Presiden Percepat Swasembada Pangan, Petani Lebih Sejahtera
JAKARTA - Pemerintah menegaskan percepatan swasembada pangan sebagai prioritas utama, seiring upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui kebijakan yang menguntungkan dan adil.
Arahan ini disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman, agar target swasembada dapat dicapai lebih cepat dari rencana awal.
“(Tugas khusus dari Presiden Prabowo) swasembada (pangan) secepat-cepatnya, menguntungkan petani, konsumen tersenyum,” ujar Amran usai serah terima jabatan dari Arief Prasetyo Adi di Jakarta, Senin.
Baca Juga
Awalnya, target swasembada beras diperkirakan bisa tercapai dalam empat tahun, namun Presiden Prabowo meminta percepatan sehingga dapat terwujud dalam satu tahun. Menurut Amran, hal ini merupakan lompatan besar yang membutuhkan sinergi lintas sektor.
“Doakan mudah-mudahan tidak ada halangan tiga sampai tiga bulan ke depan. Mimpi kita, target Bapak Presiden empat tahun swasembada, itu kita capai dalam waktu satu tahun dan itu adalah lompatan besar yang kita buat bersama,” jelas Amran.
Sinergi yang dimaksud melibatkan Kementerian Pertanian, TNI/Polri, Kejaksaan, Perum Bulog, serta seluruh jajaran Bapanas. Amran menekankan bahwa keberhasilan percepatan swasembada pangan menjadi tanggung jawab bersama seluruh anak bangsa.
“Bukan saja Kementerian Pertanian, tapi semua anak bangsa yang ikut berpartisipasi. TNI, Polri, Kejaksaan, Bulog, Badan Pangan (Bapanas), semua,” tegasnya.
Selain mencapai swasembada, Amran menyatakan pemerintah harus menjaga stabilitas harga bahan pangan pokok strategis, terutama pangan yang disubsidi senilai Rp150 triliun, termasuk beras. Pemantauan harga pangan dilakukan secara real time agar setiap fluktuasi pasar dapat segera diantisipasi melalui kebijakan yang tepat.
Intervensi pemerintah menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan harga, dengan memastikan petani terlindungi melalui Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan konsumen dilindungi lewat Harga Eceran Tertinggi (HET).
Fokus Bapanas ke depan adalah memperkuat komoditas pangan strategis seperti beras, jagung, dan gula putih, melalui pembenahan menyeluruh dari hulu hingga hilir, agar pasokan dan harga tetap terkendali. Selain itu, sektor perkebunan dan hortikultura menjadi prioritas, dengan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah. Contohnya, pengolahan sawit menjadi minyak goreng untuk mendukung stabilitas pasokan domestik.
Indonesia juga sedang mengembangkan biofuel berbasis crude palm oil (CPO), seperti B40 dan B50. Amran menargetkan pada 2026 penerapan B50, yang saat ini B40. Biodiesel B40 merupakan campuran 60 persen solar dan 40 persen bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit.
Upaya ini tidak hanya menekankan kemandirian pangan, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan nilai tambah di sektor pertanian dan energi terbarukan. Amran menegaskan bahwa program percepatan swasembada pangan harus sejalan dengan kepentingan petani dan konsumen, sehingga kesejahteraan petani meningkat sekaligus harga pangan tetap terjangkau.
Program ini menjadi bukti bahwa pemerintah serius menjadikan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas strategis, dengan memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Keberhasilan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kedaulatan pangan yang berkelanjutan.
Amran optimistis, dengan dukungan semua pihak dan pengawasan ketat, percepatan swasembada pangan dan stabilisasi harga dapat tercapai sesuai target Presiden. Sinergi antar-institusi menjadi fondasi utama untuk memastikan semua kebijakan dan intervensi pemerintah berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dengan arah kebijakan ini, Indonesia tidak hanya menargetkan ketahanan pangan nasional, tetapi juga memastikan petani mendapatkan manfaat ekonomi yang nyata, konsumen memperoleh pangan terjangkau, dan sektor pertanian serta energi terbarukan menjadi penggerak utama pertumbuhan nasional.
Rekomendasi
