Pemerintah Wajibkan BBM Campur Etanol 10 Persen Ramah
JAKARTA - Rencana pemerintah mewajibkan campuran etanol sebesar 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin menjadi bagian dari strategi besar transisi energi Indonesia. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menekan emisi karbon, tetapi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor bensin yang selama ini menjadi salah satu beban besar neraca perdagangan.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan, program ini tidak akan diberlakukan secara terburu-buru. Menurutnya, pemerintah membutuhkan waktu untuk mempersiapkan pasokan bahan baku dan kapasitas produksi etanol di dalam negeri.
“Mandatori E10 tidak akan diterapkan tahun depan. Hal itu perlu dipersiapkan dari segi bahan baku dan pengolahannya,” ujar Bahlil.
Baca JugaPemerintah Tingkatkan Distribusi LPG Subsidi Agar Lebih Tepat Sasaran
Industri Etanol Akan Dikebut
Untuk mendukung kebijakan tersebut, pemerintah berencana mempercepat pembangunan industri etanol dalam negeri dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun mendatang.
Bahlil menilai, keberadaan industri etanol yang kuat akan menjadi fondasi penting bagi Indonesia agar mampu memenuhi kebutuhan campuran bahan bakar tanpa harus bergantung pada impor.
Etanol sendiri merupakan senyawa kimia hasil fermentasi bahan nabati seperti tebu, singkong, atau jagung. Di berbagai negara, etanol tidak hanya dipandang sebagai alternatif energi, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam meningkatkan nilai tambah sektor pertanian.
Dengan pemanfaatan etanol, pemerintah berharap kebijakan ini dapat memberikan efek ganda: mengurangi emisi karbon dari transportasi sekaligus mendukung perekonomian rakyat yang terlibat dalam industri berbasis biomassa.
Kebijakan Global Jadi Acuan
Kebijakan pencampuran etanol dalam BBM sebenarnya bukan hal baru di dunia. Lebih dari 70 negara telah lebih dulu menerapkan biofuel sebagai bagian dari strategi energi bersih.
Amerika Serikat, misalnya, menggunakan E10 sebagai standar nasional. Sementara India menargetkan pencampuran etanol 20 persen (E20) pada 2025 sebagai upaya menekan impor minyak sekaligus memberi nilai tambah pada sektor pertanian.
Indonesia pun mulai menyesuaikan diri dengan tren global tersebut. Pertamina sejak tahun lalu telah memperkenalkan BBM dengan kandungan etanol sebesar 3,5 persen dalam base fuel. Namun, kebijakan ini sempat menuai kontroversi di dalam negeri.
Penolakan dari SPBU Swasta
Sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) swasta seperti Shell, BP-AKR, dan Vivo menyatakan keberatan terhadap kandungan etanol dalam base fuel Pertamina. Mereka menilai, adanya campuran etanol berpotensi memengaruhi kualitas bahan bakar yang mereka jual.
Kondisi ini membuat sebagian pihak khawatir bahwa konsumen akan dirugikan, terutama terkait performa dan keamanan mesin kendaraan.
Pengamat otomotif Fitra Eri menilai pemerintah perlu lebih fleksibel dalam kebijakan ini agar tidak merugikan pihak swasta.
“Tentunya tidak bisa ‘dipaksa’ untuk menerima base fuel yang tidak sesuai dengan spesifikasi mereka. Karena nantinya bahan bakar yang dijual di SPBU swasta akan seperti kualitas yang mereka tentukan,” jelas Fitra.
Respon Publik dan Kekhawatiran Mesin
Isu pencampuran etanol dalam BBM Pertamina juga sempat menimbulkan keresahan di masyarakat. Kekhawatiran utama adalah risiko jangka panjang terhadap mesin kendaraan. Apakah etanol bisa menimbulkan karat, mengurangi performa, atau mempercepat kerusakan mesin?
Meski demikian, para pakar energi menyebut bahwa pada kadar tertentu etanol justru membantu meningkatkan oktan sehingga lebih ramah terhadap mesin modern.
Di negara-negara yang telah lama mengadopsinya, seperti Amerika Serikat dan Brasil, bensin bercampur etanol terbukti aman digunakan, asalkan sesuai standar produksi dan penyimpanan.
Fungsi Etanol dalam BBM
Secara teknis, etanol berfungsi meningkatkan bilangan oktan pada bensin sehingga pembakaran di mesin lebih sempurna. Hal ini mengurangi emisi gas buang yang mencemari udara sekaligus menjaga performa kendaraan.
Di sisi lain, pemanfaatan etanol juga berarti mengurangi porsi bensin berbasis fosil yang harus diimpor. Bagi Indonesia, hal ini sangat penting karena impor BBM masih menjadi salah satu penyebab defisit neraca perdagangan.
Dengan campuran 10 persen etanol, pemerintah berharap dapat mengurangi beban impor sekaligus mendorong pemanfaatan energi yang lebih ramah lingkungan.
Tahapan Implementasi
Meski kebijakan ini masih dalam tahap persiapan, pemerintah sudah menyiapkan peta jalan. Dalam 2–3 tahun mendatang, industri etanol akan dikebut agar mampu memenuhi kebutuhan domestik. Pemerintah juga akan melibatkan sektor pertanian untuk memastikan ketersediaan bahan baku berkelanjutan.
Jika berhasil, kebijakan mandatori E10 akan menjadi tonggak penting dalam transisi energi Indonesia. Tidak hanya mengurangi emisi karbon, tetapi juga memperkuat ketahanan energi sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi bagi petani dan industri lokal.
Menuju Energi yang Lebih Hijau
Penerapan E10 bisa dipandang sebagai bagian dari komitmen Indonesia menuju energi hijau dan berkelanjutan. Meski jalannya tidak mudah, kebijakan ini selaras dengan tren global serta tuntutan akan pengurangan emisi.
Dengan sinergi pemerintah, industri, dan masyarakat, program ini diharapkan mampu mengatasi dua tantangan sekaligus: krisis energi fosil dan krisis lingkungan.
Rekomendasi
