Bapanas Salurkan 1,65 Juta Ton Cadangan Beras Tekan Inflasi 2026
JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengumumkan penyaluran 1,65 juta ton cadangan beras pemerintah (CBP) sepanjang Januari-Agustus 2026 guna mengendalikan harga beras melalui pengetatan stabilisasi pasokan dan bantuan pangan.
"Realisasi distribusi cadangan beras pemerintah telah menapai 1,65 juta ton, kami optimis mampu mengerem perkembangan harga," kata Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menurut pengamatannya, pergerakan harga beras nasional masih dalam kondisi relatif terkendali. Kondisi ini terjaga meski ada ancaman El Nino sejak Juli dan Agustus yang merupakan puncak musim kemarau.
"Pemerintah meyakini pergerakan inflasi beras tidak akan sampai melonjak seperti pada El Nino edisi tahun 2023 dan 2024," ujarnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), laju inflasi bulanan beras pernah menembus angka tinggi sebesar 5,61 persen pada September 2023 dan 5,32 persen pada Februari 2024.
Puncak kenaikan tersebut dipicu kemarau panjang serta dampak El Nino kala itu. Namun demikian, Ketut menegaskan bahwa kesiapan pemerintah jauh lebih matang menghadapi kemarau El Nino pada 2026.
Sebagai pembanding, total pengeluaran CBP oleh pemerintah hingga 21 Agustus 2026 tercatat sebanyak 1,65 juta ton. Capaian distribusi ini melonjak 20,43 persen ketimbang penyaluran Januari-Agustus 2023 sebesar 1,37 juta ton.
Persentase penyaluran tersebut bahkan melonjak hingga 161,49 persen dibanding periode Januari-Agustus 2025 yang tercatat sejumlah 631,58 ribu ton.
Di sisi lain, Bapanas mencatat jumlah stok CBP yang dihimpun Perum Bulog hingga 21 Agustus 2026 telah menembus 5,17 juta ton. Ketersediaan stok ini tumbuh pesat hingga 291,66 persen dibandingkan persediaan pada Agustus 2023 yang berkisar di angka 1,32 juta ton.
Usaha penstabilan harga direalisasikan lewat akselerasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di pasar serta program bantuan pangan Bulog tiga bulanan (Juli, Agustus, September) guna menahan Indeks Perkembangan Harga (IPH).
Penjabaran rincian 1,65 juta ton CBP tersebut mencakup penjualan program SPHP sebesar 221,05 ribu ton selama Januari-Februari. Selanjutnya, realisasi distribusi SPHP rentang Maret sampai Agustus terakumulasi sebesar 678,12 ribu ton.
Program bantuan pangan tahap pertama menyerap 662,86 ribu ton, dilanjutkan tahap kedua yang mulai bergulir sebanyak 32,25 ribu ton. Sisanya dialokasikan untuk penanganan bencana serta kondisi darurat sebesar 11,39 ribu ton, dan peruntukan golongan anggaran sejumlah 53,68 ribu ton.
Ketut menegaskan bahwa beban pembiayaan seluruh skema intervensi beras yang dijalankan Perum Bulog sepenuhnya ditanggung pemerintah. Skema ini menjadi bentuk kepedulian pemerintah dalam memberi perlindungan ekonomi bagi warga yang membutuhkan.
"Ini karena kami menguasai beras banyak. Tentu harusnya segera bisa kami lakukan intervensi secepatnya, dimana pun di Indonesia. Ini karena sekali lagi semua yang dilakukan dalam SPHP, pengeluarannya diganti oleh pemerintah," kata Ketut lagi, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pada kesempatan terpisah, Kepala Bapanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengutarakan bahwa Indonesia memiliki rekam jejak yang baik saat menghadapi gelombang El Nino. Ketahanan pangan dinilai sangat solid lantaran kepemilikan cadangan CBP berada di atas 5 juta ton tanpa bergantung pada impor.
"Dulu pernah El Nino (tahun) 2016, kami selamat. Jadi dulu saja dalam waktu singkat, kami bisa bisa bertahan. Apalagi sekarang dengan pengalaman El Nino sampai tiga kali. Tapi (El Nino) 2023 dan 2024, itu persiapan agak kurang, sehingga impornya 7 juta ton. Sekarang kami sudah persiapkan El Nino, stok (CBP) kami 5,2 juta ton," ucap Amran, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
