10 Juta Warga RI Keluar dari Kelas Menengah, Tersisa 46,7 Juta pada 2025
TEROPONGBISNIS.ID — Badan Pusat Statistik mencatat jumlah kelas menengah Indonesia anjlok dari 57,33 juta jiwa pada 2019 menjadi 46,7 juta jiwa pada 2025. Penurunan tahun lalu menjadi yang terdalam sejak 2019, sekitar 1,1 juta jiwa dalam setahun. Sebagian besar dari mereka tidak jatuh miskin, melainkan bergeser ke kelompok rentan yang kini membengkak jadi 142 juta jiwa.
Selama dua dekade terakhir, kelas menengah jadi penggerak utama konsumsi domestik dan penopang penerimaan negara. Kini kelompok itu justru paling tertekan, tapi paling sedikit mendapat perhatian kebijakan.
Riset Mandiri Institute yang mengolah data Survei Sosial Ekonomi Nasional BPS memperkuat gambaran tersebut. Pertumbuhan konsumsi per kapita kelas menengah pada 2025 hanya 4,1 persen secara tahunan, kalah jauh dari kelompok atas yang mencapai 6,8 persen.
Angka itu bahkan lebih rendah dibanding pertumbuhan konsumsi kelompok miskin dan rentan miskin. Padahal kelas menengah selama ini dianggap punya daya beli paling stabil.
Ambang Batas yang Rentan Tergerus
Menurut kriteria BPS 2025, seseorang disebut kelas menengah jika pengeluarannya sekitar Rp2,13 juta per orang per bulan. Ambang itu tidak tinggi dan mudah tergerus inflasi, kenaikan harga pangan, serta cicilan utang.
Penurunan kelas menengah pada 2025 tercatat sebagai yang terdalam sejak 2019, yakni sekitar 1,1 juta jiwa dalam setahun. Angka itu jauh lebih besar dibanding penurunan 0,4 juta jiwa pada 2024.
Mereka yang "turun kasta" umumnya tidak langsung menjadi miskin. Mereka bergeser ke kelompok menuju kelas menengah yang jumlahnya kini sekitar 142 juta jiwa, atau lebih dari separuh penduduk Indonesia.
Stagnasi Kerja Formal dan Jebakan Utang
Ekonom menyoroti stagnasi penciptaan lapangan kerja formal sebagai pemicu utama. Pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5 persen, bahkan pernah menyentuh 5,61 persen, dinilai tidak merembes menjadi pekerjaan bernilai tambah.
Gelombang pemutusan hubungan kerja di sektor manufaktur memaksa banyak mantan kelas menengah mendarat di sektor informal. Pendapatan mereka pun jadi tidak pasti.
Jeratan utang berbunga tinggi, termasuk pinjaman online dan paylater, kini tidak lagi monopoli perilaku konsumtif. Instrumen itu makin sering dipakai untuk menambal kebutuhan pokok seperti token listrik atau sembako saat uang habis sebelum akhir bulan.
Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyoroti posisi terjepit kelompok ini dalam sistem fiskal. "Kelompok ini terlalu mampu untuk menerima bantuan sosial, namun terlalu bawah untuk memiliki bantalan aset yang kuat layaknya kelas atas," ujarnya.
Insentif Fiskal Dinilai Bias Kelas Atas
Pemerintah sebenarnya menggulirkan sejumlah insentif, mulai dari PPN Ditanggung Pemerintah untuk perumahan, pembebasan bea masuk kendaraan listrik, hingga PPh 21 DTP untuk sektor tertentu. Namun kebijakan sektoral itu dinilai lebih menguntungkan kelompok menengah-atas.
Kelas menengah bawah yang berjuang agar tidak tergelincir ke jurang kemiskinan tidak sedang memikirkan cicilan mobil listrik atau rumah baru. Insentif tersebut gagal menjawab akar masalah mereka, yakni ketidakpastian pendapatan harian.
Jika penyusutan kelas menengah dibiarkan, fondasi penerimaan pajak negara berisiko keropos. Ruang fiskal pemerintah ikut menyempit dan transmisi risiko eksternal ke ekonomi domestik melebar.
Agenda Penyelamatan Daya Beli
Sejumlah langkah strategis diusulkan untuk menahan laju penyusutan. Jaring pengaman sosial dinilai perlu diperluas agar tidak hanya menyasar kelompok miskin ekstrem, termasuk kemudahan akses jaminan kesehatan dan beasiswa pendidikan.
Program afirmasi seperti "Satu Rumah Satu Sarjana" disebut bisa membuka akses peningkatan kapasitas individu. Pelatihan vokasi dan penciptaan lapangan kerja padat karya juga dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja dari sektor formal.
Dari sisi pembiayaan, pelaku UMKM dan kelas menengah butuh akses permodalan terjangkau serta KPR yang lebih inklusif. Pengawasan terhadap pinjol predator dan fasilitasi restrukturisasi utang juga masuk daftar usulan.
Kelas menengah bukan sekadar angka statistik dalam laporan BPS. Mereka adalah guru honorer, pekerja swasta yang gajinya tergerus inflasi, hingga pelaku usaha kecil yang omzetnya menyusut.
Tanpa perhatian kebijakan yang lebih tepat sasaran, proyeksi Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah-atas berisiko tinggal wacana. Jumlah kelas menengah justru bisa terus menyusut tiap tahun.
