Akses UMKM Terbuka, DPRD Setujui Modal untuk PT Jamkrida Sumbar

DPRD Sumatera Barat

PADANG – DPRD setujui penguatan modal PT Jamkrida Sumbar untuk perluas akses pembiayaan UMKM dan dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui perda penyertaan modal terbaru.

Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk dukungan nyata terhadap perkembangan dunia usaha kecil di wilayah Sumatera Barat. Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memberikan apresiasi tinggi terhadap keputusan kolektif yang diambil oleh para legislatif daerah.

Gubernur menjelaskan bahwa penguatan permodalan PT Jamkrida Sumbar dapat membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya UMKM di Sumbar. Penjelasan mendalam tersebut beliau sampaikan saat menghadiri agenda penting di gedung wakil rakyat pada Selasa (5/5/2026).

Baca Juga

EduALL Sinergi dengan Indonesia Mengajar Tingkatkan Literasi AI

Rapat paripurna di ruang sidang utama DPRD Sumbar menjadi saksi bisu penetapan kebijakan ekonomi yang sangat krusial bagi daerah. Fokus utama dari kebijakan ini adalah memberikan napas baru bagi operasional perusahaan penjaminan kredit milik pemerintah daerah.

“Penyertaan modal ini bertujuan memperkuat PT Jamkrida Sumbar, memperluas akses pembiayaan usaha, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” tegas Gubernur Mahyeldi sebagaimana dilansir dari berita sumber. Pernyataan tersebut menekankan betapa pentingnya posisi perusahaan dalam struktur pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.

Mahyeldi merasa sangat bersyukur karena pihak legislatif memiliki visi yang sejalan dengan eksekutif dalam membangun ekosistem usaha. Beliau secara terbuka memuji keberpihakan DPRD terhadap penguatan alternatif pembiayaan bagi UMKM lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi.

Persetujuan yang diberikan ditandai dengan penetapan Peraturan Daerah (Perda) mengenai penyertaan modal untuk entitas bisnis tersebut. Dengan payung hukum yang baru ini, PT Jamkrida Sumbar memiliki landasan legalitas yang kuat untuk melakukan ekspansi bisnis.

Menurut pandangan Gubernur, kebijakan baru ini akan membuka peluang besar bagi Jamkrida untuk berkembang lebih jauh dalam skala yang lebih luas. Cakupan pelayanan perusahaan diharapkan tidak hanya terpaku pada wilayah internal namun juga merambah ke sektor yang lebih kompetitif.

Pengembangan jangkauan ini juga termasuk menjalin kerja sama dengan daerah lain yang ada di luar administrasi Sumatera Barat. Hal ini dianggap sebagai loncatan besar bagi perusahaan daerah untuk menunjukkan taringnya di tingkat regional maupun nasional.

“Banyak peluang yang harus kita tangkap, bahkan provinsi tetangga ingin bekerja sama. Selama ini terbatas karena modal, sekarang sudah terbuka ruang itu,” ujarnya sebagaimana dilansir dari berita sumber. Keterbatasan dana di masa lalu memang seringkali menjadi penghambat utama bagi perusahaan untuk tumbuh secara maksimal.

Kini, dengan dukungan finansial yang lebih memadai, hambatan tersebut diharapkan hilang dan berubah menjadi potensi yang menguntungkan. Mahyeldi menambahkan bahwa rekam jejak perusahaan selama ini sebenarnya sudah sangat membanggakan dan layak untuk terus didorong lebih maju.

Jamkrida Sumbar selama ini menunjukkan kinerja yang baik dan profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi penjaminan kredit bagi para pengusaha. Penilaian objektif tersebut bukan tanpa alasan karena didasarkan pada pencapaian nyata yang telah diraih oleh manajemen perusahaan.

Efektivitas kerja perusahaan ditandai dari sejumlah prestasi tingkat nasional yang telah diperolehnya secara berturut-turut dalam beberapa periode terakhir. Reputasi positif ini menjadi modal sosial yang sangat berharga di samping modal finansial yang baru saja disetujui.

“Jamkrida kita ini termasuk yang terbaik. Tinggal penguatan modal agar lebih leluasa bergerak dan bisa memberikan dividen lebih besar untuk daerah,” katanya sebagaimana dilansir dari berita sumber. Peningkatan dividen tentu akan berdampak langsung pada penguatan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Keuntungan yang diperoleh nantinya akan dikembalikan lagi kepada rakyat melalui berbagai program pembangunan infrastruktur maupun bantuan sosial lainnya. Maka dari itu, tata kelola perusahaan yang transparan harus terus dijaga demi kepercayaan publik dan para pemegang saham.

Sebagai tindak lanjut dari keputusan tersebut, Mahyeldi langsung memberikan instruksi khusus kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan pemerintah provinsi. Beliau menginginkan agar segala aspek administratif segera diselesaikan tanpa menunda-nunda waktu yang ada.

Langkah cepat harus segera diambil setelah Ranperda penyertaan modal ini secara resmi ditetapkan menjadi produk hukum berupa Perda. Kecepatan eksekusi menjadi kunci utama agar manfaat dari suntikan modal ini bisa segera mengalir ke masyarakat luas.

“Harus segera diimplementasikan, supaya target peningkatan ekonomi dan PAD bisa tercapai,” tegasnya sebagaimana dilansir dari berita sumber. Pencapaian target ekonomi merupakan indikator keberhasilan dari kebijakan publik yang telah dirancang bersama oleh pemerintah dan DPRD.

Di bagian akhir pernyataannya, Mahyeldi menaruh harapan besar bahwa kebijakan strategis ini benar-benar membawa dampak nyata bagi pembangunan daerah. Masa depan ekonomi Sumatera Barat sangat bergantung pada bagaimana pemerintah memfasilitasi kebutuhan modal bagi para pengusaha mikro dan menengah.

Investasi pada perusahaan penjaminan seperti PT Jamkrida Sumbar adalah langkah jangka panjang yang sangat visioner untuk ketahanan ekonomi masyarakat. Semangat kolaborasi antara berbagai elemen diharapkan terus terjaga demi mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga daerah.

“Semoga regulasi ini memberi manfaat besar bagi masyarakat dan kesejahteraan daerah,” tutupnya sebagaimana dilansir dari berita sumber. Dengan selesainya proses legislasi ini, babak baru dalam pemberdayaan UMKM di wilayah Sumatera Barat kini resmi dimulai dengan penuh optimisme.