inggris bagi anak-anak. “Ini bukti nyata gotong royong dalam transmigrasi,” tutur Mentrans.
Kritik dan Saran Jadi Bahan Perbaikan
Mentrans menekankan bahwa semua kritik dan saran masyarakat akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan transmigrasi. “Kami tidak menutup pintu terhadap aspirasi apa pun. Semua saran, ide, dan kritik adalah bentuk cinta masyarakat terhadap program transmigrasi. Justru dari kritik itulah kami berbenah,” ujarnya.
Open House 24 jam ini membuktikan bahwa masyarakat kini lebih aktif menyuarakan aspirasi, baik melalui media sosial maupun tatap muka langsung. Dari masukan yang diterima, pemerintah dapat mengidentifikasi perbaikan yang bersifat teknis maupun fundamental, mulai dari desain kawasan hingga pendampingan jangka panjang bagi transmigran.
Dengan semakin terbukanya jalur komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, harapannya program transmigrasi tidak hanya sukses secara fisik, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup penduduk, memperkuat ekonomi lokal, dan membentuk masyarakat mandiri di berbagai daerah. Kegiatan ini menjadi contoh transparansi, kolaborasi, dan inovasi dalam pelayanan publik, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengar suara rakyat.
Rekomendasi
