Komisi X DPR Tegaskan MBG Tidak Pangkas Anggaran Pendidikan dan Dorong Kesejahteraan Guru

Komisi X DPR Tegaskan MBG Tidak Pangkas Anggaran Pendidikan dan Dorong Kesejahteraan Guru

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani memastikan bahwa pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengganggu alokasi anggaran pendidikan yang dikelola oleh kementerian di bidang pendidikan. Pernyataan ini disampaikan Lalu dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu 21 Februari 2026, merespons berbagai kekhawatiran publik terkait potensi pengaruh program MBG terhadap anggaran pendidikan nasional.

Konteks Isu: MBG dan Anggaran Pendidikan

Program MBG, yang dicanangkan sebagai inisiatif untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi bagi pelajar di seluruh Indonesia, sempat menjadi sorotan setelah sejumlah pihak mempertanyakan apakah skema pendanaannya menekan anggaran pendidikan formal. Hal ini memicu perdebatan publik dan bahkan gugatan dari kelompok tertentu yang menilai porsi anggaran pendidikan bisa tergerus untuk mendanai program tersebut.

Baca Juga

Kemenag Tegaskan Dana Zakat Tak Boleh Dipakai untuk Program Makan Bergizi Gratis

Menanggapi kekhawatiran itu, Lalu menegaskan melalui serangkaian rapat kerja antara Komisi X DPR RI dan kementerian terkait bahwa sekurangnya kekhawatiran tersebut tidak beralasan. Dalam rapat-rapat tersebut dipastikan bahwa anggaran pelaksanaan MBG terpisah dari anggaran kementerian pendidikan yang menjadi tanggung jawab utama penyelenggaraan layanan pendidikan negara.

MBG Tidak Mengurangi Dana Pendidikan, Malah Ada Penambahan

Menurut Lalu, jika dilihat secara keseluruhan dalam APBN 2026, justru terdapat penambahan anggaran pendidikan melalui skema Anggaran Belanja Tambahan (ABT). Pemerintah, melalui instruksi Presiden Prabowo Subianto, disebutkan menambah alokasi anggaran untuk sejumlah kementerian pendidikan, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta Kementerian Kebudayaan.

Penambahan anggaran tersebut, menurut Lalu, difokuskan pada kebutuhan yang menjadi prioritas dalam dunia pendidikan, seperti peningkatan sarana dan prasarana sekolah, penguatan mutu pendidikan, serta peningkatan kesejahteraan guru di seluruh tingkat pendidikan. Ini sekaligus menjadi landasan bagi Komisi X DPR RI untuk menyatakan dukungan terhadap keberlanjutan program MBG.

Peran MBG dalam Pendidikan Karakter Siswa

Selain membantah dugaan pengurangan anggaran pendidikan, dalam rapat kerja Komisi X DPR RI disebutkan bahwa para pejabat kementerian di bidang pendidikan juga melihat MBG sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan karakter siswa. Makanan yang lebih bergizi dan berkualitas dinilai mampu mendukung pembelajaran yang lebih efektif dan membantu pencapaian tujuan program pendidikan nasional, termasuk program ketujuh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bernama “Indonesia Hebat”.

Pernyataan ini penting untuk menunjukkan bahwa MBG bukan semata soal penyediaan makanan bagi siswa, tetapi juga dilihat sebagai bagian dari strategi menciptakan generasi yang sehat dan produktif melalui dukungan pola konsumsi yang lebih baik di lingkungan sekolah.

Kesejahteraan Guru Tetap Menjadi Sorotan Utama

Dalam penegasan sikapnya, Lalu juga menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, terutama guru. Ia menyatakan bahwa meskipun anggaran pendidikan secara keseluruhan meningkat, kesejahteraan guru tetap menjadi faktor utama yang harus menjadi prioritas kebijakan pemerintah dan DPR. Hal ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen menjaga kualitas pendidikan nasional.

Fokus pada kesejahteraan guru ini juga menjadi jawaban atas kritik yang mengatakan bahwa sumber daya manusia di sektor pendidikan, terutama guru honorer, masih membutuhkan perhatian dan pendanaan yang lebih baik agar kualitas pengajaran dan pembelajaran di sekolah dapat meningkat secara signifikan.

Respons Publik dan Konflik Hukum

Di tengah pernyataan tersebut, dalam beberapa hari terakhir muncul gugatan dari sejumlah guru honorer ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait MBG, dengan argumentasi bahwa program ini menggunakan dana anggaran pendidikan secara tidak tepat. Namun, menurut anggota Komisi X DPR RI, hingga saat ini belum terbukti bahwa program MBG benar-benar memakai anggaran pendidikan kementerian secara langsung. Mereka menilai gugatan tersebut perlu dilihat kembali dari aspek yuridisnya karena program MBG hadir melalui mekanisme APBN yang terpisah.

Isu ini memunculkan diskusi lebih luas di kalangan publik mengenai fungsi anggaran pendidikan dan bagaimana interpretasi pos-pos anggaran di dalam APBN. Untungnya, Lalu bersama Komisi X DPR RI mencoba menenangkan suasana dengan menegaskan bahwa program MBG justru turut mendukung tujuan pendidikan nasional bila dilihat dari hasil dan tujuan jangka panjangnya.

Peluang dan Tantangan ke Depan

Ke depan, Komisi X DPR RI mengajak semua pihak untuk melihat program MBG sebagai bagian dari upaya terpadu meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, tanpa mengorbankan anggaran pokok pendidikan. Tantangan terbesarnya kini adalah memastikan implementasi MBG berjalan efektif, transparan dan tidak mengganggu fungsi utama anggaran pendidikan yang selama ini menjadi tulang punggung penyelenggaraan layanan pendidikan di seluruh negeri.

Dengan demikian, menurut Komisi X DPR RI, kekhawatiran tentang gangguan anggaran pendidikan akibat MBG dapat diminimalisir apabila komunikasi antara pemerintah, DPR, dan publik terus berjalan secara terbuka dan berdasarkan data yang jelas serta akurat.