Indonesia Kejar Penyelesaian Negosiasi Tarif Dagang Dengan AS
JAKARTA - Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pembahasan tarif dagang dengan Amerika Serikat (AS) ditargetkan selesai pada Desember 2025.
"Deadline tahun ini, bulannya, ya, Desember," ujar Menko Airlangga saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Senin. Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menuntaskan negosiasi dagang strategis yang berdampak pada ekspor-impor nasional.
Airlangga menambahkan, saat ini proses negosiasi sedang intens, memasuki tahap penyusunan aspek hukum atau legal drafting, yang merupakan langkah krusial sebelum kesepakatan dapat resmi diteken.
Baca Juga
Tahapan Hukum dan Tantangan Negosiasi
Dalam tahap legal drafting, pemerintah Indonesia dan AS membahas detail teknis serta implikasi hukum dari tarif dagang yang akan diterapkan. Airlangga menekankan bahwa proses ini memerlukan waktu karena setiap klausul harus disepakati untuk memastikan kepastian hukum bagi kedua negara.
"Negosiasi (kami) sedang bicara (dengan AS), dan kita akan terus bicara detail karena sekarang tahapannya adalah legal drafting. Tentu ini akan membutuhkan waktu," jelasnya.
Meski demikian, proses ini berjalan di tengah kondisi yang menantang, karena pemerintah AS masih menghadapi penutupan operasional sebagian (shutdown). Kondisi ini menunda rilis sejumlah data ekonomi resmi dari pemerintah, sehingga investor harus mengandalkan data swasta sebagai acuan sementara.
Dampak Ketegangan Perang Dagang Global
Negosiasi Indonesia-AS ini juga berlangsung dalam konteks global yang penuh ketegangan. Perhatian pelaku pasar saat ini masih tertuju pada hubungan dagang AS dan China. Presiden AS Donald Trump menyatakan kemungkinan pertemuan dengan Presiden China Xi Jinping pada akhir Oktober 2025, yang berpotensi menunda tarif tambahan 100 persen terhadap China yang dijadwalkan 1 November 2025.
Ketegangan ini semakin meningkat setelah China pada 9 Oktober 2025 mengumumkan pembatasan ekspor unsur tanah jarang, yang merupakan bahan penting dalam teknologi pemrosesan dan manufaktur. Kebijakan ini juga melarang kerja sama dengan perusahaan asing tanpa izin pemerintah China.
Sebagai tanggapan, Presiden Trump menyebut China menjadi "sangat bermusuhan" dan mengklaim kebijakan tersebut menjadikan AS serta dunia "sandera". Situasi ini memberikan tekanan tambahan pada negosiasi dagang global, termasuk negosiasi Indonesia-AS, karena fluktuasi geopolitik berpotensi memengaruhi perdagangan dan investasi.
Perkembangan Ekonomi dan Investor Memperhatikan
Sementara itu, investor global kini memantau dengan cermat pergerakan bursa dan data ekonomi swasta sebagai pengganti data resmi AS yang tertunda. Perkembangan perang dagang AS-China dipandang dapat memengaruhi harga komoditas, ekspor-impor, serta stabilitas pasar saham.
Di tengah ketidakpastian global, negosiasi tarif dagang Indonesia-AS menjadi sorotan, mengingat kesepakatan ini akan berdampak langsung pada ekspor nasional dan iklim investasi. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap ketentuan dalam pembahasan memiliki kepastian hukum dan perlindungan bagi kepentingan nasional.
Airlangga menekankan, penyelesaian pada Desember 2025 bukan sekadar target administratif, melainkan juga momentum penting untuk mengokohkan posisi Indonesia dalam peta perdagangan global, di tengah dinamika ketegangan dagang dan kebijakan proteksionis yang muncul di berbagai negara.
Dengan langkah strategis ini, Indonesia berharap dapat menyelesaikan negosiasi tarif dagang secara tuntas, memberikan kepastian bagi eksportir, dan menjaga stabilitas hubungan perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat. Selain itu, penyelesaian ini diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi dinamika ekonomi global yang terus berkembang.
Rekomendasi
