Andi Sumangerukka: UMKM Lokal Harus Dapat Ruang di Industri Tambang

Andi Sumangerukka, Gubernur Sultra (https://rricoid-assets.obs.ap-southeast-4.myhuaweicloud.com/berita/Kendari/o/1744535242221-FB_IMG_1744098207878/mbbcazhj1b17qih.jpeg)

KOLAKA – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka mendesak seluruh pelaku industri hilirisasi pertambangan di Bumi Anoa untuk membuka ruang seluas-luasnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar wilayah tambang.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Gubernur Sultra saat ditemui di Kolaka pada Selasa, 5 Mei 2026, seiring meningkatnya perhatian publik terhadap dampak nyata industri tambang bagi warga sekitar. Keterlibatan UMKM lokal dinilai menjadi tolok ukur penting dalam menilai seberapa jauh manfaat hilirisasi dirasakan masyarakat akar rumput.

"Kita berharap khususnya pelaku-pelaku yang bergerak di bidang hilirisasi itu bisa memberikan kesempatan kepada UMKM, terutama yang ada di daerah (sekitar wilayah tambang)," kata Gubernur Sultra Andi Sumangerukka, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Baca Juga

Kemitraan UMKM Menguat, Inabuyer Hadirkan PLN hingga Indomaret

Menurut Andi Sumangerukka, pemberdayaan UMKM merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang sudah seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat di lingkar industri. Ia menekankan bahwa komitmen tersebut perlu dituangkan dan dibuktikan melalui pelaksanaan Nota Kesepahaman (MOU) yang telah disepakati bersama.

Gubernur Sultra bahkan menyayangkan kenyataan bahwa sejumlah kesepakatan yang tertuang dalam MOU kerap berhenti hanya di tataran dokumen tanpa realisasi konkret di lapangan. Ia menegaskan bahwa implementasi nyata dari setiap perjanjian merupakan hal yang tidak bisa ditawar.

"Kalau ditanya apakah ada regulasi, kita lihat dulu cantolannya di mana. Selama ini ada MOU, jadi kita berharap MOU itu dilaksanakan. Kadang-kadang MOU itu hanya sebatas kertas saja, tapi pelaksanaannya tidak dilakukan," ujar dia, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Selain menyoroti kewajiban perusahaan tambang, Andi Sumangerukka juga mengungkapkan arah kebijakan fiskal Sultra untuk tahun 2027 yang bertumpu pada aspirasi masyarakat bawah. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), ia menargetkan lahirnya gagasan-gagasan solutif yang benar-benar berangkat dari kebutuhan nyata warga.

Gubernur menargetkan porsi usulan berbasis bottom-up atau dari bawah dapat mendominasi postur anggaran hingga mencapai 70 persen, sementara 30 persen sisanya merupakan kebijakan top-down. Langkah ini dinilai penting agar masalah-masalah riil di tengah masyarakat benar-benar terselesaikan melalui kebijakan yang tepat sasaran.

"Kita berharap yang bottom-up ini yang 70 persen yang akan mengisi anggaran atau kebijakan fiskal kita, sehingga masalah-masalah yang ada di bawah benar-benar terselesaikan," kata Andi Sumangerukka menjelaskan, sebagaimana dilansir dari berita sumber.