Seleksi Dewan Pengawas dan Direksi BPJS 2026 Dibuka
JAKARTA - Upaya memperkuat tata kelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kembali mendapat perhatian pemerintah. Kali ini, langkah strategis tersebut diwujudkan melalui pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota Dewan Pengawas (Dewas) dan calon anggota Direksi BPJS Kesehatan serta BPJS Ketenagakerjaan untuk periode jabatan 2026–2031.
Pengumuman resmi mengenai proses seleksi ini dimuat di harian Bisnis Indonesia, Kamis, 9 Oktober 2025. Pemerintah menegaskan bahwa mekanisme pemilihan ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk komitmen untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta profesionalisme dalam pengelolaan lembaga jaminan sosial nasional.
Dasar hukum pelaksanaan seleksi tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2025 dan Keputusan Presiden Nomor 105/P Tahun 2025.
Baca Juga
Ajakan bagi Putra-Putri Terbaik Indonesia
Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewas dan Direksi BPJS Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, serta Ketua Panitia Seleksi Calon Anggota Dewas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, secara terbuka mengundang masyarakat Indonesia untuk mengikuti proses ini.
“Kami mengundang putra dan putri terbaik Indonesia yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen tinggi terhadap pelayanan publik,” tulis pengumuman tersebut.
Pendaftaran seleksi dibuka selama tiga hari, yakni pada 14–16 Oktober 2025. Seluruh tahapan seleksi akan dilakukan secara ketat dengan memperhatikan aspek administratif, kompetensi, dan integritas para pelamar.
Persyaratan Administratif yang Harus Dipenuhi
Setiap calon anggota Dewas maupun Direksi diwajibkan memenuhi sejumlah dokumen persyaratan. Beberapa di antaranya adalah:
Pas foto ukuran 4x6 dengan latar merah.
KTP elektronik asli atau surat keterangan perekaman KTP dari instansi berwenang.
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku dan minimal diterbitkan oleh Polres.
Tanda terima SPT Pajak dua tahun terakhir (2023 dan 2024).
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) bagi pelamar yang berstatus penyelenggara negara.
Selain itu, pelamar wajib menyertakan ijazah asli dan transkrip nilai minimal strata satu (S1) hingga pendidikan terakhir, termasuk ijazah profesi jika ada.
Untuk memperkuat kredibilitas, peserta juga harus melampirkan sertifikat kompetensi dari lembaga berwenang sesuai bidang jabatan yang dilamar, serta surat keterangan pengalaman kerja minimal lima tahun di tingkat manajerial.
Bukti Integritas dan Pengalaman
Tak hanya kualifikasi pendidikan, pengalaman, dan kesehatan, pelamar juga diminta membuktikan integritasnya. Salah satu syarat utama adalah menyertakan surat bermeterai Rp10.000 berisi pernyataan bahwa pelamar:
Tidak menjadi pengurus atau anggota partai politik.
Tidak sedang dalam proses peradilan.
Tidak pernah dipidana dengan hukuman lima tahun atau lebih.
Tidak pernah menjabat di badan hukum yang dinyatakan pailit karena kesalahannya.
Surat pernyataan tersebut juga memuat kesediaan untuk melepaskan jabatan lain bila terpilih sebagai anggota Dewas atau Direksi BPJS, serta jaminan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen Transparansi dan Profesionalisme
Kementerian terkait menegaskan bahwa seleksi ini bukan hanya formalitas, melainkan bagian dari upaya serius untuk menghadirkan kepemimpinan yang mampu menjaga keberlanjutan program jaminan sosial nasional.
Seperti diketahui, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan memegang peran penting dalam menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Mulai dari layanan kesehatan untuk seluruh lapisan masyarakat hingga perlindungan ketenagakerjaan, keduanya membutuhkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, serta visioner.
Kehadiran Dewan Pengawas dan Direksi yang kompeten diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan, termasuk isu defisit keuangan, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan sistem digital yang lebih efektif dan efisien.
Akses Informasi Seleksi
Seluruh informasi terkait persyaratan, tata cara pendaftaran, hingga jadwal pelaksanaan seleksi dapat diakses secara terbuka melalui laman resmi Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).
Hal ini dimaksudkan agar proses seleksi berlangsung transparan dan memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat.
Harapan untuk Periode 2026–2031
Pemerintah berharap, melalui seleksi yang ketat ini, figur-figur terbaik dapat terpilih untuk memimpin BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan periode 2026–2031.
Kehadiran pengelola baru dengan integritas dan kompetensi tinggi diharapkan mampu memperkuat fondasi jaminan sosial di Indonesia, sekaligus memastikan bahwa layanan publik yang diberikan kepada masyarakat berjalan semakin optimal.
Sebagai penyelenggara layanan publik berskala nasional, BPJS dihadapkan pada tanggung jawab besar: meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus mengelola anggaran yang tidak kecil. Dengan proses seleksi yang transparan dan akuntabel, publik berharap tidak hanya lahir pemimpin baru, tetapi juga budaya kerja yang semakin berorientasi pada kepentingan rakyat.
Rekomendasi
