Menkop Dorong Merek Kolektif UMKM Masuk Skema Kredit Perbankan

Menkop Ferry Juliantono (https://infobanknews.com/wp-content/uploads/2025/09/WhatsApp-Image-2025-09-24-at-13.47.41.jpeg)

JAKARTA – Menkop Ferry Juliantono memperjuangkan agar merek kolektif UMKM dapat diakui perbankan nasional sebagai agunan kredit, sebuah langkah strategis untuk mengangkat nilai kekayaan intelektual lokal ke dalam ekosistem pembiayaan formal.

Gagasan ini muncul bukan tanpa alasan, sebab selama ini pelaku UMKM kerap kandas di tahap pengajuan kredit karena ketiadaan aset fisik sebagai jaminan. Dengan menjadikan merek kolektif UMKM sebagai instrumen agunan, pemerintah ingin membuka pintu permodalan yang selama ini tertutup bagi jutaan usaha kecil.

Ferry menegaskan bahwa merek kolektif bukan sekadar instrumen perlindungan produk, melainkan modal kekayaan intelektual yang bernilai tinggi. Saat ini, Kementerian Koperasi tengah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) untuk mewujudkan skema tersebut.

Baca Juga

Kemitraan UMKM Menguat, Inabuyer Hadirkan PLN hingga Indomaret

"Merek kolektif ini harus menjadi modal kekayaan intelektual yang bisa diajukan ke bank sebagai jaminan kucuran kredit. Kami sedang memperjuangkan hal ini agar bisa didistribusikan oleh perbankan nasional," ujar Ferry dalam peluncuran buku Penguatan Koperasi Merah Putih di Jakarta, Kamis (30/4/2026), sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Di sisi lain, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) terus menunjukkan progres signifikan di lapangan. Tercatat sekitar 30.000 unit bangunan beserta gerai pendukungnya sedang dalam masa pembangunan di seluruh Indonesia, dengan 6.000 unit di antaranya telah rampung 100% dan siap dioperasikan.

KDKMP dirancang menjalankan lima fungsi strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat desa. Fungsi tersebut meliputi distribusi barang bersubsidi seperti gas, pupuk, dan beras, hingga menjadi penyerap hasil tani dan perikanan lokal.

Salah satu misi paling krusial koperasi ini adalah memutus ketergantungan warga desa terhadap rentenir dan pinjaman online (pinjol) ilegal yang selama ini menjerat perekonomian masyarakat bawah. Sebagai solusi, KDKMP akan menyediakan alternatif pinjaman produktif yang jauh lebih aman dan terjangkau.

Infrastruktur pendukung pun turut disiapkan, mulai dari fasilitas cold storage dan mesin pengering gabah untuk pascaproduksi, hingga klinik dan apotek desa untuk layanan kesehatan masyarakat. Pemerintah juga memastikan produk UMKM lokal mendapat prioritas utama untuk dipasarkan di seluruh gerai Koperasi Desa Merah Putih.

"Jangan takut tidak laku. Kami akan memastikan produk UMKM lokal diprioritaskan di gerai koperasi desa di seluruh Indonesia agar kita berdaulat secara ekonomi," pungkas Ferry, sebagaimana dilansir dari berita sumber.