Pemerintah Gandeng Investor Australia Garap Puluhan Proyek Jalan Tol Strategis Terbaru
JAKARTA - Upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia terus memasuki babak baru dengan memperluas jangkauan kemitraan internasional.
Langkah strategis ini kembali dipertegas oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK) yang kini tengah menjajaki ketertarikan para pemodal dari Negeri Kanguru. Fokus utama dari kerja sama ini adalah menawarkan portofolio proyek jalan tol yang menjanjikan, guna memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Dalam forum Indonesia Economic Summit di Jakarta, pemerintah memaparkan visi besar pembangunan infrastruktur melalui pemanfaatan platform digital yang lebih transparan. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian bagi para calon investor mengenai daftar proyek yang siap dieksekusi, lengkap dengan proyeksi finansial dan skema kerja sama yang ditawarkan. Pendekatan ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan global terhadap iklim investasi di sektor konstruksi tanah air.
Baca JugaDinamika Internal Real Madrid: Isu Konflik Mencuat Akibat Eksperimen Taktik Arbeloa
Peluncuran Katalog IPFO sebagai Instrumen Transparansi Investasi Global
Sebagai bentuk keseriusan dalam mengelola portofolio proyek, pemerintah telah melakukan pembaruan sekaligus meluncurkan katalog proyek infrastruktur melalui situs resmi Infrastructure Project Facilitation Office (IPFO) pada Desember 2025. Katalog ini berfungsi sebagai "menu utama" yang menyajikan berbagai peluang investasi di sektor dasar dan transportasi.
Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Kemenko IPK, Rachmat Kaimuddin, menyampaikan bahwa pihaknya telah aktif melakukan sosialisasi kepada representasi Pemerintah Australia dan para pengusaha internasional.
“Pada Desember (2025), kita pernah bikin kegiatan untuk update katalognya. Jadi katalognya sudah kita launch di website. Tadi saya juga sempat bertemu beberapa investor potensial dari Pemerintah Australia dan beberapa pengusaha. Saya sampaikan, 'Ini katalognya, silakan mana yang tertarik',” kata Rachmat saat ditemui usai acara Indonesia Economic Summit di Jakarta.
Langkah peluncuran katalog ini mencerminkan komitmen Kemenko IPK dalam berperan sebagai penghubung antara kebutuhan investor dan proyek-proyek infrastruktur yang disiapkan oleh Pemerintah Indonesia. Tanpa informasi yang terbuka, investor sering kali mengalami kesulitan dalam memetakan prioritas pembangunan di Indonesia.
Menjembatani Kebutuhan Investor Australia Melalui Portofolio Ruas Baru
Dalam menjalankan fungsinya, Kemenko IPK memposisikan diri sebagai jembatan yang menyinkronkan ketersediaan modal internasional dengan target pembangunan nasional.
Menurut Rachmat, daftar proyek dalam katalog IPFO mencakup berbagai bidang, mulai dari jalan tol hingga infrastruktur di sektor transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa kerja sama yang ditawarkan tidak hanya terbatas pada pembangunan jalan, tetapi juga ekosistem perhubungan secara luas.
“Tugas kami kan menjembatani antara investor dan proyek. Proyeknya macam-macam, ada banyak, mulai jalan tol, ada yang berkaitan dengan perhubungan juga,” ujar dia.
Menariknya, proyek-proyek yang ditawarkan merupakan ruas jalan tol baru, bukan kelanjutan dari ruas yang sudah beroperasi. Hal ini memberikan peluang bagi investor Australia untuk terlibat sejak fase awal konstruksi, yang secara teknis menawarkan tantangan sekaligus potensi keuntungan yang lebih dinamis.
Rachmat menegaskan bahwa seluruh daftar proyek tersebut transparan dan dapat dipantau oleh siapa saja. “Ada banyak, ada berapa puluh (proyek infrastruktur) di situ,” ucap Rachmat, merujuk pada kekayaan data yang tersaji di dalam katalog IPFO tersebut.
Daftar Proyek Tol Unggulan dengan Nilai Investasi Triliunan Rupiah
Mengacu pada katalog IPFO kuartal IV 2025, terdapat beberapa proyek jalan tol yang menjadi sorotan utama karena nilai strategisnya. Proyek-proyek ini ditawarkan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (public private partnership/PPP), baik yang bersifat solicited (prakarsa pemerintah) maupun unsolicited (prakarsa badan usaha). Beberapa di antaranya meliputi:
Tol Sentul Selatan–Karawang Barat: Menjadi primadona dalam katalog ini karena membutuhkan nilai investasi paling besar dengan estimasi mencapai 2,13 miliar dolar AS. Menariknya, proyek ini menawarkan indikasi internal rate of return (IRR) ekuitas sebesar 16,27 persen, sebuah angka yang cukup kompetitif bagi manajer investasi global.
Tol Pejagan–Cilacap: Ruas ini diproyeksikan memerlukan investasi sekitar 1,62 miliar dolar AS. Saat ini, perhitungan IRR masih berlangsung guna memberikan angka yang akurat bagi para peminat.
Tol Gilimanuk–Mengwi (Segmen Pekutatan–Soka–Mengwi): Sebagai proyek yang berstatus Proyek Strategis Nasional (PSN), jalan tol di Pulau Dewata ini diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 660 juta dolar AS. Statusnya sebagai PSN memberikan jaminan lebih tinggi terkait kemudahan perizinan dan dukungan pemerintah.
Proyek-proyek tersebut dirancang untuk mengatasi hambatan logistik di koridor-koridor utama Indonesia, sekaligus membuka akses ekonomi di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
Skema Konsesi Jangka Panjang dan Bentuk Dukungan Pemerintah
Salah satu daya tarik utama dari penawaran ini adalah masa konsesi yang sangat panjang. Secara holistik, rangkaian proyek jalan tol tersebut ditawarkan dengan masa konsesi jangka panjang sekitar 40 hingga 50 tahun. Durasi ini dianggap sangat ideal bagi investor seperti Australia yang biasanya menyukai stabilitas pendapatan jangka panjang melalui aset infrastruktur.
Namun, pemerintah menyadari bahwa proyek infrastruktur skala besar tidak bisa sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta. Sejumlah proyek juga memerlukan dukungan pemerintah, khususnya dalam hal pembebasan lahan serta pembangunan awal. Dukungan ini krusial untuk memitigasi risiko investasi di tahap awal konstruksi yang sering kali menjadi hambatan utama bagi pemodal asing.
Khusus untuk proyek Tol Gilimanuk–Mengwi, tingkat pengembalian investasinya masih dalam tahap finalisasi seiring dengan penyusunan final business case. Dengan skema PPP yang matang, pemerintah berharap investor Australia dapat segera menentukan sikap untuk mengambil bagian dalam transformasi infrastruktur Indonesia di tahun 2026 ini.
Rekomendasi
Berita Lainnya
