APG Gunakan Metode Design and Build di Proyek Gedung Presisi 6

Penandatanganan kontrak Gedung Presisi 6 menjadi bukti kontribusi ADHI Karya dalam penyediaan fasilitas negara yang modern untuk Kortastipidkor dan Divkum. (foto: dok. Adih Karya)

JAKARTA – PT Adhi Karya (Persero) Tbk (“ADHI”) melalui anak usahanya, PT Adhi Persada Gedung (APG), secara resmi menandatangani kontrak pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang bangun (design and build) untuk proyek Pembangunan Gedung Presisi 6 yang diperuntukkan bagi Satuan Kerja Kortastipidkor dan Divkum Polri.

Proyek ini mencakup pembangunan gedung setinggi 7 lantai dengan ruang lingkup pekerjaan terintegrasi mulai dari tahap perencanaan, pengembangan desain, hingga pelaksanaan konstruksi dan serah terima pekerjaan.

Fasilitas yang dibangun dirancang untuk mendukung fungsi operasional, koordinasi, serta pelayanan di lingkungan Kortastipidkor dan Divkum Polri.

Baca Juga

Seminar Nasional BPD: Peran Strategis BPD di Tengah Penurunan TKD

Sebagai kontraktor, APG melaksanakan pekerjaan dengan pendekatan design and build yang mengintegrasikan proses perencanaan dan konstruksi secara menyeluruh, guna memastikan efisiensi waktu, kualitas hasil, serta koordinasi lintas disiplin yang optimal.

Penandatanganan kontrak ini dilakukan antara Pejabat Pembuat Komitmen Slog Polri Kombes POLRI Sandi Alfadien Mustofa, S.I.K., M.H. dengan Direktur Utama APG (Plt.) Hanif Setyo Nugroho sebagai pelaksana pekerjaan.

“Kami berkomitmen untuk melaksanakan proyek ini dengan standar kualitas terbaik, ketepatan waktu, serta penerapan prinsip keselamatan dan tata kelola yang baik. Pembangunan merupakan bagian dari kontribusi perusahaan dalam mendukung pembangunan fasilitas negara yang mendukung peningkatan kinerja institusi Polri dalam menjalankan tugasnya kepada Masyarakat,” ungkap Direktur Utama APG (Plt.), Hanif Setyo Nugroho menyampaikan.

Sebagai bagian dari ADHI Karya, APG terus berkomitmen menghadirkan solusi konstruksi yang andal dan berkelanjutan.

Melalui pembangunan Gedung Presisi 6 ini, diharapkan dapat terwujud fasilitas kerja yang representatif dan mendukung efektivitas penanganan tugas strategis, khususnya dalam bidang penegakan hukum dan pelayanan publik.