Proyeksi Harga BBM Non-Subsidi September 2026 dan Peluang Turunnya

JAKARTA – Peluang penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi pada September 2026 diprediksi tetap terbuka, walau pergerakannya diperkirakan cukup terbatas. Penyesuaian harga secara periodik ini harus selalu memperhitungkan dinamika harga minyak mentah global dan fluktuasi nilai tukar rupiah.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Muhammad Ishak Razak menilai, peluang penurunan harga BBM nonsubsidi di SPBU pada bulan depan relatif kecil. Penyebabnya, variabel pembentuk harga jual sepanjang Agustus 2026 tidak mengalami penurunan yang terlampau signifikan.

"Ruang penurunan harga BBM pada September 2026 masih ada, tetapi terbatas dan hanya berlaku untuk produk non subsidi," ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Ishak memaparkan, penyesuaian tarif BBM tak cuma merujuk pada Indonesian Crude Price (ICP), melainkan turut memperhitungkan MOPS/Argus serta nilai tukar rupiah. Rata-rata harga minyak pada Agustus yang berbeda ketimbang periode terdahulu berpotensi menaikkan biaya pengadaan bahan bakar dalam rupiah.

"Masalahnya, rata-rata harga minyak pada Agustus justru lebih tinggi dibanding Juli, sementara penguatan rupiah relatif terbatas. Secara keseluruhan, biaya pengadaan BBM dalam rupiah masih berpotensi naik sekitar 4%–7% dibanding bulan sebelumnya," jelasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Berdasarkan kalkulasi itu, Ishak menyebut opsi penyesuaian yang paling memungkinkan diambil badan usaha yaitu mempertahankan harga atau menurunkan tarif dalam rentang yang amat tipis. Di sisi lain, banderol BBM bersubsidi semisal Pertalite dan Biosolar diproyeksikan tak bakal berubah sampai penghujung tahun.

"Karena itu, skenario yang paling realistis adalah harga BBM non subsidi cenderung tetap ataupun jika turun penurunannya sangat tipis, sekitar Rp 0–Rp 300 per liter. Sementara itu, Pertalite dan Biosolar akan cenderung tetap karena harga subsidi telah ditetapkan hingga akhir 2026," kata Ishak sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Dari sudut pandang ekonomi energi, Ishak berpendapat langkah paling rasional untuk pemerintah saat ini ialah membiarkan BBM nonsubsidi bergerak mengikut formula keekonomian, sembari konsisten mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan ini dinilai krusial guna menjaga keseimbangan beban fiskal APBN tanpa mengganggu stabilitas inflasi nasional.

"Menurunkan Pertalite dan Solar saat ini justru berisiko memperbesar beban subsidi dan kompensasi yang sudah tinggi serta kurang tepat sasaran. Di sisi lain, inflasi masih berada dalam rentang sasaran Bank Indonesia, sehingga belum ada urgensi untuk melakukan intervensi harga secara agresif," imbuhnya sebagaimana dilansir dari berita sumber.