Transformasi Subsidi BBM 2025, Peluang dan Tantangan Skema Baru yang Lebih Tepat Sasaran
JAKARTA - Pemerintah Indonesia merencanakan implementasi skema penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang baru pada tahun 2025, dengan pendekatan yang lebih selektif dan bertarget. Yusuf Rendy Manilet, peneliti dari Center for Reform on Economics (CORE), menjelaskan beberapa kelebihan dan kekurangan dari skema baru ini yang menggabungkan bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang.
Dalam skema penyaluran yang akan datang, subsidi hanya akan diberikan kepada dua penerima utama: kendaraan berpelat kuning yang umumnya digunakan untuk transportasi publik, dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sementara itu, BLT akan disalurkan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan. "Hal ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan daya beli masyarakat dan keberlanjutan sektor usaha strategis," ungkap Yusuf dalam wawancaranya dengan Bisnis, Rabu, 11 Desember 2024.
Yusuf mencatat bahwa pendekatan ini diharapkan bisa lebih tepat sasaran. BLT langsung membantu masyarakat yang membutuhkan secara langsung, sementara subsidi transportasi publik dan UMKM memastikan operasional sektor tersebut tetap terjangkau. Keuntungan lain adalah potensi mengurangi beban fiskal negara dibandingkan dengan skema subsidi menyeluruh sebelumnya. Dengan pengalihan sebagian subsidi menjadi BLT, pemerintah dapat mengendalikan pengeluaran lebih efektif, sekaligus mencegah kebocoran subsidi ke kelompok yang tidak berhak.
“Subsidi ini lebih terstruktur dan bisa mengurangi penyelewengan karena langsung diberikan kepada pihak yang benar-benar memerlukannya,” tambah Yusuf.
Namun, implementasi skema ini bukan tanpa hambatan. Tantangan utama adalah memastikan bahwa nilai BLT cukup signifikan untuk mengkompensasi kenaikan harga BBM non-subsidi yang mungkin akan dihadapi masyarakat umum. Yusuf mencatat bahwa perubahan harga BBM non-subsidi akan menjadi tantangan besar, terutama jika sektor dengan distribusi besar dalam penghitungan inflasi tidak menerima subsidi.
“Jadi meskipun disebutkan bahwa subsidi barang atau dalam hal ini asumsinya adalah BBM juga diberikan pada UMKM, perubahan harga yang dirasakan oleh kelompok di luar UMKM bisa menimbulkan perubahan pada biaya atau beban produksi,” jelas Yusuf lebih lanjut.
Kenaikan biaya produksi dapat memicu inflasi yang lebih tinggi, menjadi tantangan dalam menjaga daya beli masyarakat dan memenuhi target inflasi pemerintah. Ini bisa membahayakan kestabilan ekonomi jika tidak dikelola dengan baik.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkonfirmasi bahwa skema baru ini telah dirampungkan dan akan diberlakukan pada awal 2025. “Menyangkut dengan metode subsidi sudah rampung, yang insya Allah akan diputuskan dalam waktu dekat lewat rapat terbatas,” kata Bahlil usai Rakornas Investasi 2024 di Jakarta.
Bahlil berharap skema ini bisa lebih adil dan tepat sasaran. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kritik sebelumnya yang menyatakan bahwa subsidi sebagian besar dinikmati oleh kalangan yang mampu. Dengan skema baru ini, pemerintah berharap dapat memastikan bahwa BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh orang yang berhak.
Mulai diterapkannya skema subsidi ini di awal tahun 2025 diharapkan mampu menghadirkan efisiensi dan efektivitas dalam penyaluran subsidi BBM. Namun, pemantauan ketat dan kebijakan penyesuaian perlu terus dilakukan untuk mengatasi berbagai tantangan yang mungkin muncul.
Dengan pemahaman yang mendalam mengenai transformasi ini, masyarakat dan pelaku bisnis diharapkan dapat beradaptasi dengan perubahan dan meminimalkan dampak ekonomi yang mungkin terjadi. Pengelolaan kebijakan yang baik diharapkan mampu menjaga kestabilan daya beli dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia pada masa mendatang.
Rekomendasi
