Tim Investigasi Dibentuk untuk Tinjau Dampak Pertambangan PT MMI: DPRD Kalsel Berdiri Bersama Masyarakat
- Senin, 03 Maret 2025

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) baru-baru ini mengadakan pertemuan penting antara PT Merge Mining Industri (MMI) dan warga Desa Rantau Bakula, Kabupaten Banjar. Rapat yang berlangsung intens ini dipimpin oleh Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Apt. Mustaqimah, S.Farm., M.Si., dengan partisipasi Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H. Kartoyo, S.M.
Dalam rapat tersebut, berbagai keluhan warga terkait dampak aktivitas pertambangan PT MMI menjadi fokus utama. Masalah-masalah tersebut meliputi pencemaran air bersih, keretakan bangunan rumah, kebisingan berlebih, hingga peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan penyakit kulit di kalangan warga.
Pencemaran Air dan Dampak Kesehatan
Warga setempat, Muliadi, menyuarakan kekhawatiran tentang kualitas air di desanya yang semakin memburuk. "Kami sulit mendapatkan air bersih. Air sumur mulai keruh, dan banyak warga yang mengeluhkan gatal-gatal setelah menggunakannya," ungkap Muliadi. Kondisi ini memicu kekhawatiran besar karena air bersih merupakan kebutuhan dasar yang tidak bisa diabaikan.
Menanggapi aduan ini, Yudha Ramon, Direktur Utama PT MMI, memaparkan langkah-langkah yang telah diambil oleh perusahaan. Melalui slide PowerPoint, Yudha menjelaskan, "Kami sudah menyediakan fasilitas air bersih bagi warga di beberapa RT sebagai bentuk kepedulian kami,” katanya. Namun, aneka masalah seperti keretakan rumah dan kesehatan masyarakat tetap menjadi sorotan yang perlu perhatian khusus.
Teknik Pertambangan dan Kebisingan
Isu keretakan bangunan warga dikaitkan dengan aktivitas penambangan PT MMI. Yudha menjelaskan bahwa perusahaan mereka tidak menggunakan metode blasting yang biasa menimbulkan getaran. "Tambang kami menggunakan metode underground mining, yang seharusnya tidak berdampak signifikan terhadap bangunan di pemukiman warga," jelas Yudha. Namun, ia juga menyebut adanya perusahaan tambang lain di sekitar lokasi yang menggunakan metode blasting, yang mungkin menjadi sumber masalah.
Selain itu, kebisingan dari kegiatan pertambangan dipastikan tidak melampaui ambang batas. “Kami sudah melakukan uji kebisingan, hasilnya masih dalam batas aman,” tegas Yudha setelah menyebut hasil pengujian dari Badan Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BPSJI) Banjarbaru yang menunjukkan angka 53,6 dB, jauh di bawah standar baku mutu nasional 85 dB.
Keseimbangan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, Apt. Mustaqimah, menyampaikan pentingnya mengawasi aktivitas pertambangan agar tidak merugikan warga. “Kami meminta semua pihak memastikan aktivitas pertambangan ini diawasi dengan ketat. Jangan sampai ada dampak buruk yang dirasakan masyarakat,” tegasnya. Sementara klarifikasi dari PT MMI menunjukkan usaha memperhatikan lingkungan, suara warga tetap tidak boleh diabaikan.
Senada dengan Mustaqimah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Kartoyo menegaskan bahwa harus ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. "Kami ingin ada keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan. Masyarakat harus tetap mendapatkan hak-haknya,” ujarnya. Kartoyo menekankan posisi DPRD yang berdiri bersama masyarakat sambil tetap menghormati perusahaan yang beroperasi secara hukum. Dengan adanya investigasi langsung, diharapkan seluruh permasalahan dapat terurai secara jelas. "Sejatinya, dengan hadirnya investor dan perusahaan di Kalsel, masyarakat harus ikut merasakan manfaatnya, bukan sebaliknya."
Pencarian Solusi dan Harapan Masyarakat
Dalam konteks ini, terbentuknya tim investigasi diharapkan dapat meneliti lebih jauh dampak ril dari aktivitas pertambangan PT MMI. Dengan pemantauan dan penelitian lebih lanjut, langkah-langkah perbaikan dapat dijalankan demi kesejahteraan bersama. Harapan terbesar masyarakat adalah agar terdapat solusi yang dapat mendamaikan konflik antara aktivitas ekonomi dan dampak sosial lingkungan.
Pertemuan ini menandai langkah awal menuju dialog yang lebih konstruktif antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan dalam menciptakan keberlanjutan dan keseimbangan di daerah yang berharga ini. Kesejahteraan masyarakat tidak hanya tergantung pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada bagaimana mereka hidup berdampingan dengan lingkungan yang sehat dan terjaga. Dengan demikian, investigasi ini menjadi sangat penting untuk menemukan fakta dan memberikan keadilan bagi semua pihak terkait.

Regan
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Berita Lainnya
Terpopuler
1.
Mobil Listrik Mercedes AMG GT XX Pecahkan Rekor
- 06 September 2025
2.
Libur Maulid, Puncak Bogor Ramai Kendaraan
- 06 September 2025
3.
Praktis Daftar Visa Waiver Jepang Online
- 06 September 2025
4.
Cara Mencairkan Dana BPJS Ketenagakerjaan Praktis
- 06 September 2025
5.
Praktis Cek Jadwal Kapal Pelni Nggapulu September 2025
- 06 September 2025