JAKARTA - Di tengah sorotan publik mengenai pentingnya tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat sekitar, Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Robert Joppy Kardinal, menegaskan perlunya transparansi alokasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT GAG Nikel. Berlokasi di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, kegiatan penambangan perusahaan ini menjadi pusat perhatian terkait dampaknya terhadap masyarakat lokal.
Tuntutan Transparansi CSR: Lebih dari Sekadar Kewajiban
Robert Joppy Kardinal menyatakan kekhawatirannya terkait dugaan ketidakjelasan alokasi dana CSR PT GAG Nikel. "Soal keterbukaan tentang dana CSR ini harus dibuka transparan. Karena patut diduga, alokasi dan penggunaan dana CSR ini tidak sesuai fakta di lapangan,” ungkap Robert di Kompleks Parlemen, Rabu (5/2).
Menurutnya, program CSR perusahaan seharusnya memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat sekitar. Namun, keluhan yang diterimanya menunjukkan bahwa tujuan tersebut mungkin belum tercapai sepenuhnya.
Sebagai informasi, CSR adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, perusahaan diwajibkan menyisihkan 2 hingga 4 persen dari keuntungan bersih mereka untuk CSR.
Dampak Ketidaktransparanan: Risiko Sosial dan Ekonomi
Kurangnya transparansi dalam alokasi dana CSR tidak hanya menimbulkan masalah etik tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial. Masyarakat yang merasa tidak merasakan manfaat dari keberadaan industri berisiko kehilangan kepercayaan, yang bisa berdampak buruk pada stabilitas sosial di daerah tersebut. Apalagi, bila pengalokasian dana CSR jauh dari harapan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, atau kesehatan, hal ini dapat memicu ketidakpuasan yang meluas.
RK juga menyoroti pentingnya keseriusan PT GAG Nikel dalam mempertahankan ekonomi berkelanjutan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan. Norma-norma ini, menurutnya, adalah komitmen yang harus dipegang teguh oleh setiap perusahaan besar di Indonesia, guna membangun lingkungan yang lebih baik.
CSR, Komitmen Multipihak, dan Tuntutan Lokal
Lebih lanjut, Robert menyayangkan minimnya kontribusi tampak dari PT GAG Nikel terhadap pembangunan ekonomi masyarakat. Semestinya, komitmen ini tidak hanya berupa kewajiban korporat semata, tetapi juga wujud ketulusan perusahaan dalam mendukung pembangunan lokal.
Setiap daerah memiliki peraturan tentang persentase besar dana CSR yang disisihkan, meski tidak boleh melebihi 4 persen dari keuntungan perusahaan, Robert menekankan perlunya kolaborasi antara perusahaan dan pemerintahan lokal dalam menetapkan prioritas alokasi dana tersebut.
Pendapat Para Pakar dan Pemerintah
Pakar tata kelola perusahaan menilai bahwa isu transparansi dan pelibatan masyarakat dalam program CSR harus mendapat perhatian serius. Menurut mereka, dialog dan keterbukaan antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah adalah kunci keberhasilan implementasi CSR.
Pemerintah daerah diharapkan ikut bersuara dalam meningkatkan transparansi ini. Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan perusahaan dapat memastikan bahwa dana CSR dialokasikan secara tepat.
Langkah Apa yang Perlu Diambil Selanjutnya?
Untuk mengatasi isu ini, Robert Joppy Kardinal menyarankan beberapa langkah konkret. Pertama, diperlukan audit independen terhadap penggunaan dana CSR PT GAG Nikel agar sesuai dengan laporan yang terpublikasi. Kedua, meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan program CSR. Terakhir, penting untuk mengadakan pertemuan rutin antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah untuk membahas evaluasi dan peningkatan program ya.