HET Minyakita Naik, Bapanas Jamin 33,2 Juta KPM Tak Terdampak
JAKARTA — Pelaksanaan program bantuan pangan beras dan minyak goreng rakyat (Minyakita) untuk 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dipastikan tidak akan terpengaruh oleh rencana penyesuaian Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyakita.
Hal ini terjadi lantaran pasokan Minyakita yang tersimpan di Perum Bulog untuk kebutuhan program bantuan pangan sudah terpenuhi secara utuh.
Hingga tanggal 5 Juni, realisasi penyaluran bantuan pangan secara nasional telah menyentuh angka 55,37 persen atau sudah diterima oleh sekitar 18,4 juta KPM.
Secara kuantitas, akumulasi komoditas beras yang diperlukan mencapai 664,9 ribu ton dan Minyakita sebesar 132,9 kiloliter.
Melalui capaian tersebut, masih ada cadangan beras sebanyak 296,7 ribu ton serta Minyakita sejumlah 59,3 ribu kiloliter yang bakal terus didistribusikan hingga penghujung Juni.
Berdasarkan laporan yang diperoleh Badan Pangan Nasional (Bapanas), kebutuhan komoditas beras untuk pemenuhan bantuan pangan tersebut masih sangat memadai, ditopang oleh total stok beras milik Bulog yang saat ini masih berada di angka 5,3 juta ton.
Sementara itu, pasokan Minyakita yang dialokasikan bagi bantuan pangan juga telah dipersiapkan sepenuhnya.
Sampai dengan awal Juni, proses pengadaan Minyakita untuk kepentingan bantuan pangan ini telah mencapai kisaran 99 persen. Dari total keseluruhan kebutuhan Minyakita untuk pos bantuan pangan, otoritas terkait telah mengamankan cadangan stok sebanyak 131,4 ribu kiloliter.
Dari seluruh jaringan Kantor Wilayah (Kanwil) Bulog, tercatat hanya Kanwil Jawa Tengah dan Jawa Barat yang terpantau masih menyelesaikan sisa proses sedikit lagi dalam pengadaan Minyakita untuk program bantuan pangan tersebut.
Mengenai situasi itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menjelaskan bahwa ketika pemenuhan pasokan Minyakita untuk program bantuan pangan telah tuntas, maka Bulog dapat mengalihkan fokusnya pada penyaluran Minyakita ke pasar tradisional. Terlebih lagi, rentang waktu penyaluran bantuan pangan ini akan dirampungkan seluruhnya hingga akhir Juni ini.
"With hampir rampungnya penyaluran bantuan pangan, stok Minyakita pemerintah yang dikelola Bulog selanjutnya bakal disalurkan seluruhnya ke pasar-pasar rakyat," kata Deputi Bapanas Ketut di Jakarta dikutip Sabtu (6/6/2026).
Langkah penggalakan distribusi bantuan pangan ini dipercaya oleh Bapanas dapat ikut serta dalam menopang intervensi pengendalian harga bahan pangan pokok yang bersifat strategis.
Apalagi, pihak pemerintah saat ini juga tengah berupaya untuk memperbanyak pasokan Minyakita bagi masyarakat luas, terutama yang dialirkan menuju pasar rakyat.
"Kami telah meminta Bulog untuk segera mengeksekusi bantuan pangan sampai Juni. Nah kalau bisa dikeluarkan, tentu bisa akan mengendalikan posisi harga, menstabilkan harga beras sekaligus menstabilkan harga minyak goreng tentunya," ujar Ketut.
"Karena apa? Minyak goreng yang harus didistribusikan pada bantuan pangan tersebut kurang lebih 132,9 ribu kiloliter. Itu banyak. Jadi kalau bisa serentak dikeluarkan sampai Juni, itu artinya akan bisa secara langsung dan tidak langsung mengendalikan harga Minyakita," kata dia.
Terkait pembiayaan pelaksanaan program bantuan pangan ini, anggarannya sudah dialokasikan secara resmi di Bapanas.
Total dana yang disiapkan mencapai Rp 14,074 triliun sebagai salah satu wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang membutuhkan sokongan pangan sebagai bantalan ekonomi.
Di sisi lain, kebijakan rencana penyesuaian HET Minyakita oleh pihak regulator masih harus mempertimbangkan variabel harga keekonomian minyak goreng yang berlaku saat ini. Besaran nilai HET beserta waktu implementasinya juga perlu melihat fluktuasi harga minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Dalam berbagai kesempatan, Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman yang juga mengemban tugas sebagai Menteri Pertanian memastikan bahwa pemenuhan pasokan beras serta minyak goreng untuk keperluan domestik mampu dicukupi dari hasil jerih payah para petani Indonesia sendiri.
Hal ini juga berlaku untuk pasokan program bantuan pangan. Kunci utamanya berada pada tingkat kesejahteraan petani pangan dalam negeri yang senantiasa dijaga oleh pihak pemerintah.
“Kita ingin petani semakin sejahtera. Karena itu fokus pemerintah tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memastikan hasil produksi memiliki nilai ekonomi yang baik. Ketika produktivitas naik and harga petani membaik, maka kesejahteraan petani akan meningkat,” ujar Amran.
“Petani adalah pahlawan pangan bangsa. Tugas pemerintah adalah memastikan mereka mendapatkan keuntungan yang lebih baik, biaya produksi semakin efisien, dan usaha tani semakin menjanjikan. Kenaikan NTP (Nilai Tukar Petani) ini harus kita jaga bersama agar manfaatnya semakin dirasakan oleh petani di seluruh Indonesia,” ujar Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman.
Sementara itu, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik (BPS), Nilai Tukar Petani (NTP) pada Mei 2026 berhasil meraih indeks tertinggi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Secara umum, indeks NTP bertengger pada angka 127,73.
Di waktu yang sama, NTP Tanpa Perikanan pada Mei 2026 juga merangkak naik ke level 128,49.
Angka NTP Tanpa Perikanan tersebut melonjak sangat signifikan dibandingkan dengan rekor sebelumnya yang pernah menyentuh posisi 126,11 pada Desember 2025.
