JAKARTA— Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kembali menegaskan bahwa proses merger atau penggabungan sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor karya ditargetkan rampung pada semester II 2026. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan gol yang sempat mundur dari target sebelumnya.
Rencana ini mendapat sorotan luas sebab melibatkan sejumlah BUMN besar yang selama ini menjadi tulang punggung industri konstruksi nasional. Di tengah berbagai tantangan finansial dan tata kelola, merger dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan konsolidasi aset negara.
Alasan Penundaan dan Target Penyelesaian 2026
Baca JugaDanantara Dorong Pabrik Slab Krakatau Steel Demi Kurangi Impor Baja Nasional
Rencana merger BUMN Karya awalnya ditargetkan selesai pada akhir 2025. Namun, menurut pejabat terkait, proses tersebut tidak bisa dipaksakan karena berbagai tahapan due diligence dan penyehatan laporan keuangan membutuhkan waktu.
Kepala BPI Danantara, Dony Oskaria, menyampaikan bahwa kunci pencapaian merger adalah menyelesaikan proses pembenahan fundamental dahulu. “Setelah seluruh tahapan ini selesai, barulah konsolidasi usaha melalui merger dapat dilakukan,” ujar Dony ketika ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Penundaan ini juga mencerminkan kondisi beberapa BUMN karya yang masih berjuang menghadapi beban utang dan tantangan likuiditas, sehingga perlu diselesaikan secara menyeluruh agar merger tidak menghasilkan entitas baru yang bermasalah sejak awal.
Tahapan Fundamental: Persiapan yang Diprioritaskan
Menurut penjelasan dari pejabat Danantara, proses menuju merger telah melalui beberapa tahapan awal:
Pembenahan Laporan Keuangan (Impairment):
Proses penyesuaian nilai aset agar mencerminkan nilai wajar, sebelum digabungkan dalam satu entitas yang lebih besar.
Restrukturisasi Bisnis:
Termasuk penataan ulang beban utang dan restrukturisasi unit usaha yang dinilai kurang efisien, sehingga entitas siap untuk konsolidasi skala besar.
Konsolidasi Usaha:
Tahap terakhir sebelum merger adalah menyelaraskan strategi dan operasional perusahaan agar smooth transition dapat dilakukan.
“Proses ini bukan sekadar penggabungan nama, tetapi paduan sinergis dari strategi dan tata kelola yang sehat,” jelas Dony.
Siapa Saja BUMN yang Terlibat?
Rencana merger mencakup tujuh perusahaan BUMN karya terbesar di Indonesia:
PT Hutama Karya (Persero)
PT Waskita Karya (Persero) Tbk
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT PP (Persero) Tbk
PT Brantas Abipraya (Persero)
PT Nindya Karya (Persero)
Ketujuh perusahaan ini selama ini menjadi pemain penting dalam proyek-proyek infrastruktur nasional, baik jalan tol, jembatan, bandara, maupun fasilitas publik lainnya. Konsolidasi diharapkan akan menciptakan entitas yang lebih efisien, kuat secara modal, serta lebih kompetitif di pasar domestik dan internasional.
Tantangan Besar: Evaluasi Tata Kelola dan Risiko Keuangan
Tantangan terbesar dalam proses merger ini bukan hanya legal paperwork, tetapi juga evaluasi risiko finansial dan tata kelola perusahaan. Beberapa BUMN karya selama ini menghadapi tantangan likuiditas yang signifikan, termasuk utang besar dan obligasi yang harus ditangani sebelum penggabungan.
Direktur Utama PT PP Tbk, Novel Arsyad, pernah mengungkap bahwa dari sisi kesiapan internal, perusahaan baru sekitar 40–50 persen siap menjalani proses merger karena kompleksitas kajian aspek pasar, legal, hingga risiko bisnis.
Menurutnya:
“Merger tidak dapat dilakukan secara terburu-buru ... semuanya harus komprehensif.”
Pernyataan ini menjadi pengingat bahwa merger bukan sekadar penggabungan administrasi, tetapi juga transformasi yang mendalam terhadap strategi bisnis masing-masing perusahaan.
Pendapat DPR: Audit dan Tata Kelola Usai Merger
Selain target waktu penyelesaian, DPR RI juga menyoroti pentingnya audit menyeluruh dan perbaikan tata kelola pasca merger. Ketua Komisi VI DPR RI menekankan bahwa konsolidasi bukan sekadar penggabungan entitas, tetapi juga harus dilanjutkan dengan langkah-langkah yang meningkatkan keterbukaan informasi dan pengawasan internal.
Menurut DPR:
“Audit menyeluruh harus dilakukan untuk memetakan kondisi keuangan dan kewajiban secara akurat.”
Dampak gagal bayar utang dan obligasi di beberapa BUMN karya telah dirasakan oleh dana pensiun, yang kemudian menjadi salah satu alasan kuat bagi legislatif mendorong konsolidasi dan tata kelola yang lebih baik.
Potensi Dampak Jangka Panjang
Jika merger dapat terealisasi sesuai jadwal di semester II 2026, ada beberapa harapan besar yang terpatri:
Entitas BUMN Karya yang Lebih Kuat secara Finansial.
Efisiensi Operasional melalui Sinergi Skala Besar.
Peningkatan Kepercayaan Investor dan Pasar Modal.
Penguatan Daya Saing dalam Proyek Infrastruktur Nasional dan Internasional.
Namun semua ini tetap bergantung pada keberhasilan tahapan penataan awal yang sedang berjalan saat ini.
Merger BUMN Karya direncanakan rampung pada semester II 2026, setelah penundaan dari target sebelumnya akibat perlunya pembenahan keuangan dan tata kelola perusahaan. Ini adalah langkah besar pemerintah dalam memperkuat sektor konstruksi nasional melalui konsolidasi unit-unit BUMN yang strategis.
Rekomendasi
Berita Lainnya
