JAKARTA - Transformasi pembangunan permukiman di Indonesia kini memasuki babak baru.
Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan bahwa penataan kawasan permukiman bukan sekadar memperindah lingkungan fisik, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung agenda besar Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Astacita.
Fokus utama diarahkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemerataan pembangunan dari desa, hingga penciptaan peluang ekonomi baru.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menyampaikan bahwa penataan kawasan menjadi strategi konkret untuk memperluas akses layanan dasar masyarakat.
“Melalui penataan kawasan, kita memastikan layanan dasar seperti air minum, sanitasi, dan ruang publik benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pembangunan ini juga membuka peluang ekonomi baru, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung agenda nasional pengentasan kemiskinan,” ujar Dody.
Menurut Dody, pembangunan infrastruktur permukiman kini diarahkan lebih holistik. Tujuannya bukan hanya menata ruang, tetapi juga membangun ketahanan sosial ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput.
Ia menekankan bahwa setiap kawasan yang ditata akan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi lokal, sehingga masyarakat tidak sekadar menjadi penerima manfaat, tetapi juga pelaku pembangunan.
Bagian dari Astacita: Membangun dari Desa dan Dari Bawah
Program penataan kawasan permukiman merupakan wujud nyata implementasi Astacita Presiden Prabowo, yang salah satu poin utamanya menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah.
Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata sekaligus menghapus kesenjangan antarwilayah.
Melalui pendekatan kolaboratif dan berbasis kebutuhan masyarakat, Kementerian PU berkomitmen mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Pembangunan kawasan tak lagi dilakukan secara seragam, tetapi disesuaikan dengan karakteristik daerah, potensi ekonomi, dan kebutuhan sosial masyarakat setempat.
“Pembangunan infrastruktur permukiman tidak hanya memperbaiki lingkungan fisik, tetapi juga memperkuat ketahanan masyarakat. Kami ingin setiap proyek penataan kawasan memberikan dampak sosial dan ekonomi langsung,” kata Dody.
Tujuh Kawasan Strategis Jadi Fokus Penataan Tahun 2025
Sepanjang tahun 2025, Kementerian PU melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya melaksanakan program penataan kawasan permukiman di tujuh lokasi strategis. Program ini mencakup berbagai konteks mulai dari kawasan kumuh, kawasan wisata, hingga kawasan industri dan relokasi bencana.
Ketujuh lokasi tersebut adalah:
Kawasan Medan Belawan Bahari (Kota Medan)
Kawasan Permukiman Pulau Penyengat (Kota Tanjungpinang)
Kawasan Tanjung Banun (Kota Batam)
Kawasan Panjunan (Kota Cirebon)
Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang (Sulawesi Utara)
Kawasan Bahodopi (Kabupaten Morowali)
Kawasan Lelilef Waibulan (Kabupaten Halmahera Tengah)
Masing-masing kawasan tersebut memiliki pendekatan pembangunan yang disesuaikan dengan tantangan lokal dan visi nasional yang lebih besar: memperkuat ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan tempat tinggal warga.
Pulau Penyengat: Warisan Budaya yang Dihidupkan Kembali
Salah satu proyek yang mendapat sorotan publik adalah Penataan Kawasan Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Kawasan ini dikenal sebagai cagar budaya nasional dan destinasi wisata sejarah Melayu yang sarat nilai historis.
Kementerian PU melalui Ditjen Cipta Karya melakukan berbagai intervensi, seperti penataan jalan lingkungan, perbaikan drainase, pembangunan plaza penyambut dan pelataran balai adat, serta memperindah kawasan dengan lanskap, storytelling, dan karya seni lokal.
Dengan investasi senilai Rp36,98 miliar, proyek ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik wisata sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga Pulau Penyengat.
Belawan Bahari dan Batam: Sinergi Pesisir dan Kota Industri
Proyek lainnya yang tak kalah penting adalah Penataan Kawasan Medan Belawan Bahari di Sumatera Utara. Fokus utamanya adalah pengendalian banjir rob dan peningkatan kualitas lingkungan pesisir.
Melalui normalisasi drainase, pembangunan reservoir air minum, serta penyediaan ruang terbuka publik, kawasan ini diarahkan menjadi lingkungan pesisir yang sehat dan produktif.
Program senilai Rp18,89 miliar ini juga diharapkan dapat menekan angka penyakit akibat genangan dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap perubahan iklim.
Sementara itu, di Kota Batam, penataan Kawasan Tanjung Banun menjadi bagian penting dari penanganan relokasi masyarakat terdampak proyek Rempang Eco City.
Kementerian PU membangun infrastruktur dasar di atas lahan seluas 36,77 hektare, mencakup jalan lingkungan, drainase, penerangan jalan umum (PJU), jaringan air bersih, TPS-3R (sanitasi), ruang publik, hingga fasilitas kesehatan berupa puskesmas pembantu.
Total anggaran dari Ditjen Cipta Karya mencapai Rp164,78 miliar, yang diharapkan mampu menciptakan lingkungan hunian baru yang tertata dan inklusif.
Relokasi dan Penguatan Kawasan Industri di Timur Indonesia
Tak hanya berfokus di wilayah barat, Kementerian PU juga memberi perhatian besar bagi wilayah timur Indonesia. Salah satunya melalui pembangunan Hunian Relokasi Bencana Gunung Ruang di Sulawesi Utara.
Di atas lahan 11,85 hektare, dibangun 287 unit hunian tetap, fasilitas sosial, sekolah, tempat ibadah, taman bermain, dan lapangan serbaguna dengan total nilai pekerjaan Rp115,92 miliar. Proyek ini menunjukkan kepedulian pemerintah terhadap pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana.
Selain itu, penataan Kawasan Bahodopi (Morowali) dan Lelilef Waibulan (Halmahera Tengah) diarahkan untuk memperkuat kawasan industri nikel di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.
Melalui pembangunan jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka publik, serta sentra UMKM, program ini bertujuan menciptakan keseimbangan antara aktivitas industri dan peningkatan kesejahteraan warga di sekitarnya.
Membangun Permukiman, Membangun Ketahanan Nasional
Program penataan permukiman yang dijalankan Kementerian PU tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.
Melalui kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, pembangunan kawasan diharapkan menjadi penggerak ekonomi baru yang sejalan dengan semangat Astacita Presiden Prabowo: membangun Indonesia dari bawah, untuk semua.
“Setiap penataan kawasan harus menghadirkan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat. Itu esensi dari pembangunan infrastruktur yang inklusif,” tutup Menteri PU Dody Hanggodo.