Kuota BBM Pertalite 2025 Dikurangi, BPH Migas Tetapkan Penurunan 286 Ribu Kilo Liter
KARANGANYAR - Pemerintah Indonesia melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengumumkan penurunan kuota bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite untuk tahun 2025. Kuota Pertalite ditetapkan mencapai 31.230.017 kilo liter (KL), turun 286 ribu KL dibandingkan kuota tahun 2024 yang mencapai 31.704.602 KL. Penurunan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mengoptimalkan distribusi BBM bersubsidi dan mengurangi subsidi energi yang berlebih.
Penggunaan teknologi QR code dinilai sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan penurunan alokasi kuota Pertalite. Teknologi ini diterapkan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan menghindari penyelewengan. Selain itu, perbedaan harga antara Pertalite dan Pertamax yang semakin menyempit juga mendorong peralihan konsumen ke BBM non-subsidi.
"Hal ini disebabkan oleh penerapan QR code untuk subsidi tepat Pertalite dan mengecilnya selisih harga Pertalite dan Pertamax," ujar Saleh Abdurrahman, Anggota Komite BPH Migas kepada Katadata.co.id pada Senin, 16 Desember 2024. Saleh menambahkan, pemerintah berharap masyarakat yang tergolong mampu untuk menggunakan BBM non-subsidi saja, agar subsidi bisa diarahkan kepada yang benar-benar membutuhkan.
Selain Pertalite, pemerintah juga menetapkan kuota untuk BBM subsidi lainnya, yaitu Solar sebanyak 18,8 juta KL dan minyak tanah sebesar 525 ribu KL. Menurut catatan pemerintah, penyaluran subsidi BBM hingga 17 Oktober 2024 telah mencapai 77%, mencakup Solar dan Pertalite. Konsumsi Solar tercatat 13,9 juta KL atau 77,6% dari kuota, sementara konsumsi Pertalite mencapai 23,9 juta KL atau 75,7% dari kuota.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa anggaran subsidi energi, termasuk BBM, elpiji, dan listrik, pada 2025 mencapai Rp203,41 triliun. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 7,56% dari pagu tahun sebelumnya. Kebijakan tersebut diambil untuk mendukung kebutuhan masyarakat akan energi yang terjangkau dan mengelola anggaran negara secara efisien.
"Belanja subsidi kita rencanakan naik, namun kita juga harus memastikan bahwa pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak membebani anggaran negara secara berlebih," terang Sri Mulyani dalam sebuah konferensi pers.
BPH Migas menegaskan komitmen untuk terus memantau dan menyesuaikan kebijakan terkait kuota BBM bersubsidi sesuai dengan dinamika kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi yang berkembang. Pemerintah juga tengah mempertimbangkan berbagai langkah untuk mengurangi ketergantungan pada subsidi BBM dan mendorong penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan.
Upaya pengendalian subsidi BBM juga disertai dengan kampanye penggunaan energi terbarukan yang lebih luas. Pemerintah terus mendorong masyarakat untuk beralih ke energi yang lebih bersih dan efisien. Langkah ini selaras dengan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi karbon dan menjaga kelestarian lingkungan.
Dengan penurunan kuota BBM Pertalite ini, beberapa pihak memprediksi akan terjadi pergeseran pola konsumsi bahan bakar di masyarakat. Perkiraan ini juga didukung oleh ketersediaan alternatif bahan bakar yang semakin beragam dan komitmen pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur penunjang.
Sebagai bagian dari strategi jangka panjang, pemerintah berkomitmen untuk mendukung inovasi dan investasi dalam sektor energi terbarukan. Langkah ini dilihat sebagai upaya penting dalam mengurangi ketergantungan terhadap BBM bersubsidi dan mendorong keberlanjutan ekonomi di masa depan.
Dengan berkembangnya isu ini, masyarakat diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan terbaru terkait kebijakan subsidi energi. Kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa kebijakan subsidi berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Rekomendasi
