JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan kemajuan yang menggembirakan.
Transisi dari tahap pembangunan struktur dasar menuju pembentukan ekosistem kota yang lengkap tengah berjalan dengan intensif.
Salah satu tonggak utama yang menjadi fokus perhatian saat ini adalah pembangunan jaringan jalan utama sepanjang 12 kilometer di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, yang diharapkan dapat beroperasi pada Desember 2025.
Baca JugaBMKG Prediksi Hujan Petir Landa Bengkulu pada 26 Oktober 2025
Menurut Plt. Deputi Sarana dan Prasarana Otorita IKN, Danis Hidayat Sumadilaga, pembangunan jaringan jalan ini telah mencapai progres signifikan sekitar 50 persen.
Ia menegaskan, “Pembangunan jaringan jalan ini ditargetkan selesai dan dioperasikan pada Desember 2025.” Penyelesaian jalan ini menjadi kunci penting dalam membuka akses mobilisasi awal Aparatur Sipil Negara (ASN) menuju kawasan eksekutif serta kawasan legislatif dan yudikatif yang akan mulai difungsikan secara bertahap.
Jalan Utama Sebagai Tulang Punggung KIPP
Jaringan jalan sepanjang 12 kilometer tersebut bukan sekadar sarana transportasi biasa, melainkan merupakan urat nadi yang menghubungkan seluruh fungsi pemerintahan di KIPP.
Danis menjelaskan bahwa proyek ini menjadi salah satu penentu aksesibilitas utama dalam mendukung perpindahan aparatur negara secara bertahap ke ibu kota baru.
“Aksesibilitas menjadi prasyarat utama dalam membangun sebuah kota, terlebih untuk IKN yang direncanakan sebagai ibu kota politik pada 2028,” ujarnya.
Tidak hanya di dalam kawasan KIPP, pembangunan aksesibilitas juga diperluas hingga penghubung antar kota penyangga IKN. Pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Balikpapan menuju IKN pun tengah dipercepat. Sesuai dengan rencana induk IKN, waktu tempuh dari Balikpapan ke IKN harus mampu dicapai maksimal dalam 45 menit.
Target Pembukaan Jalan Tol Desember 2025
Optimisme sangat terasa dari Danis terkait pembangunan jalan tol yang akan melengkapi akses ke IKN. “Saya optimistis, karena rata-rata ruas tol dari Balikpapan ke IKN sudah hampir 90 persen,” ungkapnya.
Dengan progres tol yang sudah mencapai tahap akhir, pembukaan akses jalan tol ini direncanakan bersamaan dengan jaringan jalan utama di KIPP pada akhir tahun 2025.
Pentingnya akses jalan dan tol ini tidak hanya untuk mempermudah pergerakan ASN, tapi juga anggota legislatif seperti MPR, DPR, dan DPD serta lembaga yudikatif, antara lain Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), yang diproyeksikan mulai pindah ke IKN secara bertahap hingga tahun 2028.
Tahap 2 Pembangunan IKN dan Kepentingan Infrastruktur
Penuntasan jaringan jalan 12 kilometer di KIPP merupakan hal yang sangat vital karena menjadi bagian awal dari Tahap 2 pembangunan IKN yang berlangsung pada periode 2025–2029.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 yang menegaskan bahwa IKN harus menjadi ibu kota politik pada tahun 2028.
“Target ini menuntut kelengkapan fasilitas pemerintahan secara menyeluruh,” jelas Danis.
Setelah penyelesaian Istana, Kantor Presiden, dan kementerian yang merupakan bagian dari eksekutif, pembangunan selanjutnya difokuskan pada kawasan legislatif dan yudikatif. Kawasan legislatif akan menempati area seluas 45 hektar, sementara kawasan yudikatif mencakup 20 hektar.
Prioritas pembangunan kantor, hunian, dan fasilitas pendukung legislatif dan yudikatif pada Tahap 2 ini sebagian besar menggunakan dana APBN, sebagai wujud komitmen negara dalam melengkapi struktur pemerintahan di IKN.
Hunian ASN dan Aparatur Negara Dikebut
Selain pembangunan kantor pemerintahan, hunian bagi ASN juga menjadi perhatian serius Otorita IKN.
Saat ini, telah dibangun 47 tower hunian ASN dan direncanakan tambahan hingga mencapai total 55 tower yang akan menampung ASN, TNI/Polri, serta anggota legislatif dan yudikatif.
Ini menjadi bagian dari strategi untuk memastikan mobilisasi aparatur negara dapat berjalan lancar dan mereka bisa tinggal lebih dekat dengan pusat pemerintahan.
Pembangunan Wilayah Sekitar dan Kesejahteraan Masyarakat Lokal
Pembangunan IKN tidak hanya terbatas pada kawasan KIPP. Otorita IKN juga memberi perhatian khusus pada pengembangan wilayah sekitar.
Contohnya adalah peningkatan kapasitas penyediaan air bersih di Kecamatan Sepaku dan pembangunan Pasar Sepaku yang dirancang melibatkan partisipasi masyarakat lokal.
Langkah ini tidak hanya bertujuan membangun ibu kota baru, tetapi juga memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta keberlanjutan kesejahteraan masyarakat sekitar IKN.
Komitmen Pemerintah dan Harapan Masa Depan IKN
Presiden Prabowo Subianto yang juga didukung oleh seluruh jajaran pemerintahan, telah memberikan kepastian terkait kelanjutan pembangunan IKN. Komitmen kuat ini tercermin dalam pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan infrastruktur pendukung lain yang berjalan sesuai target.
Dengan selesainya jaringan jalan utama KIPP dan akses tol pada Desember 2025, diharapkan mobilisasi ASN dan lembaga negara lain dapat berjalan sesuai rencana. Ini menjadi pondasi kuat dalam mewujudkan IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern dan efisien.
Sutomo
teropongbisnis.id adalah media online yang menyajikan berita sektor bisnis dan umum secara lengkap, akurat, dan tepercaya.
Rekomendasi
Harga Pupuk Subsidi Jombang Turun, Produktivitas Petani Diharapkan Meningkat
- Minggu, 26 Oktober 2025
Berita Lainnya
Modernisasi TNI AU, Rafale, J-10C, dan Airbus Perkuat Pertahanan Udara
- Minggu, 26 Oktober 2025
Program Magang Fresh Graduate Gelombang Kedua Dimulai 6 November 2025
- Minggu, 26 Oktober 2025
Kabar Baik, Pemerintah Legalkan Umrah Mandiri Lewat UU Terbaru 2025
- Minggu, 26 Oktober 2025
Terpopuler
1.
2.
Cara Efektif Relaksasi Mengurangi Stres Dan Menyehatkan Mental
- 26 Oktober 2025
3.
4.
Sarapan Pagi Teratur Memberikan Manfaat Signifikan Untuk Jantung
- 26 Oktober 2025
5.
Kenali 10 Manfaat Petai yang Sangat Baik untuk Tubuh
- 26 Oktober 2025












