Hutama Karya

Penggeledahan Bareskrim Polri di Kantor Hutama Karya: Upaya Penuntasan Kasus Korupsi Berproyek

Jumat, 21 Februari 2025

JAKARTA - Kantor PT Hutama Karya (Persero) yang berlokasi di Cawang, Jakarta Timur, baru-baru ini didatangi oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Penggeledahan ini dilakukan sebagai bagian dari penyelidikan atas dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan proyek pengembangan dan modernisasi PG Djatiroto PTPN XI Terintegrasi Engineering, Procurement, Construction and Commissioning Tahun 2016 yang berlokasi di Lumajang, Jawa Timur.

Adanya penggeledahan ini menarik perhatian publik, mengingat Hutama Karya adalah salah satu perusahaan besar dalam sektor konstruksi di Indonesia. Dengan demikian, penting bagi publik untuk mendapatkan penjelasan resmi terkait operasi ini.

Penjelasan Resmi Hutama Karya

Executive Vice President Hutama Karya, Adjib Al Hakim, memberikan pernyataan resmi terkait situasi tersebut. Dalam keterangan resminya, Adjib menjelaskan bahwa penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 20 Februari 2025 lalu, adalah bagian dari proses penyidikan yang dikerjakan oleh Bareskrim Polri. "Bahwa Penggeledahan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri adalah dalam rangka proses penyidikan kasus tersebut," ujarnya dalam keterbukaan informasi publik yang resmi diumumkan.

Pernyataan ini menegaskan bahwa Hutama Karya memberikan dukungan penuh terhadap proses hukum dan penyelidikan yang sedang dilakukan. Adjib juga menekankan bahwa perusahaan memiliki komitmen untuk bertindak kooperatif serta transparan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bareskrim Polri.

Dukungan terhadap Program Bersih-bersih BUMN

Lebih jauh lagi, Hutama Karya menyatakan dukungannya terhadap program bersih-bersih BUMN yang dicanangkan oleh Menteri BUMN. Inisiatif ini dimaksudkan untuk meningkatkan integritas dan penerapan tata kelola yang baik dalam badan-badan usaha milik negara. "Hutama Karya mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN," tambah Adjib.

Kepastian Hukum dan Operasional Perusahaan

Dalam keterangannya, Adjib juga memastikan bahwa sampai saat ini belum ada status hukum yang mengikat pada Hutama Karya atau pada jajaran manajemennya terkait kasus yang sedang diusut ini. Dia juga menegaskan bahwa segala aktivitas penyelidikan ini tidak mempengaruhi kegiatan operasional, kondisi hukum, keuangan, maupun kelangsungan usaha perseroan. "Saat ini belum ada status hukum apapun yang mengikat pada Hutama Karya maupun jajaran manajemen," tegasnya.

Tantangan dan Harapan ke Depan

Penggeledahan kali ini mungkin memberi tekanan ekstra pada manajemen perusahaan. Namun, pihak Hutama Karya tampak optimistis dan siap menghadapi setiap tantangan yang ada. Sebagai perusahaan yang telah lama beroperasi dan banyak terlibat dalam proyek-proyek besar nasional, peran serta dalam mendukung penegakan hukum akan menjadi ujian kredibilitas bagi perusahaan ini.

Kepada pihak-pihak terkait, dan terutama kepada para pemegang saham serta mitra usaha, Hutama Karya menyampaikan bahwa fokus utama mereka tetap pada pelaksanaan kegiatan usaha yang sehat dan berkelanjutan. Pengelolaan Risiko Kegiatan Operasional pun akan terus dikedepankan demi tercapainya tujuan perusahaan dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.

Pada akhirnya, kasus ini diharapkan dapat diselesaikan secepat mungkin dan membawa dampak positif bagi penerapan tata kelola yang lebih baik. Proses hukum yang transparan dan adil adalah harapan semua pihak demi terciptanya iklim usaha yang bersih di Indonesia.

Penggeledahan ini adalah bagian dari langkah penting dalam proses penegakan hukum terkait dugaan korupsi di Indonesia. Dengan adanya penjelasan dari pihak Hutama Karya, diharapkan memberikan kepastian bagi pihak-pihak terkait bahwa perusahaan ini serius dalam mendukung penegakan hukum tanpa meninggalkan kewajiban usahanya.

Pengembangan dan modernisasi negara tentu membutuhkan kerjasama yang baik antara pemerintah dan sektor swasta, termasuk BUMN. Masyarakat pun menanti hasil penyelidikan ini dengan harapan bisa mempertegas komitmen semua pihak terhadap reformasi birokrasi dan tata kelola yang baik.