Prabowo Paparkan Strategi Pemerintahan Indonesia Di Forum Davos 2026
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengelolaan pemerintahan Indonesia dilakukan berdasarkan standar internasional, mulai dari program sosial hingga kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Pernyataan ini disampaikan saat pidato khusus di Annual Meeting World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis sore waktu setempat.
Di hadapan para pemimpin negara, ekonom global, akademisi, dan praktisi, Presiden menekankan pentingnya tata kelola yang profesional dan transparan. Hal ini tercermin dari pembentukan Badan Pengelola Investasi Danantara yang diawasi ketat oleh para ahli terbaik.
Baca Juga
Prabowo menyebutkan, kebijakan hilirisasi, kemandirian pangan, dan energi bukan sekadar slogan, melainkan program nyata yang sudah berjalan. Upaya ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Danantara sebagai Alat Strategis Ekonomi Indonesia
Presiden menjelaskan bahwa Danantara, wealth sovereign fund Indonesia, saat ini mengelola aset senilai satu triliun dolar AS. Keberadaan lembaga ini memungkinkan Indonesia setara dengan negara maju dalam forum-forum internasional, sekaligus membuka peluang investasi global.
"Danantara dibentuk untuk membiayai dan terlibat dalam pembiayaan industri masa depan. Kami terfokus membangun industrialisasi signifikan di Indonesia," ujar Prabowo.
Selain itu, Presiden menekankan perangkat pengawas yang ketat dan pemimpin terpilih secara profesional. Ia menyebutkan rencana merampingkan jumlah BUMN yang dikelola Danantara dari 1.044 menjadi maksimum 300, dengan menekankan efisiensi dan tata kelola yang baik.
Program Prioritas Tingkatkan Kesejahteraan dan Pendidikan
Presiden memaparkan sejumlah program prioritas pemerintah yang fokus pada kesejahteraan rakyat. Di antaranya Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), Sekolah Rakyat (SR), renovasi sekolah, pembangunan sekolah unggulan terintegrasi, serta kampus baru berstandar dunia.
Program-program ini diyakini membantu memutus rantai kemiskinan dan mencetak SDM unggul. Pemerintah menekankan bahwa investasi pada kualitas pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan.
Prabowo juga menekankan pentingnya pengembangan SDM agar masyarakat mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan persaingan global. Hal ini sejalan dengan visi membangun ekonomi inklusif dan berdaya saing.
Penegakan Hukum dan Pemberantasan Praktik Ilegal
Presiden menegaskan komitmen pemerintah terhadap penegakan hukum dan pemberantasan praktik ilegal. Dalam minggu-minggu pertama pemerintahannya, sejumlah kasus penyelewengan besar ditemukan, termasuk di sektor BBM dan minyak kelapa sawit.
"Di seluruh sektor perekonomian, kami menemukan praktik ilegal yang saya sebut sebagai ‘greed economy’ atau ekonomi serakah," ujar Presiden.
Tindakan tegas dilakukan dengan penyitaan 4 juta hektare perkebunan dan tambang ilegal. Langkah ini bertujuan membersihkan praktik usaha yang merugikan negara dan masyarakat, sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat.
Transparansi dan Tata Kelola Profesional sebagai Kunci Kepercayaan
Presiden Prabowo menekankan bahwa transparansi dan tata kelola profesional menjadi fondasi penting untuk menarik investor global. Dengan penerapan standar internasional, pemerintah ingin menunjukkan bahwa Indonesia stabil, damai, dan menawarkan peluang bisnis signifikan.
Selain itu, keterlibatan tenaga ahli, termasuk ekspatriat asing dalam manajemen Danantara, memastikan praktik tata kelola global diterapkan. Hal ini bertujuan menghadirkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara.
Visi Pertumbuhan Jangka Panjang dan Industrialisasi Nasional
Prabowo memaparkan visi jangka panjang pemerintahannya, yakni membangun industrialisasi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta mengembangkan sektor hilirisasi. Strategi ini dirancang untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan mengurangi ketergantungan pada impor.
Investasi pada SDM, program sosial, hilirisasi, dan penegakan hukum menjadi paket strategi komprehensif untuk menjadikan Indonesia negara yang maju dan berdaya saing tinggi di tingkat global.
Pidato Presiden di WEF 2026 menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional sekaligus memperlihatkan komitmen pemerintah untuk pertumbuhan inklusif, penguatan industri, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Rekomendasi
Berita Lainnya
