Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah melakukan kajian ulang terhadap program konversi motor listrik di tahun 2025. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi anggaran pemerintah yang menjadi kebijakan strategis nasional. Kendati demikian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan indikasi positif mengenai kelanjutan program tersebut meskipun soal pendanaan masih menjadi pembahasan intensif.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) di Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, mengonfirmasi bahwa pembahasan terkait anggaran program konversi kendaraan listrik masih berlangsung secara internal. "Konversi kendaraan listrik apakah masih ada atau enggak, kalau Pak Menteri [ESDM] bilang ada, tetapi anggarannya yang baru kita diskusikan, ditambah ada efisiensi," ujarnya dalam suatu wawancara pada Minggu, 16 Februari 2025.
Program ini sebelumnya dijalankan dengan mengonversi 1.000 unit sepeda motor berbahan bakar bensin menjadi motor listrik, sebagai upaya pengurangan emisi karbon. Anggaran program berasal dari dana pemerintah serta kontribusi dari pelaku usaha dalam bentuk Corporate Social Responsibility (CSR). Kementerian ESDM memberikan subsidi sebesar Rp10 juta per motor untuk konversi, sedangkan pelaku usaha, baik BUMN maupun non-BUMN, memberikan bantuan tambahan sebesar Rp5 juta per unit untuk pembelian baterai. "Kemarin dikasih insentif Rp10 juta plus dana CSR dari perusahaan sekitar Rp5 juta untuk beli baterainya, jadi ada insentif Rp15 juta," ungkap Eniya.
Pada 2023, pagu anggaran Kementerian ESDM mengalami pemangkasan signifikan, yaitu Rp1,65 triliun atau setara dengan 42,4% dari total anggaran. Pemangkasan ini membuat pagu anggaran Kementerian ESDM di 2025 turun dari Rp3,91 triliun menjadi Rp2,25 triliun. Efisiensi anggaran tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung menerangkan bahwa pemangkasan anggaran dilakukan dengan cara evaluasi menyeluruh, yang menjadi acuan pelaksanaan Inpres. "Efisiensi di ESDM telah dilakukan penelaahan dan juga untuk acuan pelaksanaan Inpers sebesar Rp1,65 triliun, meliputi belanja sumber dana rupiah murni (RM) sebesar Rp1,3 triliun, belanja yang bersumber PNBP sebesar Rp139 miliar, belanja BLU (belanja layanan umum) Rp216 miliar," kata Yuliot dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Rabu, 12 Februari 2025.
Meskipun program konversi motor listrik masih dalam tahap kajian, pemerintah berkomitmen melanjutkan upaya tersebut dengan strategi anggaran yang lebih efisien. Meski demikian, Eniya tidak menampik bahwa efisiensi anggaran menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan program tersebut. "Konversi nanti tunggu arahan pendanaannya ya pastinya akan dilanjutkan, tetapi pendanaan insentifnya apakah ada lagi atau enggak, itu yang kita belum tahu karena efisiensi anggaran," jelasnya.
Dengan ekonomi global yang semakin kompetitif dan tantangan lingkungan yang meningkat, pemerintah Indonesia melihat perlunya strategi efisiensi yang signifikan untuk memastikan keberlanjutan program-program vital, seperti konversi motor listrik. Pengurangan anggaran tidak berarti inisiatif tersebut akan berhenti, namun perlu adaptasi terhadap perubahan finansial yang mengedepankan tanggung jawab lingkungan.
Dalam waktu dekat, Kementerian ESDM di bawah arahan Menteri Bahlil, diharapkan dapat menguraikan dengan jelas langkah-langkah strategis untuk melanjutkan program konversi ini. Kementerian diminta untuk mencari mekanisme pendanaan alternatif dan efisien yang tidak hanya terbatas pada subsidi pemerintah maupun CSR, melainkan juga mencakup investasi dan kolaborasi dengan sektor swasta, serta lembaga internasional yang concern terhadap isu perubahan iklim.
Sebagai program yang berdampak langsung pada pengurangan emisi karbon, keberlanjutan konversi motor listrik menjadi krusial tidak hanya bagi lingkungan hidup tapi juga bagi daya saing ekonomi Indonesia di ranah energi baru dan terbarukan. Program ini diharapkan dapat mendorong adopsi lebih luas kendaraan listrik, memicu inovasi teknologi dalam negeri, dan menjadi salah satu langkah konkret Indonesia menuju net-zero emission di masa depan.