Waspada Penipuan Bermodus Program Pemkot Surabaya: Wali Kota dan Dinas Koperasi Beri Peringatan Keras

Waspada Penipuan Bermodus Program Pemkot Surabaya: Wali Kota dan Dinas Koperasi Beri Peringatan Keras

JAKARTA - Salah satu kota besar di Indonesia yang dikenal dengan pertumbuhan usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) yakni Kota Surabaya, tengah dihadapkan pada tantangan serius. Belasan pelaku UMKM di Surabaya Barat menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang mengaku sebagai pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Kasus ini mendorong Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, memberikan peringatan kepada seluruh warga agar lebih waspada terhadap modus penipuan.

Modus Penipuan dan Respon Pemerintah Kota

Para pelaku usaha dari segmen UMKM, yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, menemukan diri mereka terjebak dalam penipuan setelah seorang pria mengklaim dirinya terkait program Pemkot Surabaya. Kejadian ini bukan hanya menimbulkan kerugian material, tetapi juga mencoreng kepercayaan terhadap inisiatif-inisiatif pemerintah.

Eri Cahyadi secara tegas menekankan bahwa terduga pelaku tidak memiliki hubungan apa pun dengan Pemkot Surabaya saat ini. "Saya berharap kepada warga Surabaya, kalau ada yang mengaku membawa program UMKM atau program dari Dinas Kependudukan terkait identitas kependudukan digital (IKD), pastikan itu benar-benar dari petugas resmi. Kalau bukan dari camat, lurah, atau kepala dinasnya, jangan percaya," ujar Eri.

Pelaku Penipuan dan Langkah Pencegahan

Diketahui bahwa terduga pelaku penipuan, yang hanya dikenali dengan inisial BAR, telah diberhentikan dari posisinya sebagai pegawai outsourcing di Bagian Umum, Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokopim) sejak Juli 2024. Pemecatan BAR sebelumnya terjadi karena masalah terkait pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), bukan hanya sekadar pelanggaran kecil tapi cukup serius untuk mengakhiri kontraknya dengan pemkot.

"Kami sudah mengingatkan kelurahan, kecamatan, dan komunitas UMKM agar lebih berhati-hati. Kami tidak pernah memberikan pinjaman dalam bentuk uang tunai untuk modal usaha," kata Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, serta Perdagangan Surabaya, Dewi Soeriyawati. Dewi menambahkan bahwa BAR, meski pernah bekerja di pemkot, tidak memiliki posisi resmi yang relevan saat ini.

Imbauan Ketat dan Upaya Mencegah Penipuan Lebih Lanjut

Wali Kota Eri terus mendesak masyarakat untuk memverifikasi informasi dengan camat atau lurah setempat jika mereka menerima tawaran program yang mengatasnamakan pemkot. "Saya bolak-balik mengingatkan, jangan gampang percaya. Kalau ada informasi seperti ini, cek dulu ke camat atau lurahnya apakah benar ada program tersebut," tuturnya.

Selain itu, Eri Cahyadi berencana melakukan evaluasi mendalam terhadap prosedur sosialisasi program pemerintah dan berjanji untuk memperketat pengawasan penggunaan fasilitas pemerintah. "Ke depan, kami akan memperketat pengawasan. Jika ada kegiatan di kantor kelurahan, harus dipastikan terlebih dahulu apakah itu benar program dari pemkot atau bukan," ungkapnya.

Dampak Sosial dan Ekonomi

Kasus ini menunjukkan kerentanan yang dihadapi oleh pelaku UMKM terhadap berbagai modus penipuan yang semakin canggih. Di saat pemerintah berusaha mendorong digitalisasi dan modernisasi layanan publik, celah dan peluang untuk penipuan digital juga meningkat, menuntut kewaspadaan yang lebih tinggi di kalangan masyarakat.

Dengan mendalami fenomena ini, pemerintah tidak hanya bereaksi terhadap pemberitaan, namun juga berupaya memperbaiki sistem internal serta memberikan perlindungan lebih kuat bagi pelaku usaha yang menjadi mitra strategis pertumbuhan ekonomi Surabaya.
 

Warga Surabaya diharapkan lebih kritis dalam menyikapi tawaran-tawaran yang mengatasnamakan program pemerintah. Verifikasi informasi ke pihak berwenang seperti camat dan lurah sangat dianjurkan agar terhindar dari kerugian yang lebih besar. Upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk menciptakan lingkungan usaha yang aman dan kondusif di Surabaya.

Sementara pemerintah berjanji untuk memperketat pengawasan, masyarakat juga dituntut lebih berhati-hati, patuh pada prosedur verifikasi, dan selalu mencermati sumber informasi sebelum memenuhi permintaan yang meragukan. Ini adalah pelajaran berharga agar kasus serupa tidak terulang kembali di masa depan.

Baca Juga

Literasi Bencana Kunci Jepang Minimkan Korban Tsunami