PLN Indonesia Power: Peningkatan TKDN pada Proyek PLTS 500 MW Hijaunesia 2023, Dorong Penguatan Industri Lokal

JAKARTA— PLN Indonesia Power (PLN IP) mengebut pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan kapasitas 500 megawatt (MW). Pembangunan ini merupakan bagian dari proyek Hijaunesia 2023. Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, pembangunan PLTS dengan total kapasistas 500 MW itu akan dilakukan di 5 lokasi. Target proses pembangunan hingga beroperasi (commercial operation date/COD) pun lebih cepat dari yang pernah dilakukan. Pembangunan pembangkit tersebut dengan proses paralel antara lain pra-seleksi mitra termasuk kontraktor EPC, pemilihan lender, dan proses perizinan," ujar Edwin dalam keterangannya, Minggu (7/4/2024). Menurutnya, pembangunan PLTS yang menjadi bagian dari upaya menggenjot transisi energi itu, diminati oleh para calon mitra dan kontraktor EPC dari dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat 33 peserta (bidder) yang lulus tahap request for quotation (RFQ). Saat ini proses tender telah memasuki tahapan evaluasi sampul 1. "Para calon mitra yang berminat atas pengembangan proyek PLTS 500 MW ini berasal dari dalam negeri hingga Eropa, ini menandakan proyek EBT kami menarik," kata dia. Ia menuturkan, dalam menetapkan calon mitra, perusahaan menitikberatkan pada pemenuhan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) sesuai regulasi yang berlaku. Dengan penerapan TKDN tersebut diharap proyek yang dilaksanakan PLN bisa menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi industri dalam negeri. Lebih lanjut, Edwin mengatakan, dalam pembangunan PLTS yang menjadi bagian dari proyek Hijaunesia 2023 ini, sekaligus bagian dari komitmen PLN dalam mengembangkan energi baru terbarukan dan menekan emisi. Hingga 2028 PLN Indonesia Power menargetkan pengembangan pembangkit EBT hingga 2,78 GW yang berkontribusi pada pengurangan emisi CO2 sebesar 2 juta ton. "Proyek Hijaunesia 2023 ini sekaligus bentuk komitmen dan implementasi PLN melalui PLN Indonesia Power dalam aspek environmental, social and governance," pungkasnya.