RI Impor LPG dan Minyak dari AS Senilai Lebih dari US$10 Miliar

Foto: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengumumkan rencana pemerintah untuk meningkatkan impor liquefied petroleum gas (LPG) dan minyak dari Amerika Serikat (AS) dengan nilai di atas US$10 miliar (setara Rp168 triliun, kurs Rp16.810). Langkah ini merupakan bagian dari strategi Pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan AS, menyusul kebijakan tarif impor 32% yang diberlakukan oleh Presiden AS Donald Trump.

Pengumuman tersebut disampaikan Bahlil di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/4/2025). Menurutnya, keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mencari komoditas tambahan yang dapat diimpor dari AS guna mengurangi surplus neraca perdagangan Indonesia terhadap AS, yang saat ini berada di kisaran US$14-15 miliar berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

“Dengan penambahan impor LPG dan minyak dari AS, kami berupaya menciptakan neraca perdagangan yang lebih seimbang. Langkah ini akan memastikan hubungan dagang yang lebih harmonis dengan AS,” ujar Bahlil. Ia menegaskan bahwa penambahan impor ini tidak akan menghentikan pasokan dari negara lain seperti Singapura, Afrika, Amerika Latin, dan Timur Tengah, tetapi volume impor dari negara-negara tersebut kemungkinan akan disesuaikan.

Baca Juga

UlangTahun ke-74 Prabowo Dirayakan dengan Hadirnya Tokoh Nasional

Bahlil menjelaskan bahwa saat ini 54% kebutuhan impor LPG Indonesia berasal dari AS, dengan 4% untuk minyak. Pemerintah akan memastikan bahwa harga komoditas yang diimpor tetap kompetitif, dengan perhitungan nilai ekonomi yang cermat. “Dalam bisnis, yang terpenting adalah produk yang kita terima memiliki harga yang wajar dan kompetitif,” tambahnya.

Untuk saat ini, fokus impor tambahan dari AS hanya mencakup LPG dan minyak. Komoditas lain seperti liquefied natural gas (LNG) dan bahan bakar minyak (BBM) belum masuk dalam perhitungan karena belum ada kebutuhan mendesak.

Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan dagang yang seimbang dengan mitra global, sambil memastikan pasokan energi domestik tetap terpenuhi dengan harga yang kompetitif. Pemerintah akan terus menghitung dan mengevaluasi dampak ekonomi dari kebijakan ini untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional.

(kkz/kkz)