JAKARTA - Pemerintah terus memperkuat daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi nasional dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan Rakyat (BLT Kesra).
Program ini akan mulai disalurkan pada Senin, 20 Oktober 2025, dengan besaran bantuan sebesar Rp900.000 untuk tiga bulan terakhir tahun ini, yakni Oktober, November, dan Desember.
Bantuan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, terutama di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Menariknya, BLT Kesra tidak menggantikan bansos reguler, melainkan menjadi tambahan dukungan di luar program yang selama ini dijalankan Kementerian Sosial (Kemensos).
Artinya, masyarakat penerima tetap akan mendapatkan manfaat dari program lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Pemerintah menargetkan 35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk program ini, atau sekitar 140 juta jiwa berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Sasaran utamanya adalah masyarakat pada desil 1 hingga 4, yakni kelompok warga dengan tingkat kesejahteraan terendah hingga pas-pasan.
Penyaluran Bantuan Melalui Bank dan PT Pos Indonesia
Penyaluran BLT Kesra akan dilakukan melalui dua jalur utama: bank-bank Himbara (Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI) serta PT Pos Indonesia. Dengan mekanisme ganda ini, pemerintah berharap distribusi dana berjalan cepat, transparan, dan tepat sasaran, terutama di daerah-daerah yang memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan.
Selain memperkuat daya beli, bantuan tunai ini juga diharapkan dapat membantu keluarga penerima manfaat untuk memenuhi kebutuhan dasar menjelang akhir tahun, terutama kebutuhan pangan, pendidikan anak, serta kesehatan.
Program ini merupakan kelanjutan dari berbagai bentuk bantuan sosial yang digulirkan pemerintah sejak pandemi, dengan tujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat ketahanan sosial.
Pemerintah memastikan seluruh data penerima bantuan berasal dari DTSEN, yang telah diperbarui secara berkala untuk menjamin akurasi dan keadilan dalam distribusi bantuan. Data ini dihimpun oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah untuk memastikan setiap keluarga yang berhak tidak tertinggal dari sistem.
Langkah Mudah Mengecek Penerima BLT Kesra
Pemerintah juga mempermudah masyarakat dalam mengecek status penerimaan bantuan. Pengecekan dapat dilakukan secara daring melalui dua cara, yaitu situs resmi Kementerian Sosial dan aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh di Play Store maupun App Store.
Melalui situs https://cekbansos.kemensos.go.id, warga cukup mengisi data wilayah seperti provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan, kemudian menuliskan nama sesuai KTP. Setelah mengisi kode captcha dan menekan tombol “Cari Data”, sistem akan menampilkan hasil pencarian berupa nama penerima, jenis bantuan, serta periode pencairan.
Sementara itu, bagi masyarakat yang lebih nyaman menggunakan ponsel, aplikasi Cek Bansos menyediakan fitur serupa. Setelah login atau membuat akun baru, pengguna dapat memilih menu “Cek Bansos” lalu memasukkan data sesuai identitas. Jika terdaftar, akan muncul informasi lengkap mulai dari nama penerima, jenis bantuan, usia, hingga status pencairan.
Langkah digitalisasi ini dilakukan agar masyarakat bisa mengakses informasi secara cepat, mudah, dan transparan, tanpa perlu mendatangi kantor desa atau dinas sosial. Selain itu, sistem daring ini membantu pemerintah mengurangi risiko penyaluran ganda serta meningkatkan efisiensi data penerima.
Kriteria Penerima Berdasarkan Desil Kesejahteraan
Penentuan penerima BLT Kesra mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang membagi penduduk berdasarkan tingkat kesejahteraan dalam sepuluh desil. Program ini menyasar warga di desil 1 hingga 4, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan rendah dan tergolong miskin serta rentan miskin.
DTSEN mendefinisikan desil 1 sebagai 10 persen masyarakat dengan kondisi ekonomi terendah atau kategori miskin ekstrem. Desil 2 hingga 4 mencakup kelompok miskin dan hampir miskin yang masih memerlukan dukungan finansial dari pemerintah.
Secara lebih rinci, desil 1 dikategorikan sebagai masyarakat sangat miskin, desil 2 sebagai miskin, desil 3 sebagai hampir miskin, dan desil 4 sebagai kelompok pas-pasan. Adapun desil 5 hingga 10 dianggap sudah memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik sehingga tidak termasuk dalam target penerima bantuan kali ini.
Dengan sistem berbasis desil, pemerintah memastikan distribusi bantuan lebih terarah dan proporsional, sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat segera menerima manfaatnya.
Selain itu, pendekatan berbasis data ini memperkuat upaya pemerintah dalam mengintegrasikan program kesejahteraan secara nasional, menghindari tumpang tindih, serta memastikan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.
Komitmen Pemerintah Menjaga Ketahanan Sosial
Penyaluran BLT Kesra menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas ekonomi rakyat dan ketahanan sosial nasional. Dengan tambahan bantuan tunai menjelang akhir tahun, diharapkan konsumsi rumah tangga tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah tidak melambat.
Selain memperkuat daya beli masyarakat, kebijakan ini juga mendukung strategi jangka panjang pemerintah untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial berbasis data tunggal yang lebih akurat.
Kemenko PMK dan Kemensos terus memperbarui basis data DTSEN agar dapat digunakan lintas program, seperti PKH, BPNT, dan bantuan-bantuan lainnya di masa mendatang. Dengan demikian, sistem bantuan sosial di Indonesia dapat berjalan lebih efisien, transparan, dan menyentuh lapisan masyarakat yang tepat.
Penyaluran BLT Kesra Rp900 ribu ini menunjukkan komitmen nyata pemerintah dalam memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dari lapisan bawah masyarakat.