PLTS Kopdes Merah Putih Siap Tekan Tarif Listrik Desa Jadi Tiga Sen per Kwh
JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mengkaji proyek ambisius pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang digarap Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes).
Proyek ini diharapkan mampu menekan biaya listrik hingga level US$3 sen per kilowatt hour (kWh), sehingga memberikan akses energi bersih dengan tarif lebih terjangkau untuk masyarakat desa.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan, angka tersebut merupakan hasil studi banding tim kementerian ke India, di mana pembangkit surya memperoleh subsidi dari pemerintah setempat sehingga harga jual listrik dapat ditekan. “Kemarin tim saya baru pulang dari India. Ada satu katanya sampai US$3 sen per kWh. Tapi sebagian ada subsidi dari negara. Kalau ini lebih murah, maka ini akan kita lakukan ke depan,” ujar Bahlil.
Baca JugaUEA Pimpin Revolusi Energi Bersih Dunia Lewat Proyek PLTS dan Baterai Raksasa
Strategi Pemerintah Dorong Listrik Desa Berbasis Surya
Kementerian ESDM menargetkan kapasitas total PLTS mencapai 100 gigawatt (GW) yang nantinya akan menyasar 60.000 hingga 70.000 desa. Pemerintah berharap, dengan dukungan sekitar 80.000 Kopdes, proyek ini dapat memenuhi 80 GW dari target total, sementara sisanya 20 GW berasal dari PLTS yang dikelola kabupaten atau kota.
Setiap desa diperkirakan akan memiliki satu unit PLTS dengan kapasitas 1–1,5 MW. Kapasitas ini cukup untuk memasok kebutuhan listrik operasional Koperasi Desa Merah Putih sekaligus mendukung akses energi bersih bagi masyarakat setempat. “Kalau sudah desainnya selesai, baru kita mulai umumkan mulainya. Sekarang kita cek dulu apakah ekonomis atau tidak. Setelah itu kita akan dorong,” kata Bahlil.
Investasi Besar untuk Proyek Skala Nasional
Nilai investasi proyek PLTS Kopdes diperkirakan mencapai US$100 miliar. Angka ini mencerminkan skala besar proyek yang menyasar ribuan desa di Indonesia. Pemerintah dan Kementerian ESDM masih melakukan kajian ekonomi serta integrasi teknis PLTS dengan koperasi untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan proyek.
Selain itu, proyek ini juga merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengembangkan energi terbarukan dan mendukung target transisi energi Indonesia. Pemerintah berharap keberadaan PLTS akan meningkatkan pemanfaatan energi surya sekaligus mendorong pertumbuhan industri hijau domestik.
Potensi Mengurangi Subsidi PLTD Secara Signifikan
Salah satu tujuan utama proyek PLTS Kopdes adalah menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) di desa-desa. Selama ini, PLTD menyerap subsidi pemerintah yang cukup besar. Dengan energi surya yang lebih murah, kebutuhan subsidi dapat berkurang secara signifikan.
Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyebut bahwa substitusi PLTD dengan PLTS dapat mengurangi beban subsidi hingga sepuluh kali lipat di beberapa wilayah. Hal ini diharapkan mampu menekan pengeluaran negara sekaligus memberikan listrik yang lebih ramah lingkungan. “Kalau di situ diganti dengan PLTS yang harganya lebih murah, maka subsidinya berkurang karena di situ sudah 10 kali lipat lebih,” ujar Eniya.
Pengembangan Industri Panel Surya di Dalam Negeri
Selain fokus pada pembangunan PLTS, pemerintah juga tengah mengembangkan industri panel surya domestik. Saat ini terdapat sekitar 21 pabrik yang beroperasi terkait rantai pasok perakitan panel surya, ditambah empat pabrik besar baru yang akan memperkuat produksi lokal. Beberapa pabrik tersebut antara lain Trina, Lesso, Longji, dan satu pabrik baru di Batang.
Pemerintah menilai pengembangan industri ini penting untuk mendukung proyek PLTS skala nasional, memastikan ketersediaan komponen panel surya, dan memperkuat ketahanan energi domestik. “Kita masih bahas dengan Pak Menteri terkait pasokan komponen yang dibutuhkan,” kata Eniya.
Dengan proyek ini, pemerintah menegaskan komitmen menghadirkan listrik desa yang lebih murah, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Selain menekan biaya listrik, PLTS Kopdes juga diharapkan menjadi solusi energi bersih yang mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Rekomendasi
