Pemerintah Salurkan BLT Rp 30 Triliun dari Efisiensi Anggaran

Pemerintah Salurkan BLT Rp 30 Triliun dari Efisiensi Anggaran

JAKARTA - Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga daya beli masyarakat melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Program ini ditujukan bagi 35 juta lebih Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total anggaran mencapai Rp 30 triliun.

Bantuan tersebut merupakan bagian dari stimulus tambahan untuk periode Oktober hingga Desember 2025, dan menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperkuatperlindungan sosial di tengah tantangan ekonomi global.

Baca Juga

Harga Emas Antam, UBS, dan Galeri24 Naik Lagi, Cek Rinciannya di Sini

Menariknya, sumber dana untuk BLT kali ini bukan berasal dari tambahan utang atau pajak baru, melainkan hasil dari efisiensi dan realokasi anggaran kementerian serta lembaga. Kebijakan ini memperlihatkan upaya pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara lebih bijak dan berorientasi pada kepentingan rakyat kecil.

Hasil Efisiensi Jadi Sumber Dana BLT Nasional

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, anggaran Rp 30 triliun tersebut merupakan hasil efisiensi dari berbagai program dan kegiatan yang dianggap kurang produktif di sejumlah kementerian dan lembaga.

“(Yang baru) Rp 30 triliun sumbernya APBN, hasil efisiensi dan realokasi anggaran,” ujar Airlangga di depan Kantor PT Pos Indonesia, Jakarta Pusat.

Ia juga menambahkan bahwa anggaran tersebut berada di luar alokasi dari delapan program stimulus sebelumnya yang totalnya mencapai Rp 16,2 triliun. “Jadi, kalau digabungkan, total stimulus tahun ini menjadi Rp 46,2 triliun,” jelasnya.

BLT ini akan disalurkan melalui Kementerian Sosial setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat yang tergabung dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan program bantuan sembako. Skema ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sekaligus menjaga stabilitas konsumsi di tingkat rumah tangga.

Kebijakan Efisiensi Jadi Wujud Pemerintahan yang Adaptif

Sumber dana BLT senilai Rp 30 triliun dijelaskan lebih lanjut oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa kebijakan ini adalah hasil dari penghematan anggaran nasional.

Menurutnya, pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh pos belanja negara, kemudian mengalihkan dana dari sektor-sektor yang dinilai kurang produktif ke program yang lebih berdampak langsung bagi masyarakat.

“Oleh karena perhitungan itulah, pemerintah memutuskan memberikan Bantuan Langsung Tunai selama tiga bulan untuk kelompok desil satu hingga empat. Itu merupakan hasil dari keberhasilan efisiensi anggaran selama satu tahun,” ujarnya.

Langkah ini disebut sebagai terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya, karena pemerintah berhasil menemukan ruang fiskal baru tanpa harus menambah beban defisit anggaran. Dengan begitu, program bantuan tetap bisa berjalan optimal tanpa mengganggu stabilitas makroekonomi.

Bagian dari Paket Stimulus Akselerasi 2025

Program BLT yang baru diluncurkan ini melengkapi delapan program stimulus lain dalam Akselerasi 2025, yang telah diumumkan pemerintah lebih dulu dengan total anggaran Rp 16,23 triliun.

Beberapa di antaranya mencakup:

Program magang untuk fresh graduate, guna meningkatkan kompetensi tenaga kerja muda.

Perluasan insentif PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe.

Bantuan pangan berupa 10 kg beras bagi 18,3 juta keluarga penerima manfaat.

Diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk 731 ribu pekerja informal seperti pengemudi ojek online, sopir, dan kurir logistik.

Relaksasi bunga kredit perumahan melalui BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima manfaat.

Program padat karya tunai (cash for work) yang menyerap lebih dari 609 ribu tenaga kerja pada periode September–Desember 2025.

Percepatan deregulasi tata ruang melalui integrasi RDTR digital ke sistem Online Single Submission (OSS).

Program perkotaan berbasis gig economy, yang kini sedang diuji coba di Jakarta.

Melalui kombinasi kebijakan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi, terutama di sektor konsumsi rumah tangga dan lapangan kerja informal.

Komitmen Pemerintah Dorong Pemulihan Ekonomi Rakyat

Kebijakan penyaluran BLT ini menunjukkan keberlanjutan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam mendorong pemerataan kesejahteraan sosial dan memperkuat daya beli masyarakat.

Dengan fokus pada kelompok rumah tangga berpenghasilan rendah, pemerintah memastikan bahwa hasil efisiensi anggaran negara benar-benar kembali kepada rakyat.

Langkah ini sekaligus menjadi bukti bahwa pengelolaan fiskal dapat dilakukan secara produktif, transparan, dan adaptif terhadap kebutuhan sosial. Pemerintah tidak hanya memprioritaskan stabilitas ekonomi makro, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan hidup masyarakat kecil di tengah tekanan inflasi dan ketidakpastian ekonomi global.

Ke depan, pemerintah berkomitmen melanjutkan pola efisiensi serupa di berbagai sektor agar setiap rupiah dari APBN dapat memberikan manfaat optimal bagi publik.
Dengan realokasi yang tepat sasaran, diharapkan Indonesia dapat mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial, sekaligus memperkuat ketahanan nasional di bidang kesejahteraan rakyat.