Proyek Tol Kediri-Tulungagung Picu Kontroversi: Warga Desa Tiron Menjerit

Proyek Tol Kediri-Tulungagung Picu Kontroversi: Warga Desa Tiron Menjerit

JAKARTA - Proses pembebasan lahan untuk pembangunan Tol Kediri-Tulungagung memicu kontroversi dan memunculkan polemik baru di antara warga Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Kekecewaan semakin memuncak ketika beberapa rumah dan tanah warga dieksekusi meskipun negosiasi harga belum mencapai kesepakatan yang berpihak pada mereka.

Dalam operasi eksekusi oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, yang berlangsung selama dua hari berturut-turut pada Rabu 5 Februari 2025 dan Kamis 6 Februari 2025, sembilan bidang tanah dan properti yang terdampak proyek tol diratakan secara paksa. Selain itu, tiga bidang lainnya dijadwalkan untuk dieksekusi dalam beberapa hari ke depan.

Ariyanto (36), salah satu warga terdampak, menyuarakan rasa kecewanya dengan keras. "Ibu saya saya ungsikan, saya trauma, takut ada apa-apa dengan orang tua saya. Harga tanah di sini tidak masuk akal. Per ru hanya dihargai Rp2.800.000, sedangkan di barat jalan bisa Rp6.400.000 per ru. Padahal ini satu jalur dan menjadi pintu masuk tol. Saya tidak menolak proyek ini, tapi kenapa harganya tidak adil?" keluhnya.

Senada dengan Ariyanto, Sabarudin, warga lain yang turut menjadi korban eksekusi, menyatakan displeasurnya terhadap cara pelaksanaan proyek tol ini. "Rumah saya dibongkar, tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Kami disuruh membuat surat pernyataan, tapi tidak ada penjelasan. Uangnya belum kami terima karena belum sepakat, tapi rumah sudah diratakan. Ini pemaksaan," ujarnya.

Sabarudin menjelaskan bahwa pihak pengembang telah melakukan lima kali pertemuan dengan warga di pengadilan, tetapi menurutnya, negosiasi harga tidak pernah mendapat tanggapan serius dari pihak berwenang. "Mudah-mudahan dari pemerintah pusat yang masih mempunyai hati nurani bisa melihat rakyatnya seperti ini. Nanti ada rencana juga banding terkait dengan hal ini sama teman-teman yang merasa dirugikan mudah-mudahan ada dari pemerintah pusat yang membantu terkait kondisi kami," imbuhnya dengan harapan.

Di pihak pemerintah, Yulianto Dwi Prasetyo, Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan BPN Kabupaten Kediri, menegaskan bahwa keputusan eksekusi sudah sesuai dengan prosedur karena negosiasi dengan warga telah berlangsung hampir satu tahun tanpa solusi. "Dari 14 pemilik rumah yang awalnya menolak, dua di antaranya akhirnya menerima uang konsinyasi yang dititipkan di pengadilan. Sementara 12 lainnya tetap menolak, sehingga dilakukan eksekusi," jelas Prasetyo.

Proyek jalan tol ini memang menjadi proyek strategis nasional, yang diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antara Kediri dan Tulungagung. Namun, kasus di Desa Tiron menunjukkan dilema klasik antara pembangunan dan hak-hak warga setempat. Konsistensi dalam pendekatan keadilan dan negosiasi yang transparan menjadi hal penting yang ditunggu-tunggu penyelesaiannya oleh pihak terkait.

Persoalan terkait pengadaan lahan untuk lintasan proyek tol ini bukanlah hal baru. Pembebasan lahan telah menjadi isu panas di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya ketika masyarakat merasa dirugikan. Dengan perhatian masyarakat yang semakin meningkat terhadap isu ini, keberhasilan penyelesaian masalah seperti yang dihadapi warga Desa Tiron dapat menjadi acuan penting untuk proyek-proyek pembangunan infrastruktur di masa depan agar lebih ramah terhadap warga dan lingkungan sekitarnya.

Dari kejadian ini, dibutuhkan solusi yang tidak hanya menguntungkan satu pihak, tetapi juga memberi keadilan kepada masyarakat setempat yang berhak mendapatkan kompensasi yang layak. Seiring dengan itu, diperlukan komunikasi yang efektif antara pemerintah, pengembang, dan warga yang notabene adalah pemilik lahan asli, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan harmonis tanpa menimbulkan konflik berkepanjangan.