BUMN Ditargetkan Setor Dividen Rp 90 Triliun pada 2025, Perbankan Jadi Kontributor Utama

BUMN Ditargetkan Setor Dividen Rp 90 Triliun pada 2025, Perbankan Jadi Kontributor Utama

JAKARTA– Pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, telah menetapkan target ambisius untuk meningkatkan penerimaan negara melalui dividen dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga mencapai Rp 90 triliun pada 2025. Berlandaskan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, target ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekonomi dan menjamin pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional yang diharapkan bisa mencapai 8%.

Target Ambisius dengan Dukungan Sektor Perbankan

Dalam rincian target tersebut, diuraikan bahwa pendapatan bagian laba dari BUMN di bawah Kementerian BUMN diharapkan mencapai Rp 89,17 triliun. Dari jumlah ini, BUMN sektor perbankan diidentifikasi sebagai penyumbang terbesar dengan estimasi setoran dividen sebesar Rp 48,87 triliun, sedangkan BUMN non-perbankan diharapkan menyumbang Rp 40,29 triliun. Sebagai tambahan, pendapatan bagian laba dari BUMN/lembaga di bawah Kementerian Keuangan ditargetkan sebesar Rp 828,45 miliar.

Hingga 7 November 2024, BUMN telah menyetor dividen sebesar Rp 85,5 triliun kepada negara. Angka ini menunjukkan tren peningkatan dibandingkan dengan setoran dividen tahun 2023 yang mencapai Rp 82,06 triliun. Kepala Biro Informasi BUMN, Ahmad Daryanto, menyatakan, "Capaian dividen tahun ini merupakan hasil dari kerja keras dan strategi efektif yang diterapkan oleh berbagai BUMN, terutama sektor perbankan."

Kontribusi BUMN Utama

Di antara sepuluh BUMN yang menyumbangkan dividen terbesar, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) mencatatkan setoran tertinggi dengan Rp 25,7 triliun. Bank Mandiri berada di urutan kedua dengan kontribusi sebesar Rp 17,1 triliun, diikuti oleh Mind ID yang mencatatkan dividen sebesar Rp 11,2 triliun. Perusahaan raksasa minyak dan gas negara, Pertamina, dan perusahaan telekomunikasi Telkom menyusul dengan dividen masing-masing sebesar Rp 9,3 triliun dan Rp 9,2 triliun.

Selain itu, BNI menyumbang Rp 6,2 triliun, PLN menyetor Rp 3 triliun, Pupuk Indonesia menyumbang Rp 1,2 triliun, Pelindo mencatatkan Rp 1 triliun, dan BTN menyetorkan Rp 420 miliar ke kas negara. Kontribusi besar dari BUMN ini sangat penting dalam mencapai target pendapatan negara dan memastikan bahwa pencapaian dividen mencapai 100%.

Strategi Peningkatan Pendapatan Negara

Pemerintah telah memilih strategi baru untuk meningkatkan pendapatan negara dengan tidak hanya mengandalkan dividen dari BUMN. Kementerian Keuangan mengumumkan rencananya untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% untuk barang mewah tahun depan. "Langkah ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meminimalkan defisit dan memperkuat fiskal negara," tutur Menteri Keuangan, Sri Mulyani.

Dengan target peningkatan dividen dan kebijakan fiskal yang lebih ketat, pemerintah berharap dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia. BUMN dan kebijakan fiskal yang kuat menjadi komponen vital dari strategi ini, menunjukkan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memaksimalkan potensi ekonomi negara secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, sektor BUMN, khususnya perbankan, diharapkan terus menjadi pemain utama dalam mencapai target pendapatan negara yang ambisius, sembari memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tetap menjadi prioritas utama. "Kami optimis, dengan dukungan dari BUMN dan kebijakan pemerintah yang tepat, target ini akan tercapai," ujar Ahmad Daryanto, menutup pernyataannya.