AI dan Data Center Dongkrak Kebutuhan Listrik Hijau, Investasi Rp 3.537 Triliun
TEROPONGBISNIS.ID — Kebutuhan listrik Indonesia melonjak seiring pertumbuhan kecerdasan buatan dan pusat data, memicu kebutuhan investasi ekonomi hijau hingga US$ 200 miliar atau Rp 3.537,4 triliun pada 2030. CEO Standard Chartered Indonesia Dony Donosepoetro menyebut lonjakan ini menuntut pasokan energi bersih dalam skala besar. Tanpa eksekusi cepat, modal global berpotensi beralih ke negara berkembang lain.
Pertumbuhan infrastruktur digital Tanah Air berjalan seiring dengan lonjakan konsumsi daya yang tidak kecil. Pusat data dan layanan berbasis kecerdasan buatan membutuhkan pasokan listrik besar, sekaligus menuntut sumber energi yang lebih bersih.
Kebutuhan itu tidak hanya datang dari pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). Kendaraan listrik, infrastruktur digital, hingga pusat data ikut menyumbang permintaan yang terus naik.
Dorongan AI dan Pusat Data ke Pasokan Listrik
CEO Standard Chartered Indonesia Dony Donosepoetro menegaskan, digitalisasi berbasis AI mengubah peta kebutuhan energi nasional. Menurut dia, seluruh permintaan itu tumbuh dan harus dipenuhi dengan listrik dari sumber hijau.
"Digitalisasi dengan AI. Hal itu membutuhkan banyak daya, data center. Ini semuanya demand-nya juga increasing, growing, harus to be green, power by green energy," ujar Dony dalam diskusi bertajuk 'Investing in Sustainable Leaders: Mobilizing Capital for Indonesia's Future' Katadata SAFE 2026 di Jakarta, Rabu (16/9).
Selain pembangkit, kebutuhan investasi merambah ke jaringan distribusi. Jaringan ini menghubungkan sumber energi dengan pusat konsumsi yang jaraknya berjauhan.
"Green distribution itu butuh miliaran dolar," katanya.
Kebutuhan Modal Capai Rp 3.537 Triliun
Bank Dunia dan sejumlah lembaga internasional memperkirakan kebutuhan investasi ekonomi hijau Indonesia menyentuh US$ 100 miliar hingga US$ 200 miliar pada 2030. Dengan kurs Rp 17.687 per dolar AS, nilainya setara Rp 1.768,7 triliun sampai Rp 3.537,4 triliun.
Angka itu mencakup pembangkit dan jaringan listrik, rantai industri kendaraan listrik, digitalisasi, serta berbagai infrastruktur penunjang lain. Dony menilai besarnya kebutuhan ini justru membuka peluang besar bagi investor global.
"Indonesia punya peluang yang sangat besar dari green economy, butuh uang banyak, namun pada saat yang sama, hal ini menghadirkan peluang yang sangat besar bagi banyak investor global," ujarnya.
Modal global saat ini menunjukkan minat besar pada proyek transisi energi dan ekonomi hijau di negara berkembang, termasuk Indonesia.
Eksekusi Jadi Penentu, Bukan Sekadar Modal
Meski pembiayaan tersedia, Dony mengingatkan agar Indonesia mempercepat eksekusi proyek. Jika tidak, dana global bisa berpindah ke negara lain yang menawarkan proyek serupa.
"Proyeknya masih growing di Indonesia sehingga para financier saling sikut-sikutan untuk mendapatkan proyek di Indonesia," katanya.
Persaingan tidak hanya datang dari dalam negeri. Banyak negara berkembang lain juga menjalankan program transisi energi yang menarik bagi investor.
"Kalau negara lain eksekusinya lebih cepat, kan kita punya banyak emerging markets in the world yang memang juga melakukan energi transisi, tidak hanya Indonesia," ujar Dony.
Standard Chartered sendiri berkomitmen menyediakan pembiayaan dan investasi US$ 300 miliar atau Rp 5.306,1 triliun untuk ekonomi hijau hingga 2030. Untuk kawasan ASEAN, bank itu mengalokasikan US$ 2 miliar atau Rp 35,37 triliun guna mengembangkan ASEAN Power Grid (APG) yang memperkuat interkoneksi energi hijau regional.
Bagi pelaku pasar, sinyal ini menegaskan bahwa permintaan listrik dari sektor digital menjadi pendorong baru investasi hijau. Kecepatan pemerintah dan pelaku usaha menyiapkan proyek akan menentukan apakah dana asing masuk ke Indonesia atau berpindah ke negara lain.
