Purbaya Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY, Jokowi, dan Prabowo
JAKARTA - Menjelang genap satu tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, arah kebijakan ekonomi Indonesia menjadi sorotan publik. Dalam momentum reflektif itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengulas perjalanan ekonomi nasional dengan membandingkan capaian di era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Melalui forum bertajuk “1 Tahun Prabowo-Gibran: Optimism 8% Economic Growth” yang digelar di Jakarta, Kamis malam, 16 Oktober 2025, Purbaya menyampaikan bahwa memahami karakter pertumbuhan ekonomi pada masa sebelumnya penting untuk menentukan arah kebijakan fiskal ke depan.
Ia menilai, masing-masing periode kepemimpinan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menggerakkan roda ekonomi nasional. Meski demikian, kedua era tersebut menyimpan pelajaran berharga yang kini coba disinergikan oleh pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Era SBY dan Jokowi
Dalam paparannya, Purbaya menjelaskan bahwa perekonomian Indonesia pada masa pemerintahan SBY tumbuh rata-rata di kisaran 6%. Capaian tersebut terbilang tinggi meski kebijakan pembangunan infrastruktur dan ekspansi fiskal saat itu tidak seagresif masa Jokowi.
Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi di era Jokowi tercatat berada di level rata-rata 5%. Menurut Purbaya, perbedaan angka ini tidak bisa dilihat semata dari hasil, tetapi juga dari sumber penggerak ekonomi di tiap pemerintahan.
“Perbedaan itu disebabkan oleh sumber penggerak ekonomi. Pemerintahan Presiden Jokowi lebih memusatkan perhatian pada belanja pemerintah, sementara era Presiden SBY lebih menggerakkan sektor swasta,” ujarnya.
Dengan mempelajari dua pendekatan berbeda tersebut, Purbaya menyebut bahwa kebijakan ekonomi ke depan perlu menggabungkan kekuatan belanja pemerintah dan sektor swasta secara bersamaan agar pertumbuhan bisa lebih berkelanjutan dan merata. Targetnya, ekonomi nasional bisa kembali menyentuh angka pertumbuhan 6% secara stabil.
Dorongan untuk Menggerakkan Dua Sektor Sekaligus
Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Keuangan, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah berupaya menyeimbangkan peran fiskal dan swasta agar ekonomi tidak hanya bergantung pada satu motor penggerak.
Langkah ini juga didasari oleh pengamatannya terhadap tekanan ekonomi yang muncul antara April hingga Agustus 2025, terutama pada sektor riil. Menurutnya, gejolak sosial yang terjadi pada akhir Agustus lalu, termasuk demonstrasi besar di sejumlah daerah, lebih disebabkan oleh tekanan ekonomi masyarakat, bukan instabilitas politik.
“Rakyat langsung merasakan tekanan di perekonomian. Kalau sudah kesal, mereka turun ke jalan. Jadi itu bukan protes karena politiknya kacau, tetapi karena ekonomi mereka susah. Kalau enggak cepat diperbaiki, enggak akan berhenti demonya dan kita akan susah terus ke depan,” ujar Purbaya.
Pernyataan ini sekaligus menegaskan pandangan realistis pemerintah bahwa kestabilan sosial tidak bisa dilepaskan dari kondisi ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Penempatan Dana Pemerintah untuk Mendorong Kredit Sektor Riil
Sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut, Purbaya mengambil langkah strategis dengan menempatkan dana pemerintah atau Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp200 triliun di bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).
Tujuannya jelas — agar dana tersebut bisa segera disalurkan sebagai kredit produktif ke sektor riil. Menurutnya, strategi ini diharapkan dapat mempercepat perputaran uang, menghidupkan usaha kecil dan menengah, serta memperkuat daya beli masyarakat.
“Melalui injeksi dana ini, kami menargetkan adanya pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh suntikan kredit di sektor riil,” ujarnya menegaskan.
Kebijakan itu, lanjut Purbaya, sudah menunjukkan dampak awal yang positif. Salah satu indikator yang mencerminkan hasilnya adalah pertumbuhan uang beredar (M0 atau base money) yang meningkat hingga 13,2%.
“Artinya apa? Gelontoran uang saya [pemerintah] sudah menambah likuiditas di sistem finansial kita secara signifikan. Saya akan monitor itu dari bulan ke bulan seperti apa. Kalau kurang, saya tambah lagi,” katanya.
Menjaga Momentum Pertumbuhan di Tahun Pertama Pemerintahan Baru
Pemerintahan Prabowo-Gibran yang baru berjalan setahun kini berada pada fase penentuan arah ekonomi. Tantangan global, termasuk perlambatan ekonomi dunia dan fluktuasi harga komoditas, membuat kebijakan fiskal perlu lebih adaptif.
Purbaya menilai bahwa dengan kombinasi strategi fiskal ekspansif dan penguatan peran swasta, Indonesia berpeluang mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 6% dalam jangka menengah, dan bahkan menuju target optimis 8% seperti yang diusung pemerintah.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa target tersebut hanya bisa dicapai jika koordinasi antarsektor dan lembaga tetap solid. “Kuncinya ada pada sinkronisasi kebijakan, kecepatan implementasi, dan menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Sinergi Menuju Arah Baru Perekonomian Nasional
Melalui kebijakan dan refleksi tersebut, Purbaya ingin menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak hanya melanjutkan program sebelumnya, tetapi juga melakukan penyesuaian strategi agar pertumbuhan ekonomi lebih inklusif.
Pendekatan yang menggabungkan belanja pemerintah, pemberdayaan swasta, dan penyaluran dana yang efisien ke sektor produktif diharapkan bisa menjadi fondasi kuat menuju transformasi ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Satu tahun perjalanan pemerintahan ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki fondasi, memperkuat kepercayaan publik, dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya terjadi di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat di seluruh lapisan.
Rekomendasi
