Ofcom Kesulitan Menagih Denda Online Safety Act, Mayoritas Belum Dibayar
TEROPONGBISNIS.ID — Regulator komunikasi Inggris, Ofcom, mengakui mayoritas denda yang dijatuhkan berdasarkan Online Safety Act (OSA) belum dibayarkan oleh platform digital. Dari total denda lebih dari £7 juta (sekitar USD 9,4 juta) yang dikenakan pada 11 penyedia layanan, hanya sebagian kecil yang masuk ke kas negara. Kondisi ini memicu pertanyaan soal efektivitas pengawasan konten digital di Inggris — dan menjadi cermin bagi regulator lain, termasuk Indonesia, yang tengah memperkuat aturan moderasi platform.
Direktur Penegakan Hukum Ofcom, Suzanne Cater, menyampaikan pengakuan itu di hadapan Komite Komunikasi dan Digital House of Lords. Meski ada pembayaran yang masuk pekan ini, Cater menyatakan secara realistis sebagian besar denda belum dilunasi.
Ofcom menolak merinci berapa persisnya penyedia layanan yang belum membayar, maupun detail pembayaran terbaru yang diterima. Regulator beralasan hal itu bagian dari operasional yang sedang berjalan.
Fokus Sementara pada Perusahaan Kecil Industri Pornografi
Direktur Grup Ofcom, Oliver Griffiths, menjelaskan penindakan sejauh ini lebih banyak menyasar perusahaan kecil di industri pornografi. Denda terbesar yang pernah dijatuhkan Ofcom adalah £1,4 juta (sekitar USD 1,88 juta) kepada 8579 LLC pada Februari.
Ofcom berencana beralih ke perusahaan besar. Griffiths menilai kesulitan penagihan saat ini terlihat akut karena targetnya masih perusahaan kecil.
"Saya pikir ini terlihat akut saat ini. Saya pikir seiring waktu, ketika kami mendenda perusahaan-perusahaan besar, jika mereka melanggar undang-undang, ini akan menjadi masalah yang lebih kecil," ujar Griffiths kepada anggota parleks.
Keterbatasan Kewenangan dan Celah Struktur Bisnis Platform
Ditanya mengapa penagihan tersendat, pejabat Ofcom menunjuk batas kewenangan mereka dan cara platform menyusun bisnis untuk menghindari penegakan hukum. Cater menyebut Ofcom mulai menggunakan kewenangannya untuk meminta pertanggungjawaban pribadi manajer senior dalam situasi tertentu.
Namun Cater mengakui kewenangan gangguan bisnis yang dimiliki Ofcom punya batas. Ofcom tidak bisa menutup situs web secara global, tetapi dapat meminta pengadilan membatasi akses di Inggris.
Kewenangan itu pertama kali digunakan pada Mei, ketika Ofcom mengajukan permohonan terhadap forum bunuh diri tanpa nama yang operatornya telah didenda £950.000 (sekitar USD 1,2 juta). Layanan tidak bisa lepas dari OSA hanya dengan memindahkan operasi dan infrastruktur ke luar negeri, karena pengadilan dapat memerintahkan pihak ketiga seperti penyedia layanan internet untuk membatasi akses di Inggris.
Meski demikian, langkah gangguan bisnis mensyaratkan ketidakpatuhan berkelanjutan terhadap OSA dan tidak bisa dipakai semata-mata untuk menagih denda yang belum dibayar.
Denda Dibayar, tetapi Tunggakan Tetap Jadi Masalah
Griffiths mengungkapkan sejumlah layanan mematuhi aturan setelah didenda, tetapi gagal membayar dendanya. Ofcom pun harus menagih utang itu secara terpisah — proses yang berpotensi rumit jika perusahaan tidak punya aset di Inggris.
Ofcom memandang langkah gangguan sebagai opsi terakhir. Regulator lebih memilih memastikan kepatuhan sebelum membuka investigasi, atau ketika menagih denda yang belum dibayar, mendaftarkan denda sebagai utang putusan pengadilan.
Ofcom menyatakan sedang bekerja sama dengan pemerintah Inggris untuk mempertimbangkan penguatan kewenangan tersebut, sembari menjaga perlindungan hak-hak fundamental seperti kebebasan berekspresi.
Enam Program Penegakan dan 40 Investigasi Formal
Cater menegaskan Ofcom tidak tinggal diam menghadapi kritik bahwa regulator terlalu ragu-ragu. Ia menunjuk enam program penegakan aktif dan 40 investigasi formal yang mencakup lebih dari 100 layanan berbeda, termasuk Telegram, TikTok, dan X.
"Saya pikir kami sangat aktif menggunakan kewenangan penegakan kami," ujarnya kepada anggota parlemen.
Juru bicara Ofcom mengulangi angka yang disebut Cater. Menurutnya, Ofcom lebih aktif dibanding regulator mana pun di dunia dalam menegakkan hukum keamanan online. Ia menambahkan sebagian denda sudah dibayar dan sebagian belum melewati tenggat pembayaran.
"Jika perusahaan memiliki aset di Inggris, prosesnya relatif mudah. Jika perusahaan tidak memiliki aset di Inggris, prosesnya lebih rumit," kata juru bicara itu. Karena ini masalah operasional yang sedang berjalan, Ofcom tidak bisa memberikan detail lebih lanjut tentang perusahaan tertentu.
Dampak ke Keamanan Online Dinilai Belum Signifikan
Di balik pembelaan atas rekor penegakan, Griffiths mengaku metrik pelacakan internalnya membuat ia belum terkesan dengan efek OSA terhadap keamanan online. Ia menyebut komitmen X untuk menghapus konten kebencian dan terorisme lebih cepat, serta komitmen Meta dan Snap untuk menangani grooming, sebagai tanda yang menggembirakan.
"Tetapi saya pikir ini adalah ratchet satu arah yang akan terus terbangun seiring waktu, dan kami yakin komitmen yang kami lihat dari beberapa layanan besar serta momentum yang terus berlanjut akan membawa perubahan signifikan seiring waktu," kata Griffiths.
Komentar itu muncul sepekan setelah Komisioner Anak-anak Inggris, Dame Rachel de Souza, mengatakan kepada anggota parlemen bahwa anak-anak menilai OSA sama sekali tidak membawa perbedaan. Anak muda dinilai minim pemahaman tentang undang-undang itu dan bagaimana tujuannya mengubah pengalaman online mereka.
De Souza khususnya mengkritik fokus legislasi pada moderasi konten, bukan mengubah desain platform online yang berbahaya dan adiktif.
Penyelesaian Kasus Meta Jadi Sorotan
Sidang juga membahas penyelesaian terbaru Meta atas klaim di AS bahwa Facebook dan Instagram merugikan anak-anak. Lord James Knight bertanya apakah kesepakatan bernilai hingga USD 18 miliar itu akan memengaruhi strategi penegakan Ofcom.
Griffiths menilai kasus tersebut menunjukkan dua hal: besarnya biaya yang mungkin dibayar platform untuk menyelesaikan litigasi keamanan online, dan betapa efektifnya penegakan hukum dalam mendorong perubahan layanan mereka.
