MBG Prioritaskan Anak Kurang Mampu Dapat Menu Bergizi Seimbang
JAKARTA - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) ternyata menargetkan anak-anak dari keluarga yang benar-benar membutuhkan, bukan kalangan mampu.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan bahwa sekitar 60 persen penerima MBG tidak memiliki akses terhadap menu bergizi seimbang dan bahkan tidak mampu membeli susu sendiri. “60 persen dari mereka (penerima MBG) itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang. Dan mereka juga tidak mampu beli susu. Karena tidak minum susu, tidak mampu beli susu,” ujarnya.
Dadan menambahkan, banyak anak yang menerima MBG untuk pertama kalinya mendapatkan susu sebagai bagian dari menu harian mereka. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi gizi melalui MBG benar-benar diarahkan untuk kelompok yang selama ini kurang mendapatkan asupan bergizi yang memadai.
Baca JugaJasa Marga Dukung Pertumbuhan Ekonomi Lewat Infrastruktur Jalan Tol
Tantangan Gizi di Tiga Provinsi Besar
Kekurangan gizi menjadi masalah utama di sejumlah daerah, terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Berdasarkan data BGN, sebagian besar anak-anak penerima MBG lahir dari orang tua dengan tingkat pendidikan rendah, rata-rata hanya lulusan sekolah dasar (SD).
“Kenapa begitu? Karena banyak anak lahir di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Jawa Barat itu lama pendidikannya hanya 8,8 tahun. Jawa Tengah itu 8,01 tahun. Jawa Timur itu 8,1 tahun. Itu artinya anak-anak ini lahir dari orang tua yang rata-rata lulusan SD,” terang Dadan.
Kurangnya akses pendidikan dan informasi gizi bagi orang tua berkontribusi pada masalah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak di wilayah tersebut. MBG hadir sebagai solusi untuk memberikan menu gizi seimbang, termasuk susu, agar pertumbuhan anak lebih optimal.
Capaian Program MBG hingga Saat Ini
Sampai Oktober 2025, MBG telah menyentuh 36,7 juta penerima di 38 provinsi, 509 kabupaten/kota, dan 7.022 kecamatan. Total ini baru mencapai sekitar 40 persen dari target sasaran program. Sementara itu, jumlah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang telah terbangun dan beroperasi mencapai 12.508 titik.
Dadan menegaskan, masih ada 60 persen anak yang harus segera memperoleh akses menu bergizi seimbang. “Sekarang program makan bergizi baru menyentuh kurang lebih 40 persen. Jadi masih 60 persen hak anak yang tadi harus mendapatkan akses, menu gizi seimbang harus segera kita penuhi. Dan kita akan kejar sampai akhir tahun,” ujarnya.
Keberhasilan program MBG dalam menjangkau anak-anak yang benar-benar membutuhkan menunjukkan efektivitas program intervensi gizi, meski masih ada tantangan dalam memperluas cakupan hingga mencapai seluruh target sasaran.
Kontroversi Anggaran dan Sasaran MBG
Meski MBG difokuskan untuk anak kurang mampu, muncul kritik terkait beban anggaran program yang besar. Center of Economic and Law Studies (Celios) menilai program ini berpotensi menciptakan krisis fiskal baru jika dialokasikan untuk semua anak di Indonesia, termasuk yang berasal dari keluarga mampu.
Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi Askar, berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya menyalurkan MBG hanya kepada masyarakat yang membutuhkan saja. “Ada total Rp 50 triliun (anggaran) MBG itu, yang justru malah dinikmati oleh anak-anak dari keluarga kaya. Sekarang kondisinya begini, masyarakat kaya juga bilang di studi CELIOS bahwa mereka tidak perlu MBG, mereka lebih memilih MBG disalurkan ke masyarakat yang lebih membutuhkan,” kata Media.
Dadan Hindayana menepis anggapan bahwa MBG banyak dinikmati kalangan mampu. Data BGN menunjukkan bahwa mayoritas penerima program benar-benar anak-anak yang baru pertama kali mendapatkan akses gizi seimbang, termasuk susu, sehingga fokus pemerintah tetap pada kelompok yang membutuhkan.
Rekomendasi
