Anggaran Rp8 Miliar Disiapkan Jatim untuk Terangi Ribuan Rumah Prasejahtera

Anggaran Rp8 Miliar Disiapkan Jatim untuk Terangi Ribuan Rumah Prasejahtera

JAKARTA - Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kembali mempertegas komitmennya dalam menghapus ketimpangan akses energi di wilayahnya. Melalui alokasi dana yang mencapai Rp7.898.241.544—atau hampir menyentuh angka Rp8 miliar—pada tahun anggaran 2026, program elektrifikasi bagi masyarakat miskin menjadi salah satu pilar utama kebijakan sosial daerah. Langkah ini bukan sekadar mengejar angka statistik di atas kertas, melainkan sebuah misi kemanusiaan untuk memastikan setiap warga, tanpa terkecuali, dapat menikmati fasilitas dasar berupa aliran listrik di rumah mereka sendiri.

Fokus Kebijakan Sosial Melalui Program IRSR

Penyaluran bantuan ini dikemas dalam Program Instalasi Rumah Sambungan Rumah (IRSR). Berbeda dengan proyek infrastruktur pada umumnya, program ini menargetkan warga yang berada dalam kategori paling membutuhkan. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, memberikan penekanan bahwa Program IRSR adalah wujud kehadiran negara dalam kehidupan keluarga prasejahtera.

Baca Juga

Lonjakan Signifikan Harga Gas Alam di Pasar AS Menjelang Kontrak Maret

Menurut Khusnul, program ini harus dipandang sebagai kebijakan yang menyentuh akar persoalan sosial, bukan sekadar pemenuhan target administratif belaka. Anggaran besar tersebut diharapkan mampu memberikan perubahan nyata bagi kualitas hidup masyarakat, mengingat listrik merupakan penggerak utama dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari penerangan untuk anak belajar hingga penunjang usaha rumah tangga kecil.

Refleksi Keberhasilan dan Evaluasi Data Penerima

Jika melihat ke belakang, pada tahun 2025 program serupa telah berhasil menjangkau 8.283 rumah tangga di berbagai pelosok Jawa Timur. Sebaran bantuan saat itu meliputi 12 kabupaten strategis, mulai dari Trenggalek dan Tulungagung di wilayah selatan, hingga Tuban, Lamongan, dan Bangkalan di wilayah pesisir utara. Keberhasilan tahun lalu menjadi standar yang ingin dilampaui atau setidaknya dipertahankan kualitasnya pada periode 2026 ini.

Basis data yang digunakan untuk menentukan penerima manfaat sangatlah ketat. Khusnul Arif, yang juga politisi dari Partai NasDem, menjelaskan bahwa penentuan calon penerima IRSR bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada level desil 1 hingga 4. Seluruh usulan diinput melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) guna meminimalisir risiko tumpang tindih data atau penyaluran yang salah sasaran. Kriteria utamanya tetap konsisten: rumah tangga miskin yang sudah berada di jalur jaringan PLN namun belum memiliki kemampuan finansial untuk menyambung instalasi.

Paket Bantuan Lengkap: Instalasi hingga Token Gratis

Salah satu keunggulan dari Program IRSR ini adalah keberlanjutannya. Setiap rumah tangga penerima tidak hanya mendapatkan pemasangan instalasi listrik secara cuma-cuma, tetapi juga dibekali dengan token listrik awal senilai Rp300 ribu. Nilai ini dianggap sangat rasional untuk menopang kebutuhan listrik dasar, seperti pengoperasian tiga titik lampu dan satu stop kontak, selama kurang lebih enam bulan pertama.

Setelah masa bantuan token habis, diharapkan masyarakat dapat melanjutkannya secara mandiri. Tidak berhenti di situ, anggaran Rp8 miliar tersebut juga sudah mencakup biaya pemeliharaan instalasi selama satu tahun penuh. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan instalasi listrik di rumah-rumah warga. Selain itu, kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) tetap dilakukan secara berkala agar setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara benar-benar memberikan dampak yang berkelanjutan bagi penerima manfaat.

Tantangan Validasi Data dan Dorongan untuk Proaktif

Meskipun sistem sudah dirancang sedemikian rupa, tantangan di lapangan tetap ada. Khusnul Arif mengakui bahwa validitas data sering kali menjadi kendala utama karena sumber data berasal dari pemerintah kabupaten/kota masing-masing. Dinamika pembaruan data di tingkat daerah terkadang tidak berjalan secepat kebutuhan di tingkat provinsi, sehingga koordinasi antarinstansi menjadi kunci keberhasilan program ini.

Menyikapi hal tersebut, Komisi D DPRD Jatim mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Timur untuk meninggalkan pola kerja pasif. Dinas ESDM didorong untuk melakukan aksi "jemput bola" guna memastikan distribusi bantuan benar-benar proporsional di seluruh 38 kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur. Tujuannya jelas, agar keadilan sosial dalam bidang energi tidak hanya dirasakan oleh daerah tertentu saja, melainkan merata hingga ke ujung timur maupun barat provinsi.

Target Menuju Rasio Elektrifikasi Seratus Persen

Untuk tahun 2026 ini, Dinas ESDM Jatim telah memetakan target sebanyak 3.400 warga sebagai penerima manfaat baru. Jadwal pengerjaan fisik direncanakan akan mulai bergulir pada Maret atau April 2026. Proyeksi sebaran penerima bantuan mencakup daerah-daerah dengan kantong kemiskinan yang masih signifikan, seperti Pacitan dengan 400 warga, Tuban dengan 387 warga, serta Ponorogo, Trenggalek, dan Banyuwangi yang masing-masing mendapatkan jatah 300 sambungan.

Daerah lain seperti Tulungagung, Jombang, Nganjuk, dan Lamongan juga mendapatkan alokasi masing-masing 100 sambungan. Bahkan, wilayah perkotaan seperti Kota Kediri, Kota Blitar, dan Kota Probolinggo tidak luput dari perhatian dengan alokasi rata-rata 90 sambungan per wilayah. Program IRSR ini merupakan instrumen vital bagi Jawa Timur untuk menutup celah satu persen sisa rasio elektrifikasi yang saat ini berada di angka 99 persen. Dengan tuntasnya program ini, Jawa Timur berharap dapat segera mendeklarasikan diri sebagai provinsi dengan rasio elektrifikasi 100 persen dalam waktu dekat.